sensasi maxwin

Percetakan Tiandao

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Memasuki jalan iblis

Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas memimpin pemusnahan 7.363 bal baju bekas imporilegal dengan nilai menembus Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar sebagian baju secara simbolis.

Zulhas ditemani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan perwakilan Kejaksaan Agung. Pemusnahan ini dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat.

"Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden (Joko Widodo). Kita sudah beberapa kali (memusnahkan baju impor bekas ilegal), kemarin di Pekanbaru, kemudian di Jawa Timur, hari ini puncaknya ini 7 ribu lebih nilainya hampir Rp80 miliar," kata Zulkifli dalam konferensi pers, Selasa (28/3).

"Bayangkan kalau selangkah lagi, itu UMKM bisa gak karu-karuan, habis pasarnya. Karena ilegal ini gak bayar pajak, obral barang murah sisa orang. Kita tertibkan. Barang bekas dari dulu ada, pasar loak ada. Boleh, yang gak boleh ilegal," tegasnya.

Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengatakan pasar UMKM domestik sudah lama tergerus produk impor, baik legal maupun legal. Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha wong cilik.

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menambahkan temuan baju impor bekas ilegal didapat dari gudang-gudang domestik tempat penjualan barang dalam negeri. Ia menyebut pihaknya mendukung Bareskrim Polri dengan data-data intelijen.

"Kalau ditanya masuknya, biasanya dari Singapura, Malaysia, Vietnam, juga Thailand menjadi salah satu titik impor baju bekas ilegal yang tentunya langkah-langkah penegakan kita lakukan komprehensif dengan menggunakan daya intelijen dan melibatkan semua institusi berkompeten," ungkap Askolani.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Total Pendapatan Petrosea Naik US8,21 Juta di Kuartal I 2023******

PT Petrosea Tbk (PTRO) mencatatkan kinerja solid pada kuartal pertama tahun 2023. Di tengah kondisi cuaca yang berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, Petrosea tetap berhasil mendapatkan total pendapatan sebesar US8,21 juta.

Angka itu menunjukkan kenaikan sebesar 33,84 persen dari pendapatan sebesar US.79 juta pada periode yang sama tahun 2022.

Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan mengatakan, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebanyak 41,63 persen dari US,09 juta menjadi US,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Romi menjelaskan, selain membiayai kegiatan pengembangan melalui akuisisi dan investasi aset pertambangan, fasilitas tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.

Satu kehidupan

Pengusaha Ancam Setop Jual Migor jika Utang Rp344 M Tak Segera Dibayar******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

Lanjutnya, dalam aturan itu pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

PII Siap Jadi Penjamin Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta******

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII mengaku belum menerima mandat dari pemerintah untuk menjamin utang Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). Pernyataan diberikan terkait rekomendasi penjaminan utang Kereta Cepat yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan mandat yang diberikan kepada perusahaannya adalah menjadi badan usaha penjamin infrastruktur. Tujuannya adalah melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

PT PII disinggung oleh  Luhut selepas ia pulang dari China untuk negosiasi bunga utang proyek KCJB. Luhut mengatakan China kekeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kudu menjamin pembayaran utang RI ke China.

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut karena proses penjaminan melalui APBN cukup rumit. Ia kemudian merekomendasikan penjaminan melalui PT PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," sambungnya.

Di lain sisi, Luhut mengatakan Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah mau turun lagi sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah sebenarnya tidak masalah. Pemerintah akan tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "PII Belum Terima Mandat Luhut Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat" pada Rabu (12/4) pukul 17.50 setelah menerima penjelasan dari pihak terkait.

Dewa gila pertama

Pengembangan Stasiun Tanah Abang, Bisa Tampung 300 Ribu Penumpang******

Pembangunan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, bakal segera dilakukan demi peningkatan kapasitas sehingga dapat menampung jumlah penumpang tiga kali lipat dari jumlah saat ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal melaporkan persiapan kegiatan Ground Breaking Pengembangan Stasiun Tanah Abang. Laporan ini disampaikan dalam rangka peninjauan yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi serta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Minggu (30/4).

Risal menyebut bahwa peningkatan Stasiun Tanah Abang termasuk peningkatan pada kapasitas penumpang stasiun dari 105 ribu menjadi 300 ribu penumpang.

Risal menyebut bahwa pembangunan ini akan dilakukan melalui tiga tahap. Ia juga menyebut bahwa konsep utama pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru mengambil dari budaya lokal Betawi dan memadukan unsur modern.

"Pembangunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, dan Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai investasi yang dialokasikan pada peningkatan Stasiun Tanah Abang di tahap pertama sekitar Rp380 miliar," lanjut Risal.

Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu stasiun dengan intensitas tinggi setelah Stasiun Manggarai dan Bogor. Dalam satu hari, Risal mengatakan, penumpang yang bertujuan ke Tanah Abang sekitar 48 ribu dan yang melintas sebanyak 105 ribu orang yang transit di Stasiun Tanah Abang.

"Peningkatan ini akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang dari Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya dengan moda lanjutan, dengan Transjakarta, ojek online, dan angkutan umum lainnya," ucapnya.

"Tanah Abang saat ini memiliki 4 jalur aktif dan 2 peron. Nantinya dengan peningkatan ini, akan menjadi 6 peron aktif hingga kapasitas penumpang stasiun yang dari 105 ribu jadi 300 ribu penumpang kapasitas yang kami siapkan."

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Didukung Menhub Budi Karya