ligamansion2 slot

Kontrak yang aneh

Ekonomi Indonesia Pernah Lumpuh Gara******

Aktivitas ekonomi Indonesia pernah lumpuh karena fenomena gerhana mataharitotal (GMT) pada 11 Juni 1983 lalu. Pasalnya, kala itu, warga memilih untuk berdiam di dalam rumah.

Seperti dilansir dari Detik yang mengutip laporan Harian Berita Buana, selama gerhana terjadi, kota-kota yang mengalami fenomena alam itu seperti kota mati. Padahal, Menteri Penerangan Harmoko saat itu mengimbau agar kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa.

Hanya saja, pemerintahan Soeharto itu melarang masyarakat melihat gerhana total secara langsung atau dengan mata telanjang.

Tak hanya di Ibu Kota, pemandangan serupa juga terjadi di Semarang dan Salatiga. Rumah makan, warung rokok, dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki tutup.

Terminal bus di berbagai kota juga lengang. Selama gerhana, beberapa jadwal perjalanan kereta ditunda. Bandara di seluruh Indonesia juga ditutup 30 menit karena gerhana dapat mengganggu penerbangan, terutama saat lepas landas dan mendarat.

Ribuan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah pun takut melaut karena khawatir matanya buta jika tak sengaja melihat langsung gerhana.

Sejumlah pabrik juga meliburkan karyawan yang bekerja di luar ruangan saat gerhana. Sebanyak delapan pabrik gula di Jawa Tengah merugi karena harus menghentikan operasi saat masuk musim giling.

Salah satunya, PG Cepiring di Kendal mengaku rugi Rp 500 ribu per jam saat itu lantaran pemotongan tebu terhenti. Sekitar 1.300 pekerja pemotong tebu yang bekerja di luar ruangan diliburkan.

Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi.

Siang ini, (Kamis 20/4), gerhana matahari hibrida diperkirakan terjadi. Fenomena ini berbentuk gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin tergantung daerah pengamatannya.

Sebagian besar gerhana ini dapat disaksikan di wilayah timur RI, dan sebagian lainnya tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera.

Gerhana matahari total bakal terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur antara pukul 13.00 sampai 14.00 WIT.

Wilayah-wilayah itu adalah Pulau Kisar, Pulau Maopora, Pulau Damar, Pulau Watubela, Kampung Antalisa (Fakfak), Randepandai, Roswar, Pulau Num, Wooi, Serui, dan Biak Kota.

Sementara itu, daerah yang terkena gerhana matahari sebagian yaitu daerah Yogyakarta, Jayapura,dan Medan.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Aogu

Keuntungan Spesial Pesan Kamar Langsung di Swiss******

Swiss-Belhotel Tuban sebagai upscalehotel yang ideal untuk liburan maupun perjalanan bisnis di Bali, memperkuat komitmen memberi pengalaman menginap yang mengesankan melalui berbagai keuntungan tambahan.

Keuntungan itu termasuk potongan harga 20 persen dari harga flexi terbaik, early check-inpada pukul 12.00 WITA dan late check-outhingga pukul 14.00 WITA, hingga kue yang disajikan saat tamu datang.

"Keuntungan tambahan bagi tamu yang melakukan pemesanan kamar secara langsung di website Swiss-Belhotel International untuk tiga malam sekaligus. Ketentuan ini berlaku untuk pemesanan semua tipe kamar," demikian keterangan tertulis pada Minggu (23/4).

(Foto: Arsip Swiss Bell Hotel)

"Seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas balkon, kunci elektronik, TV LCD 32 inci dengan siaran nasional dan internasional, kulkas mini, safety box, pengering rambut, coffeedan tea maker, meja kerja, multi plugdengan koneksi IT, serta akses internet WiFi," lanjut keterangan tersebut.

Swiss-Belhotel Tuban juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung yang dirancang untuk memanjakan tamu, termasuk kolam renang bagi dewasa dan anak, fitness centredan spa, sampai restoran dan loungeyang nyaman untuk bersantai.

Beberapa restoran dan loungeitu adalah Lila Bar, Bale Sunset Lounge, Skydeck Rooftop, serta Swiss-Café™ Restaurant yang terletak di lantai dasar hotel. Swiss-Café™ Restaurant menyediakan beragam menu, mulai dari olahan khas daerah, nusantara, hingga internasional.

Informasi lebih lanjut terkait Swiss-Belhotel Tuban, Bali, bisa diperoleh melalui akun Instagram @swissbelbelhoteltuban, WhatsApp 081246333733, atau situs resmi Swiss-Belhotel.

Bayi labu saya

Sidak Pasar, Satgas Pangan Temukan Harga Minyakita Masih Tinggi******

Satgas pangan Mabes Polri memeriksa harga bahan pokok di Pasar Terong Makassar, Sulawesi Selatan, menjelang Idulfitri 1444 Hijiriah. Hasil pemeriksaan satgas, hargaMinyakita tembus Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter. 

Kasub Satgas Ketersediaan Pangan Satgas Pangan Polri Kombes Pol Hermawan mengatakan selain mengecek Minyakita, pihaknya juga memeriksa harga bahan pokok di pasar tradisional. Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi dan pengecekan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran. 

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri agar ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga stabil di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Sulsel, makanya kami hadir dan cek langsung kondisi di sini," kata Hermawan, Senin (17/4).

"Alhamdulillah, tadi kita cek langsung sejumlah harga pahan pokok, seperti harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang putih, dan lainnya stabil. Dari segi kualitas keamanan juga langsung kita tes, ada dari instansi terkait ikut turun. Jadi aman semua," jelasnya.

Meski demikian, Hermawan tak menampik adanya permainan harga di pasaran, terutama minyak goreng Minyakita yang sempat mengalami kelangkaan dan harganya tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni, Rp14 ribu per liter, sementara di pedagang harganya menjadi Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

"Semua sudah cek, daging impor, daging lokal, cabai dan beberapa kebutuhan pokok lainnya ketersediaan cukup bagus dan harga relatif normal. Untuk minyak goreng tadi kami temukan adanya kenaikan, tapi tidak semua pedagang menjual mahal. Masih ada yang jual sesuai HET," ungkapnya.

Dengan ditemukannya adanya dugaan permainan harga minyak goreng Minyakita, pihaknya akan memanggil dan memproses temuan itu sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya akan kami lakukan penyelidikan dari mana mendapatkan barang itu. Pastinya akan kami lakukan pemanggilan untuk diperiksa sesuai aturan. Jadi ada tindakan administrasi, berupa pencabutan izin kalau benar melanggar. Pencabutan izin itu, baik izin edar maupun izin perdagangannya. Jadi ini akan kami proses mulai dari surat peringatan pertama. Kalau surat izin edarnya sudah dicabut dan masih ketahuan menjual, maka bisa dikenai hukum pidana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tenglong Melahap Langit

Posko Mudik BPJS Kesehatan Hadirkan Ahli Pijat dan Pojok Mobile JKN******

BPJS Kesehatan menyediakan lima posko mudik pada Lebaran 2023, masing-masing di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Cikampek KM 57, Rest Area Tol Ungaran KM 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, serta satu posko arus balik yang berlokasi di Rest Area 319 B Pemalang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan, Posko Mudik BPJS Kesehatan tersedia mulai 18-21 April 2023, sedangkan Posko Balik BPJS Kesehatan pada 25-27 April 2023. Di posko mudik, secara khusus BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan tuna netra demi mengoptimalkan layanan bagi pemudik.

"Kami menggandeng ahli pijat tuna netra yang dihadirkan untuk membantu pemudik memanfaatkan sarana relaksasi di Posko Mudik BPJS Kesehatan. Ini juga sebagai upaya kontribusi kami dalam pemberdayaan peran penyandang disabilitas pada masyarakat," kata Ghufron dalam peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (18/04).

"Kita ingin di libur Lebaran tahun 2023 peserta bisa tetap mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan ingin memberikan mutu layanan yang lebih baik salah satunya dengan menyediakan posko," kata Ghufron.

Selain beristirahat dan mendapatkan pengetahuan terkait Program JKN, pemudik yang mengunjungi Posko Mudik BPJS Kesehatan juga bisa memperoleh layanan lain, seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga tindakan sederhana yang bersifat darurat serta rujukan apabila diperlukan.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga menyediakan ambulans yang dapat digunakan untuk mengantar pemudik yang harus menerima layanan lanjutan ke rumah sakit. Saat berbuka puasa, pemudik bisa menikmati takjil gratis yang disediakan di posko.

Beroperasi selama 24 jam, ada tiga tim yang bergantian bertugas setiap delapan jam. Masing-masing tim terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis, dan satu pengemudi ambulans

"Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa dinikmati secara gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan memanfaatkannya," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BPJS Kesehatan mengakomodir kebutuhan pemudik.

"Saya berharap posko ini dapat turut andil memberikan manfaat dan kenyamanan dari pemudik. Terlebih dengan turut serta menggandeng penyandang disabilitas, hal ini juga mendukung upaya pemerintah yang tengah berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas," kata Satya.

Satya memprediksi, terjadi peningkatan pemudik sekitar 45 persen, dari 86 juta di tahun 2022 menjadi 123 juta pada 2023. Untuk itu, masyarakat diharapkan ikut andil menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik, termasuk instansi atau lembaga seperti BPJS Kesehatan.

Dewa Pedang Kekacauan

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]