bagi jpslot

Jelajahi surga

Defend ID soal Israel******

PT LenIndustri (Persero) selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend ID ikut menanggapi konflik antara Israeldan Palestina.

"Alhamdulillah dari buahnya konflik, konflik, konflik ini tidak ada yang mampir di industri pertahanan kita, jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada yang minta. Dari sisi baiknya, senjata kita tidak digunakan untuk bunuh manusia. Itu yang paling penting, positifnya," kata Direktur Utama PT Len Bobby Rasyidin dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia tidak terlibat dalam rantai pasok alat utama sistem senjata (alutsista) dunia. Terlepas dari konflik, Bobby menyebut Defend ID harus mengejar ketertinggalan ini.

"Konflik ini tidak terjadi kemarin saja (Israel-Palestina). Ketika Rusia invasi ke Ukraina, itu hampir semua saham industri pertahanan terbang karena backlog-nya jadi panjang. Misal Lockhead Martin yang bikin pesawat di sana 2 tahun, sekarang kalau tak salah jadi 7 tahun-8 tahun. Jadi order hari ini, baru 8 tahun lagi pesawatnya ada," bebernya.

"Kemudian, banyak juga negara-negara tidak mau ekspor lagi. Seperti 1 bulan-2 bulan lalu, China sudah tidak mau ekspor drone karena bagi Pemerintah China, drone ini classifiedteknologi, teknologi krusial, dan kritikal buat Pemerintah China," sambung Bobby.

Khusus dengan Israel, Defend ID juga menegaskan sama sekali tidak ada kerja sama dengan Israel. Bobby menekankan bahwa Pemerintah Indonesia memang melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

"Belum ada, belum ada. Dengan Israel kita tak ada. Tidak ada, dengan Israel kita tidak ada (kerja sama)," jelas Bobby.

Genderang perang Israel-Palestina resmi ditabuh usai Israel dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10). Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Zulhas Rapat dengan Jokowi soal Banjir Produk Impor Sore Ini******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan rapat bersama Presiden Jokowipada sore ini (3/10) untuk membahas barang imporyang membanjiri RI.

"Nanti sore saya akan rapat dipimpin Pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan," katanya di Pusat Grosir Cililitan, Selasa (3/9).

Zulhas mengatakan Jokowi meminta agar jajarannya harus memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya 90 persen dari pelaku usaha adalah UMKM.

"Kalau kita mau jadi negara maju di 2040, memang kita harus menguasai ekspor," katanya.

Pemerintah berupaya membendung banjir barang impor yang sudah membunuh UMKM di dalam negeri. Zulhas menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan  mengeluarkan larangan jual barang impor di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta untuk skema cross border di e-commerce.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan jika ditemukan e-commerceyang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, pihaknya akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9).

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Pesan Bos Bapanas ke Kementan di Tengah Kasus 'SYL'******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memberikan pesan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) di tengah isu korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Arief berpesan dalam kondisi seperti ini Kementan dan Bapanas harus saling bergandengan tangan dan saling mendukung. Selain itu, kedua lembaga juga harus sama-sama tetap fokus untuk mengurus ketahanan pangan.

"Kita gak boleh saling menjatuhkan dan gak support. Ini waktunya soalnya. Kita di Bapanas untuk fokus CPP (cadangan pangan pemerintah). Kalau bisa diproduksi dalam negeri, ini akan keren sekali," kata Arief di kompleks Kementan, Kamis (5/10).

Menurut Arief, dengan kolaborasi ini harga pangan bisa tetap terjaga.

"RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD) saja sudah dapat subsidi bunga murah Rp1,5 triliun. Jadi pelan-pelan ini kita bangun CPP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief pun menanggapi jika kelak dirinya ditunjuk jadi menteri pertanian menggantikan Syahrul. Maklum, beredar kabar bahwa Syahrul akan mundur dari posisinya saat ini.

"Astagfiruallahalazdim. Di situ kan ada Pak Harvick (wakil menterin pertanian), ada yang ad interm. Ada banyak tokoh lain yang bisa berkontribusi lebih baik. Saya ngurus badan pangan nasional," ucap Arief.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementan. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu. Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

Pihak imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan politikus NasDem itu tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (4/10) pukul 18.00 WIB dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines (SQ 964).

"Proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan pada pukul 18:41 WIB melalui konter WNI bernomor 1," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto kata Tito dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).

Dari bandara Soetta, Syahrul langsung menuju markas DPP NasDem yang berada di Gondangdia, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Bos Holding BUMN Pertahanan Ungkap Kelemahan Anggaran Defensi RI******

Bos PT Len Industri (Persero) selaku induk holding BUMN Pertahanan (Defend ID) Bobby Rasyidin mengklaim anggaran pertahananIndonesia masih kecil dibandingkan negara di kawasan. Padahal, konflik geopolitik sedang memanas, termasuk pecahnyaperangIsrael-Palestina.

"Anggaran pertahanan kita sekarang ini masih relatif kecil dibanding negara-negara regional maupun yang sepantaran dengan Indonesia," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Setiap tahun itu anggaran pertahanan hanya 0,7 persen-0,8 persen dari gross domestic product (GDP), negara lain rata-rata sudah 2 persen-3 persen. Apalagi ketika situasi geopolitik sangat memanas ini, negara lain menaikkan anggaran pertahanan," sambung Bobby.

Ia menargetkan Defend ID bisa menyerap 50 persen anggaran pertahanan Indonesia di akhir 2023 ini. Target ini kemudian diharapkan naik ke 60 persen pada akhir tahun depan.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo sering menyinggung biaya untuk urusan pertahanan yang dianggap menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, APBN Indonesia terbatas.

"Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya," ujar Jokowi saat bertindak sebagai inspektur upacara dalam HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Terlepas dari permintaan Jokowi agar belanja alutsista hati-hati, dunia saat ini memang tidak baik-baik saja.

Israel resmi menyatakan perang dengan Palestina usai mereka dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10).

Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Monster Apartemen Sehari-hari

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]