roma77

gemarbet 697Jutaan kata 711488Orang-orang telah membaca serialisasi

《roma77》

Mendag Zulkifli: Pemerintah percepat penyaluran beras SPHP ke pasar******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat dan ritel modern guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

"Pemerintah mengambil solusi untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dari Bulog guna mengantisipasi kenaikan harga beras premium di ritel modern," kata Zulkifli di Jakarta, Senin (19/2).

Mendag mengatakan saat ini pasokan beras premium tidak sebanyak kondisi normal karena adanya gangguan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan mundurnya masa tanam dan panen.

"Suplai lokal beras premium tidak sebanyak dulu karena El Nino sehingga harganya naik. Sekarang ada beras Bulog SPHP yang menjadi alternatif. Gangguan suplai ke pasar harus ditanggulangi agar tidak melambat," jelas Zulkifli.

Baca juga: Bulog komitmen siap penuhi kebutuhan beras masyarakat hingga Lebaran

Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup.

Mendag juga mengajak masyarakat beralih ke beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp54.000 per 5 kilogram. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan beras SPHP ke ritel modern guna mengatasi keterlambatan pasokan beras premium.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, jadi kalau beras premium mengalami kenaikan, masyarakat bisa membeli beras SPHP yang tersedianya di pasar rakyat dan ritel modern," tambah Zulhas, sapaan akrab Mendag.

Ia menyampaikan bahwa saat ini terpantau stok beras Bulog tersedia cukup melimpah yang tercatat lebih dari 1 juta ton. Pemerintah pun siap menyalurkan beras Bulog untuk mengisi pasokan di pasar rakyat dan ritel modern melalui program SPHP beras di tingkat konsumen.

Baca juga: Mendag sebut belum ada rencana revisi HET beras meski harga tinggi

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso meninjau Transmart Cempaka Putih dan Pasar Rawasari, dan ritel modern Transmart di pusat perbelanjaan Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Dari hasil peninjauan tersebut, beberapa ritel modern enggan mengambil beras premium karena harga jual telah mencapai kisaran Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram, sementara HET sebesar Rp 69.500 per 5 kilogram.

Situasi ini membuat sebagian besar ritel modern memilih untuk tidak menjual beras premium karena harus membeli dari pemasok dengan harga di atas HET.

Baca juga: Mendag ungkap alasan ritel enggan jual beras premium
Baca juga: Bulog Jateng memperbanyak penyaluran beras SPHP
Baca juga: Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan sembako jelang Lebaran

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia******

Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama bilateral dengan Timor Leste guna memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi agar lebih memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara.

Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara yang digelar di Jakarta, Selasa.

"Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi, karena saya kira sekarang ini dalam ekonomi global, pertumbuhan ekonomi itu tak lagi di satu negara, tapi kawasan," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Dirinya menyampaikan lingkup dari kerja sama yang dijalin antara lain yakni komitmen untuk mengembangkan capacity building, kemitraan antar koperasi, feasibility studyterkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UKM, pelatihan dan exchange visit, serta penguatan program UKM dan koperasi melalui kerjasama regional.

Menurutnya kerjasama ini akan membuka kesempatan luas bagi koperasi dan UMKM di kedua negara untuk saling belajar, bertukar informasi, serta berkembang.

Ia mengatakan ke depan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste secara bersama-sama dapat melakukan evaluasi pada sektor tertentu yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan UMKM, sehingga bisa memperkuat kerja sama yang dijalin.

"Saya berharap MoU ini dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik pula, dan apabila berhasil dapat di lanjutkan untuk periode MoU selanjutnya," ujarnya.

Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste (Sekretaris Negara Urusan Koperasi) Arsénio Pereira da Silva mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Indonesia dengan Timor Leste di perhelatan ASEAN Inclusive Business Summit 2023 lalu.

Dirinya berharap melalui kerja sama ini, pihaknya bersama-sama bisa belajar untuk mengembangkan UMKM dan koperasi agar lebih kuat.

"Jadi pada intinya bagaimana kedua negara ini terutama di bidang koperasi saling melengkapi, belajar bersama, supaya kita bisa tumbuh bersama, karena kita di satu kawasan di ASEAN," katanya.

Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste
Baca juga: RI - Timor Leste bekerja sama untuk komunikasi dan informatika

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Label：link slot pragmatic、dapat uang dari google adsense、slot977

Terkait：obcbet、javaslot88、slot online pasti menang、ling ling slot、bahasatoto、erek erek ikan mujair、situs poker terpercaya download、ini bet slot、situs tergacor dan terpercaya、bonus new member 200 persen

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs judi slot yang mudah menang（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

pengeluarantaiwan

candubola88

slot tergacor siang ini

5d saigontoto paito

slot terbaik malam ini

riptoto

hago dapat uang

daftar slot gacor 2023

sgp slot vip

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Dewa Koki Tertinggi

slot terbaik dan tergacor

KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis******

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah didistribusikan sejak Kamis (15/2).

“Alhamdulillah, honor KPPS sudah kita bayarkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Sudah tepat juga, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dibawa kabur. Kami berkomitmen melaksanakan aturan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain itu, Sahat juga menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu kelurahan (PPS).

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan sejauh ini anggota KPPS di wilayah Jakarta Pusat terpantau sehat.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh anggota KPPS khususnya di wilayah Jakarta Pusat agar menjaga kesehatan masing-masing.

“Alhamdulillah sejauh ini semua dalam kondisi sehat. Saya mengimbau kepada anggota KPPS maupun PPK dan PPS yang badannya kurang sehat agar segera berobat ke dokter. Jangan memaksakan diri,” kata Efni.

Sebelumnya pada tanggal 15 Februari, Efni juga mengungkapkan seorang anggota KPPS meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak mengantar logistik Pemilu 2024.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

fragmatic4d

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******

Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan pastoral di Amerika

trik bocoran slot

Menkominfo bagikan empat kiat bagi media tetap eksis hadapi tren AI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membagikan empat kiat bagi perusahaan-perusahaan media agar tetap eksis di tengah perkembangan tren kecerdasan buatan atau artificial inteligence(AI).

"Pertama, berinovasi dalam proses bisnis agar tetap bersaing. Media harus menggunakan cara baru untuk meningkatkan pelanggan platform dan menarik lebih banyak pelanggan dengan akses premium," kata Budi dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang berlangsung hybriddari Jakarta Utara, Senin.

Lewat acara bertajuk "Konvensi Nasional Media Massa: Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital", Budi mengatakan saat ini media tengah melewati fase ketiga dari disrupsi digital yaitu melewati perkembangan teknologi AI.

Baca juga: PWI sebut pameran foto ANTARA tambah kualitas perayaan HPN 2024

Sebagai kiat kedua, Budi mengajak perusahaan media untuk mengadopsi teknologi baru termasuk AI agar dapat dimanfaatkan sebagai peluang menumbuhkan bisnis dan berkarya dengan lebih optimal.

Menurutnya ada berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan AI sebagai pengelola untuk perusahaan media melakukan diversifikasi saluran baik melalui layanan instant messaging dan video.

"Ketiga, perusahaan media bisa melakukan upskillingkaryawan untuk memiliki kemampuan yang diperlukan menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi," kata Budi.

Dan kiat terakhir, Budi menyarankan agar perusahaan media bisa menghadirkan konten-konten baru mengikuti perkembangan digitalisasi seperti membuat siniar atau podcast.

Menurutnya hal itu dapat memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses karya jurnalistik yang bisa dipercaya informasinya.

Baca juga: Anggota DPR harap pers kawal pemilu, ciptakan demokrasi bermartabat

Ia optimistis apabila perusahaan media melakukan keempat hal tersebut dengan berkesinambungan maka hadirnya AI sebagai bagian dari disrupsi digital bukan suatu penghalang tapi menjadi peluang untuk media bertumbuh.

Budi kemudian menyebutkan pada data yang dirilis Asosiasi Surat Kabar dan Penerbitan Berita Dunia (WAN-IFRA) yang menyebutkan pendapatan industri pers global bernilai 112,4 miliar dolar AS pada 2021-2022 dan meningkat hingga 13.55 persen menjadi 130,02 miliar AS pada laporan 2022-2023.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media tetap bertumbuh di tengah berlangsungnya disrupsi digital, dan menurut Budi hal itu diharapkan tetap menjaga optimisme media nasional untuk tetap eksis.

"Hal ini saya harapkan dapat membangkitkan nafas optimisme bagi rekan-rekan media semua apalagi tersedia banyak langkah bagi perusahaan-perusahaan pers menghadapi disrupsi teknologi," ujar Budi.

Baca juga: Pakar komunikasi: Pers turut kawal suksesi kepemimpinan

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

pialabet

KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari******

Semarang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum susulan di Kabupaten Demak yang terdampak banjir direncanakan pada 24 Februari 2024.

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, di Semarang, Minggu, mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, Kabupaten Demak, telah melaksanakan rapat pleno membahas rencana pemilu susulan.

Rapat pleno itu membahas mengenai putusan hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar yang terdampak banjir.

"KPU Kabupaten Demak kemudian memutuskan untuk menetapkan hari Sabtu, 24 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dan penghitungan suara susulan Pemilu 2024 pada 10 desa di Kecamatan Karanganyar," katanya.

Namun, untuk tempat pemungutan suara, kata dia, hingga saat ini masih belum ditentukan, apakah tetap di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing, kantor kelurahan, atau tempat lainnya.

Menurut dia, KPU akan memperhatikan kondisi di lapangan terlebih dahulu, sembari menunggu banjir yang menggenangi 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, benar-benar surut.

Jika banjir belum surut, kata dia, pemilu susulan akan tetap dilaksanakan, misalnya terpaksa dengan merelokasi TPS, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Dalam UU 7/2017, (pemilu susulan, red.) 10 hari setelah tanggal pemungutan dan penghitungan suara. Tidak bisa diundur, tetap dilaksanakan, dan dimungkinkan direlokasi TPS," katanya.

Ada 10 desa di Kabupaten Demak yang terdampak banjir, yakni Desa Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor. Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Desa Jatirejo.

Di 10 desa tersebut terdapat 27.669 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 114 TPS, yang terbagi sebanyak 13.888 merupakan pemilih laki-laki dan 13.781 pemilih perempuan.

Selain di Demak, ada 26 tempat pemungutan suara (TPS) di 13 kabupaten/kota yang direkomendasikan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng karena dugaan pelanggaran, baik secara teknis maupun nonteknis.

Sebanyak 13 kabupaten/kota tersebut telah melaksanakan PSU pada Minggu ini, sedangkan pemilu susulan untuk Kabupaten Demak baru akan dilaksanakan pada Sabtu (24/2) mendatang karena pertimbangan masih terdampak banjir.

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

pencairan kredivo berapa lama

Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers******

Saya tegaskan bahwa 'Publisher Rights' lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hak-hak penerbit atau Publisher Rights ditandatangani bukan untuk mengurangi kebebasan pers.

"Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," kata Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan telah menandatangani Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang dikenal sebagai Perpres "Publisher Rights", pada Senin (19/2).

Jokowi mengatakan dengan penerbitan perpres itu, pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, melainkan ingin mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platformdigital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas.

Presiden juga mengingatkan bahwa implementasi perpres itu masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi perpres tersebut, baik perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Jokowi berharap arus modal dan investasi meningkat pascapemilu

sistem kehidupan tertinggi

keluaran sdy

OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.

“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.

Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.

Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.

Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).

Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.

Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.

Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.

Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.

Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun
Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif

《roma77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，mplayslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《roma77》bab terbaru。