idr188

Raja Makanan

tafsir mimpi2d

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Lihat Juga : Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Badak

ggbet303

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

tahun semenanjung

gas138 rtp

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******

Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting

Sungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.

"Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting," kata Andi Abubakar saat melakukan kunjungan kerja kunjungan ke Depot Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, di Bangka, Jumat.

Dari kaidah pengelolaan atau penyelenggara kearsipan, menurut dia, Pemkab Bangka mulai  dari implementasi penciptaan arsip sampai proses arsip dinamis, kemudian dari dinamis ke statis, sudah terlaksana dengan baik. Begitu pula digitalisasi arsip sudah menggunakan layanan aplikasi Srikandi.

Baca juga: JKPI bersepakat dengan Perpusnas dan ANRI kelola kearsipan daerah

"Pembinaan kearsipan juga sudah dilakukan, tetapi memang perlu optimalisasi. Kalau untuk fondasi terkait penyelenggara kearsipan di Kabupaten Bangka sudah berjalan sesuai ketentuan," kata Andi Abubakar.

Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Mina mengatakan kedatangan Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI Andi Abubakar memotivasi para pencipta arsip supaya sadar dan tertib dalam pengelolaan arsip yang benar serta sesuai dengan aturan yang ada.

Diketahui, kata dia, masih banyak ditemukan sulitnya keberadaan arsip yang sangat bersejarah. Depot arsip Kabupaten Bangka, selain menjadi tempat penitipan arsip, masyarakat juga bisa menyimpan arsip atau dokumen milik mereka agar terjaga dengan baik.

Baca juga: ANRI tekankan pentingnya budaya adaptif mengelola arsip di era digital

Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jiuxiaojue

web pinjaman online

Daftar 15 BUMN 'Sakit' Yang Terancam Dibubarkan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali menutup perusahaan pelat merah yang kondisi keuangannya tak sehat. Ada 15 BUMN yangterancam dibubarkan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko belum bisa membocorkan secara spesifik perusahaan mana yang bakal ditutup.

Namun, ia menilai perusahaan yang jadi pasien dalam holding Danareksa atau PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun masih banyak yang perlu dikaji ulang.

Sekretaris Perusahaan PT PPA Pongky Afriandita mengatakan saat ini ada 15 BUMN 'sakit' yang jadi pasien PT PPA.

Ia menyebut penanganan 15 perusahaan pelat merah itu sesuai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ada 15 BUMN yang di SKK-kan ke PPA diluar dari 7 BUMN yang (sudah) dibubarkan," ucap Pongky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Adapun 15 BUMN itu yakni PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Lalu, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Persero Batam.

Kemudian, ada PT Inti (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Indah Karya (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Primissima (Persero), dan PT PANN Pembiayaan Maritim.

Pongky menyebut saat ini ke-15 BUMN tersebut masih dalam program restrukturisasi/revitalisasi. Oleh karena itu, ia belum bisa mencatat mana perusahaan yang berpotensi tutup.

"Kesemuanya masih dalam tahap program restrukturisasi sehingga belum bisa dikatakan mana yang berpotensi tidak dapat diselamatkan," ujarnya.

Di sisi lain, Tiko mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN selama sembilan bulan ke depan.

Menurutnya, jika ditemukan perusahaan yang tidak juga membaik secara keuangan dan tidak bisa bertransformasi, penutupan akan dilakukan.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kami akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (8/1).

Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah membubarkan tujuh perusahaan BUMN.

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Adapun target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang digolongkan dalam 12 klaster.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Invasi Tao

bonus new member tanpa to

Pemerintah buka penawaran sukuk ritel SR020T3 dan SR020T5******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka penawaran sukuk ritel seri SR020T3 (tenor tiga tahun) dan seri SR020T5 (tenor lima tahun) dengan tingkat imbalan atau kupon masing-masing 6,30 persen dan 6,40 persen per tahun.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan masa penawaran akan berlangsung pada 1—27 Maret 2024.

Kedua seri tersebut diperdagangkan di pasar sekunder dengan bentuk tanpa warkat dan tanggal setelmen pada 3 April 2024.

SR020T3 dapat dipesan minimum Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar dengan jatuh tempo pada 10 Maret 2027. Sementara SR020T5 dapat dipesan dengan nominal antara Rp1 juta hingga Rp10 miliar, dengan jatuh tempo pada 10 Maret 2029.

Tujuan penerbitan SR020 adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan likuid bagi masyarakat. Juga, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan pasar keuangan syariah, memperluas basis investor di pasar domestik, serta memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society.

Proses pemesanan pembelian SR020 dilakukan secara daring melalui empat tahap, yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi kepemilikan.

Melalui penjualan secara daring, diharapkan juga dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel yang ditujukan untuk semua generasi serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau dengan minimal pembelian Rp1 juta.

Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan 30 mitra distribusi (midis) yang memiliki interfacedengan sistem e-SBN.

Adapun 30 midis yang telah ditunjuk pemerintah di antaranya Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, serta Bank Negara Indonesia (BNI).

Kemudian, Bank OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank UOB Indonesia, Bank Victoria, Standard Chartered Bank, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Muamalat.

Lalu, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, Bahana Sekuritas, Bareksa Portal Investasi, Binaartha Sekuritas, Philip Sekuritas Indonesia, Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+), Star Mercato Capitale (Tanamduit), dan Bibit Tumbuh Bersama.

Baca juga: Menkeu: Indonesia terbitkan sukuk ritel hijau hingga Rp21,8 triliun

Baca juga: Pemerintah buka penawaran SWR004 untuk wakif individu dan institusi

Baca juga: ST010 cetak rekor investor terbanyak dalam penerbitan sukuk tabungan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Warisan kekaisaran

pijar4d

Prabowo Ingin Bangun Rumah Terapung Rp130 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subiantomenugaskan Universitas Pertahananmembangun rumah apung untuk masyarakat pesisir utara Jawa atau Pantura.

Menurut Prabowo, hunian terapung yang murah diperlukan warga Pantura. Sebab, wilayah tersebut terancam tenggelam buntut penurunan muka tanah dan kenaikan air laut.

Ia pun mengaku sudah memiliki model rumah terapung yang dibuat oleh para ahli di Universitas Pertahanan. Dari pemodelan itu, Prabowo mengatakan harga rumah terapung bisa sekitar Rp130 jutaan.

Dengan panel surya itu, kata Prabowo, kelak rumah terapung di Pantura tidak akan terlalu bergantung pada listrik dari PLN. Selain itu, urusan sanitasi pun terjamin dengan bioteknologi yg modern mikroba.

Selain rumah terapung, untuk memitigasi kenaikan air laut di Pantura Prabowo juga bakal membangun rumah panggung.

Ia menyebut rumah panggung itu harus dibangun paling tidak di atas 500 cm.

"Rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita kan begitu ya kan," kata Prabowo.

Kawasan Pantura memang terancam tenggelam imbas penurunan muka tanah. Penurunannya terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun.

Sementara, ancaman kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)