bonus slot new member 100 di awal

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Warung Kecil Takut Omzet Turun Jika Jokowi Larang Jual Rokok Batangan******

Sejumlah pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok batangan.

Kartina (47), pemilik warung kecil di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengatakan penjualan rokok dengan cara diecer per batang lebih menguntungkan dibanding penjualan rokok per bungkus. Karena itu, jika penjualan ketengan dilarang, ia takut pendapatannya menurun.

"Ya kalau bungkusan nggak ada untungnya, cuma Rp1.500-an. Kalau ketengan kan dijualnya satu barang Rp2.000, masih lebih untung," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Senin (26/12).

"Orang harga rokok juga sudah naik terus tiap hari," kata Kartina dengan nada jengkel.

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang rokok di daerah Menteng, Jakarta Pusat, bernama Iwan (44). Ia mengungkapkan omzetnya terancam turun jika penjualan rokok ketengan dilarang. Pasalnya, kata dia, menjual rokok per batang itu lebih menguntungkan ketimbang per bungkus.

"Kalau saya mah mendingan ketengan. Orang (pembeli) juga kan belum tentu beli bungkusan terus. Harus punya duit," ucap Iwan.

Lihat Juga : Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Jual Rokok Batangan

Kejengkelan Kartina soal naiknya harga rokok ternyata dirasakan juga oleh Iwan. Ia mengatakan setelah harga rokok naik, penjualannya menurun sekitar 20 persen.

Oleh karena itu, jika kelak penjualan rokok ketengan diberlakukan, pendapatannya bisa makin tergerus.

Namun, Iwan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait larangan Jokowi tersebut. Ia hanya bisa pasrah dan menggantungkan nasib pada pembeli yang hanya mau membeli rokok per bungkus.

"Nggak bisa ngomong apa-apa kita mah. Kalau sudah aturan dari sana (pemerintah) ya ngikutin," ujarnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok batangan merupakan satu dari tujuh materi pokok yang akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah itu.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik, serta pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorshipproduk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Rekor pertempuran inti

Optimis Ekonomi Bertumbuh di 2023, KADIN Fokus Perkuat UMKM******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengajak berfokus memperkuat kekuatan ekonomi dalam negeri, menjelang kedatangan tahun 2023 dalam hitungan hari. Salah satunya, dengan mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, KADIN bakal melanjutkan inisiatif strategis terhadap UMKM pada 2023. Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid optimis, ekonomi Indonesia akan tetap bertumbuh pada 2023 dengan dukungan UMKM.

"Kami akan fokus pada penguatan UMKM dengan melanjutkan inisiatif yang sudah KADIN hadirkan, di antaranya terkait Kemitraan inclusive closed-loop, Wiki Wirausaha, KADIN Hub, dan sejumlah inisiatif lainnya," ujar Arsjad.

Di antara berbagai bantuan yang akan diterima UMKM pada 2023, Arsjad menyebut bahwa KADIN siap mengisi kekosongan melalui berbagai pendampingan, sehingga bantuan dan kemudahan yang disediakan tidak menjadi mubazir.

"Hal ini dilakukan melalui pendampingan melekat, yang mendorong kolaborasi multipihak dalam membantu pelaku UMKM bertumbuh lebih kuat dan berkelanjutan," katanya.

Menurut Arsjad, UMKM adalah pilar terpenting dalam struktur perekonomian Indonesia. Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Selain itu, UMKM juga tercatat menyerap dan memberikan lapangan kerja bagi 97 persen dari total tenaga kerja yang ada atau sekitar 117 juta pekerja yang mayoritas merupakan kaum perempuan, mencapai 64,5 persen. Hal ini memperlihatkan peran UMKM penting dalam menopang ekonomi rumah tangga mayoritas rakyat Indonesia.

Terlebih, banyak masyarakat yang bepergian pada momen akhir tahun. Artinya, ada peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pemasaran produk dengan asumsi jumlah masyarakat yang bepergian sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga.

Arsjad mengatakan, perputaran uang selama libur tahun baru 2023 dapat mencapai Rp23,85 triliun. Di sisi lain, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 4,9 persen. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini masih di atas rata-rata dibandingkan negara-negara lain.

"Tahun baru tinggal hitungan hari, sebaiknya kita fokus untuk memperkuat kekuatan ekonomi dalam negeri. Kita akan tetap bertumbuh, dan ini menjadi landasan yang baik untuk memperkuat sektor-sektor yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan," kata Arsjad.

Keseharian saya

Lion Group Nilai Cuaca Saat Ini Masih Cukup Aman untuk Terbang******

Cuaca ekstrem di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi perhatian khusus Lion Air Group dalam mengoperasikan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, hingga Super Air Jet.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan pihaknya sangat memperhatikan keamanan penumpang di tengah kondisi cuaca ekstrem.

"Terkait sama cuaca memang kami selalu dari awal sampai akhir monitor dan sekarang memang kondisinya seperti saat ini, sedang hujan, tetapi masih dalam kategori aman untuk terbang," ungkapnya kepada awak media di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Selain itu, Daniel menekankan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait informasi dan prediksi prakiraan cuaca.

"Pasti (keputusan terbang). Semua tergantung di decisions pilotnya, tetap prioritas adalah keselamatan," pungkas Daniel.

Cuaca ekstrem memang menjadi sandungan angkutan penerbangan, baik darat, laut, dan udara. Bahkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksi badai dahsyat di Jabodetabek pada hari ini.

"Potensi Banjir Besar Jabodetabek," kicau Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Erma Yulihastin, Senin (26/12).

"Siapapun Anda yg tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan ada 14 provinsi yang ditetapkan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem pada periode 27-28 Desember 2022.

14 provinsi itu di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Potensi wilayah yang perlu siaga itu diambil berdasarkan platform informasi Prakiraan Berbasis Dampak BMKG.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12).

Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881

Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Pemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.

Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.

"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Ancaman Badai PHK di Tengah Laju Kencang Ekonomi Indonesia******

Menjelang pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2023, buruh dikejutkan dengan pernyataan sejumlah pengusaha bahwa badai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai pekerjadi industri padat karya.

Pada akhir Oktober lalu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam badai PHK. Ia menyebut sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Pernyataan Jemmy ini diperkuat oleh Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani. Ia memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Bahkan, mereka (industri padat karya) berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Memasuki November, badai PHK itu pun tiba. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor TPT seluruh Indonesia yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Ironi di Negara dengan Laju Ekonomi Tertinggi Dunia

Ironisnya, PHK ini terjadi di negeri yang katanya pertumbuhan ekonominya merupakan salah satu terbaik di dunia.

Lihat saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah pamer bahwa RI menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara G20.

Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III 2022. Sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.

Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Antisipasi Badai PHK

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Upah Pekerja Inggris Tahun Depan Diramal di Level Terendah Sejak 2006******

PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksi gajirata-rata pekerjadi Inggris untuk 2023 turun ke level terendah sejak 2006 silam.

Mengutip CNN Business, Senin (26/12), lembaga itu mencatat upah riil, yang menjadi faktor inflasi, diperkirakan turun sebanyak 3 persen pada 2022 dan 2 persen lainnya pada 2023.

Kenaikan upah di Inggris mandek karena inflasi yang mencapai dua digit tahun ini. Hal ini pun memicu krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade.

"2022 jelas merupakan tahun yang sangat menantang bagi ekonomi Inggris, dan tidak mengherankan jika pukulan ini akan berlanjut sepanjang 2023," kata Ekonom Senior PwC Barret Kupelian.

Meski upah akan menurun, laporan PwC juga mencatat lebih dari 300 ribu pekerja Inggris yang menganggur dapat kembali mendapat pekerjaan pada 2023.

Pada saat yang sama, peningkatan imigrasi ke Inggris dapat secara langsung menyumbang US miliar untuk ekonomi negara tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1 persen.

Ekonom PwC Jake Finney mengatakan meskipun ekonomi sedang berkontraksi, Inggris masih menjadi tujuan menarik pada para pekerja.

PwC mencatat tingkat imigrasi Inggris mencapai rekor 1,1 juta pada 2022, dengan program pemukiman kembali yang ditujukan untuk penduduk Ukraina, Afghanistan, dan Hong Kong menambahkan sekitar 140 ribu ke totalnya.

Sementara itu, penelitian dari House of Lords Economic Affairs Committee menyimpulkan bahwa pensiun dini telah menjadi pendorong terbesar tekanan tenaga kerja Inggris.

Selain itu, meningkatnya penyakit jangka panjang, migrasi Uni Eropa yang lebih rendah setelah Brexit, dan populasi Inggris yang menua juga berperan besar dalam tekanan tenaga kerja itu.

"Meningkatnya ketidakaktifan menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian Inggris. Kekurangan tenaga kerja memperburuk tantangan inflasi saat ini, merusak pertumbuhan dalam waktu dekat, dan mengurangi pendapatan yang tersedia untuk membiayai layanan publik, sementara permintaan untuk layanan tersebut terus meningkat," kata komite tersebut.

[Gambas:Video CNN]