erek anting

Tertawa Erythrina

Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Perppu Ciptaker******

Sebanyak 5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerjanasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota.

"Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi," kata Said Iqbal.

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI.

"Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM," tegas Said.

Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

"500 ribu buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Partai Buruh akan menginstruksikan seluruh kepengurusannya. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung oleh ratusan ribu buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Pertamina: Hunian Sementara Korban Plumpang Dicarikan Pemkot DKI******

PT Pertamina (Persero) mengatakan hunian untuk pengungsi kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atauDepo Plumpang akan dicarikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hunian sementara akan berupa rumah kontrakan.

"Hunian dicarikan oleh Pemkot (DKI Jakarta) sesuai ekspektasi pengungsi, berupa rumah kontrakan, kita support," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Fadjar menambahkan pengungsi akan mulai pindah ke hunian sementara secara bertahap mulai hari ini.

Ma'ruf menyampaikan hal itu saat menyambangi lokasi kebakaran bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu (4/3).

"Apa kebutuhannya, makanan? Pakaian? Konsumsi, makan cukup? Pakaiannya habis terbakar? Insyaallah mudah-mudahan, sabar ya. Nanti kebutuhannya di sini dijamin oleh Pertamina nanti ya," kata Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf dan Erick tidak menjawab tegas soal ganti rugi rumah warga yang hangus terbakar, apakah biaya ganti rugi tersebut juga ditanggung Pertamina atau tidak.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang bukanlah yang pertama. Hal serupa terjadi pada 18 Januari 2009 pukul 21.15 WIB. Saat itu, satu petugas keamanan Pertamina tewas akibat insiden tersebut.

Berdasarkan laporan Detikcom, api kala itu terus berkobar hingga pukul 05.15 WIB. Ukuran kobaran api kala itu bahkan sempat mencapai 100 meter. Kobaran api perlahan mengecil seiring hujan yang terus mengguyur lokasi kejadian.

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Cegah Lonjakan Harga, CT Siap Salurkan Gula Bulog di Transmart******

Founder sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyatakan siap menyalurkan gula besutan pemerintah melalui Transmart.

Ia berharap langkah ini bisa membantu stabilitas harga gula yang kerap naik jelang lebaran.

"Jadi Transmart, saya sudah sampaikan ke Pak Budi Waseso (Dirut Perum Bulog), saya siap menyalurkan bukan hanya beras, saya minta tadi kalau ada gula. Karena kalau lebaran ini selalu beras dan gula (naik)," kata Chairul Tanjung seperti dikutip dari detikfinance.com, Rabu (15/3).

"Ini masih dalam tahap pembicaraan. Karena kan prinsipnya pemerintah menginginkan harga-harga kebutuhan pokok terjangkau. Untuk bisa terjangkau, itu berarti harus ada stabilisatornya. Nah Bulog salah satu fungsinya sebagai stabilisator harga," ujarnya.

Selain gula, CT juga menyoroti persoalan beras dan minyak. Sejalan dengan masalah itu, ia mengatakan Transmart akan membantu pemerintah menjual produk beras medium murah kualitas premium besutan Perum Bulog.

Beras ini dijual dalam bentuk kemasan 5 kg seharga Rp47.250. Adapun produk ini merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP).

"Kita senang bisa menyalurkan beras murah dengan kualitas tinggi kepada masyarakat. Transmart sebagai ritel tidak hanya bertanggung jawab menjual produk lainnya, tapi kebutuhan pokok penting, khususnya menjelang Lebaran. Saya sudah keliling beberapa daerah, beras Bulog ini sangat diminati masyarakat," katanya.

Sementara untuk minyak goreng sendiri, khususnya Minyakita telah masuk ke gerai Transmart sejak tahun lalu. CT mengatakan minyak goreng merupakan kebutuhan yang tidak kalah krusial. Namun memang harganya ini sangat bergantung dengan harga keekonomian global.

"Minyak goreng kalau harga internasional lagi naik. Karena kalau harga internasionalnya tidak naik, minyak goreng aman. Prinsipnya kita Transmart, kita mau selalu di depan untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Adapun salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap murah ialah dengan menjalin kerja sama dengan toko ritel seperti Transmart. Salah satu alasannya yakni menyangkut kasus beras besutan Bulog, yakni beras SPHP yang dioplos dan dijual kembali dengan kemasan berbeda.

"Tadinya kan ngasinya ke pedagang. Kalau ngasinya ke pedagang itu kadang-kadang bukan dijual langsung ke konsumennya, diganti packagingnya, dijadikan beras curah. Nah sekarang langsung ke retail dengan harga yang telah ditentukan Bulog sendiri," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ditemui terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, Chairul Tanjung secara langsung telah berkomunikasi dengan Bulog menyangkut permintaan penyaluran gula tersebut.

"Kalau gula sebenarnya ia minta ke kita juga. Tapi hingga saat ini gula penugasannya masih di ID Food yang 250 ribu ton itu. Cuman kita tetap jalan gulanya. Nanti kalau misalkan suplai gulanya dari kita juga nggak apa-apa," kata Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, ada 3 kebutuhan pokok yang cukup krusial di masyarakat antara lain minyak, gula, dan beras. Langkah kerja sama ini pun sejalan dengan upaya stabilisasi kebutuhan pokok di masyarakat, khususnya 3 produk tersebut.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Respons Gibran soal Thrifting di Solo: Mesakne Industri Lokal******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara soal maraknyaimpor pakaian bekasatau thrifting di Kota Solo dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Gibran, masalah impor baju bekas sempat dibahas Presiden Jokowi saat berkunjung ke Solo beberapa waktu lalu. Ia pun menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

"Kemarin dibahas waktu di Solo, soal thrifting itu. Ya nanti kita tindak lanjuti ya," katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (15/3).

Putra Presiden Jokowi itu pun mengimbau agar pengusaha thrift storesegera ancang-ancang untuk beralih ke komoditas lain.

"Saya kira kita harus siap-siap ya. Soale di Solo ini juga lumayan gede," katanya.

Menurutnya, kehadiranthrift storeitu merugikan industri lokal. "Mesakne(kasihan) industri lokal," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Solo Heru Sunardi mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tidak mencatat jumlah pelaku usaha thrift storedi wilayahnya.

Pihaknya hanya mencatat perdagangan baju bekas impor ada tiga pasar tradisional. Pasar Gading, Harjonagoro atau pasar Klitikan, dan pasar Gilingan. Jumlah pedagangnya pun tidak terlalu banyak.

"Tapi kita cuma mendata yang di pasar saja. Di luar itu kita tidak tahu," katanya.

Impor baju bekas sebenarnya sudah dilarang melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51 tahun 2015 . Aturan tersebut terakhir kali direvisi dengan Permendag nomor 40 tahun 2022. Baju bekas selalu masuk dalam daftar barang dilarang impor dalam setiap revisi.

Meski demikian, Heru mengatakan Pemkot tidak bisa begitu saja menindak pelaku jual beli baju bekas impor. Sebab, pelaku usaha thrift store di Solo hanya menjadi ujung rantai distribusi.

"Di Solo ini tidak ada yang impor baju bekas. Mereka ini kan membeli dari daerah lain terus dijual lagi," katanya.

Menurut Heru, jual beli baju bekas impor di Solo akan selesai jika aturan tersebut dilaksanakan dengan tegas.

"Kalau larangan impornya betul-betul dijalankan, otomatis itu (thrift store) akan habis dengan sendirinya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

catatan pembunuhan bardik

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]