indopools

Ahli seni bela diri super

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Agen Perjalanan Xuanjie

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Penangkap Dewa Skyfall

Mahfud Sebut Pertanyaan Gibran di Debat Cawapres 2024 Receh: Tak Layak Dijawab******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut pertanyaan Gibran Rakabuming Raka tentang greenflationatau inflasi hijau pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam, tidak layak dijawab.

Pada sesi keempat debat, Gibran menanyakan bagaimana strategi Mahfud Md mengatasi greenflation. “Pak Mahfud, bagaimana cara mengatasi ke greenflation?”tanya Gibran.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Pertanyaan itu sempat membuat Mahfud Md mengerutkan kening. Moderator kemudian meminta Gibran menjelaskan maksud dari greenflation yang dimaksud.

Gibran lantas berkilah tidak menjelaskan terminologi greenflationkarena sedang berbicara dengan Mahfud Md yang memiliki gelar akademik sebagai profesor.

“Memang sengaja tidak saya jelaskan, karena beliau kan seorang profesor. Baik saya jelaskan, greenflation itu inflasi hijau,” kata Gibran.

Mahfud Md lantas menjelaskan untuk mengatasi inflasi hijau, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler. Dia kemudian mengatakan bahwa orang Madura yang pertama memulai ekonomi sirkuler. Orang Madura yang memunguti sampah untuk diolah kembali.

“Jadi, soal kebijakan mengatasi inflasi, tinggal diatur saja kebijakannya seperti apa,” kata Mahfud Md.

Lantaran merasa tidak puas, Gibran pun menyindir Mahfud Md tidak memahami soal inflasi hijau. “Saya cari jawabannya dari tadi. Saya tanya soal inflasi hijau kok jawabannya ekonomi hijau. Inflasi hijau itu contohnya demo rompi kuning di Prancis. Itu bahaya sekali. Transisi menuju energi hijau harus super hati-hati. Jangan sampai efeknya buruk transisi ini dirasakan rakyat kecil,” katanya.

Pernyataan Gibran membuat suasana Debat Cawapres 2024 semakin memanas. Dia lantas menyebut pernyataan Gibran ngawur dan recehan, sehingga tidak layak dijawab.

“Saya juga ingin mencari jawabannya, ngawur juga. Ngarang ndak karuan, mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau dalam akademis, pertanyaan yang gitu giturecehan. Yang begitu tidak layak dijawab. Saya kembalikan ke moderator. Enggak ada gunanya menjawab,” tandas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Hubungi Rasul Terakhir

Boy Thohir & Barisan Orang Terkaya Indonesia Siap Menangkan Prabowo******

SOLO —Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 sekali putaran.

Di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam, relawan ETAS, yang jumlahnya sekitar 100 lebih orang, menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya pak,” kata Boy Thohir saat memberi sambutan dalam pertemuan itu.

Ninin, yang disebut oleh Boy, merujuk pada Arini Saraswati Subianto. Arini, yang merupakan pengusaha kelapa sawit dan batubara, masuk dalam daftar orang kaya di Indonesia pada 2021.

“Jadi, izin bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy sebagaimana dilansir Antara,Selasa (23/1/2024).

Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN.

Di lokasi pertemuan, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Dia menyebut dukungan tersebut merupakan kehormatan besar baginya.

“Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya enggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

“Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

Di lokasi acara, Prabowo hadir didampingi sejumlah tokoh, antara lain Erick Thohir, eks menteri perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, petinggi TKN Budisatrio Djiwandono, Tsamara Amany, dan Maruarar Sirait.

kaisar naga merah

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

istri yang penyayang

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Janji Naikkan Dana Desa Minimal Rp5 Miliar******

SOLO —Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan menaikkan dana desa minimal Rp5 miliar per desa. Janji tersebut disampaikan dalam Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desaitu, Cak Imin menyebut desa harus didukung dengan naiknya dana desa agar infrastruktur dan ekonomi terbangun dengan baik.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Ke depan akan menaikan anggaran Rp5 miliar per desa, bukan hanya infrastruktur yang baik, tapi tumbuh pertumbuhan ekonomi, Bumdes, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa. Infrastruktur beres, kegiatan ekonomi memadai, desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan. Membangun desa untuk pembangunan bangsa,” ucap Cak Imin dalam siaran langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut anggaran dana desa sebesar Rp5 miliar itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kearifan masyarakat desa harus dijaga sehingga kekuatan dari desa meningkat dan bisa menjadi daya tarik wisata.

“Desa ini diberi insentif agar lebih maju, anggaran dana desa minimal Rp5 miliar itu betul-betul untuk mempercapat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tambah Cak Imin.

Sementara itu, dalam debat cawapres 2024 itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengatakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi di desa harus didukung dengan sense of belonging.

“Intinya bagaimana bisa menumbuhkan sense of belonging. Saya pernah ke Mojokerto, desa wisata nomor satu. Intinya desa wisata dibangun dari crowdfunding, sehingga masyarakat desa punya saham,” jelas Gibran.