link slot yang bagus

Guru Besar Wuji

Menaker Klaim Aturan UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Cacat Hukum******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengklaim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah sesuai aturan di atasnya alias tidak cacat hukum.

Ida mengatakan beleid yang ditekennya pada 16 November kemarin itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Permenaker ini sebenarnya menjalankan perintah PP 36, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberi kewenangan untuk memberikan pedoman penetapan upah minimum dan gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Sebenarnya Permenaker 18 2022 ini sesuai dengan PP 36/2021," kata Ida singkat di UGM, Selasa (22/11).

Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang pun menduga penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang.

Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18/ 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu mencakup beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Menko Airlangga Ajak Menteri******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah Indonesia mengajak sejumlah negara APEC mendukung upaya dunia menuju transisi hijau.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menghadiri rangkaian acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Weeks di Thailand, pada 16-20 November 2022.

Mengawali rangkaian kegiatan, Airlangga memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam acara APEC Ministerial Meeting (AMM), Kamis (17/11).

"Model ekonomi BCG sangat relevan dengan adanya berbagai tantangan di depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi masa depan kita," jelas Menko Airlangga.

Pemerintah RI, kata Airlangga, mengusulkan dua prioritas yakni meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau serta mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Terkait usulan meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau, Airlangga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk melakukan transisi hijau sehingga APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasinya di ekonomi anggota.

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar US2.8 miliar untuk mencapai target National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030.

"Sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk dari sektor privat, komunitas internasional, atau bauran pembiayaan lainnya," ujarnya.

Kemudian terkait usulan dalam mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.

Airlangga menekankan pentingnya APEC sebagai "incubator of ideas" untuk menggalang kerja sama konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi serta kolaborasi riset untuk mendukung transisi hijau yang merata di antara ekonomi APEC.

Master Kustomisasi Mecha

Deklarasi Pemimpin G20 dan Komitmen Investasi Dorong Transisi Energi******

Presidensi G20 Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul dan saat ini telah sampai pada puncaknya serta menghasilkan sebuah dokumen berupa Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan pernyataan pers yang digelar di Hotel Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders' Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Jokowi melalui keterangan pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI.

"Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia," tambah Jokowi.

Usai Jokowi memberikan penjelasan terkait G20 Bali Leaders' Declaration kepada awak media, konferensi pers tersebut kemudian dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada kesempatan tersebut, ketiga Menteri tersebut menjawab berbagai pertanyaan dari awak media seputar G20 Bali Leaders' Declaration.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa terkait dengan transisi energi, Pemerintah Amerika Serikat juga telah meluncurkan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang salah satunya untuk membantu melakukan transisi energi.

Lebih lanjut, PGII juga berkomitmen akan menginvestasikan total US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang. Tentu investasi itu bisa mendorong percepatan transisi energi dan target net zero emission pada 2060.

"Di dalamnya ada yang diinisiasi oleh Jepang yakni Just Energy Transition Partnership (JETP), kita juga sudah diberi komitmen sebesar USD 20 miliar. Tentu, ini akan mendorong percepatan dari dekarbonisasi di Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi digitalisasi karena selaras dengan fokus yang tengah dilakukan Indonesia terkait transformasi digital.

Menko Airlangga menekankan bahwa digitalisasi juga sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dan ditargetkan akan disusun detail kerangka kerja ekonomi tersebut di ASEAN.

Menko Airlangga kemudian menambahkan bahwa dalam lampiran G20 Action for Strong and Inclusive Recovery terdapat basket 1 yang merupakan basket trilateral di mana terdapat 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di sektor transformasi digital, 33 di sektor transisi energi, dan 111 di potensi lainnya.

"Carbon capture and storage juga masuk dalam basket tersebut," pungkas Menko Airlangga.

Buku Dunia Lain

Aturan Baru Menaker: UMP 2023 Tak Boleh Naik Lebih dari 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Mengutip Antara, Ida meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti aturan yang diterbitkannya.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

PUPR Kerahkan Personel******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan mobilisasi personel dan alat berat untuk penanganan gempayang berpusat di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin (21/11).

Hal tersebut dilakukan agar lalu lintas jalan nasional dari Puncak - Cipanas - Cianjur kembali normal.

"Kita sedang mobilisasi personel dan alat berat dari lokasi terdekat (sekitar 10 km) untuk pembersihan jalan nasional dari pohon tumbang dan tanah dari longsoran tebing," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya, dikutip dariAntara, Senin (21/11).

Endra juga menyampaikan saat ini tidak ada jalan yang putus karena kerusakan struktur. Tapi tertutupnya akses jalan terjadi  akibat pohon tumbang dan longsoran tanah.

Personel dan alat berat juga telah disiagakan untuk mengantisipasi gempa susulan.

"Kita siagakan personel dan alat berat di lokasi Cugenang tersebut untuk antisipasi gempa dan longsoran susulan," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) pukul 13.21 WIB.

Menurut BMKG, pusat gempa berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.

Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

[Gambas:Video CNN]