petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

daftar situs judi slot online terpercaya

infinislot 796Jutaan kata 331693Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar situs judi slot online terpercaya》

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Sidang putusan sela dengan terdakwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya******

Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers sebelum berangkat ke Australia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Australia di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024).ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan harga beras di pasaran akan  turun menjelang panen raya dalam waktu satu bulan mendatang.

“Panen raya dalam satu bulan ke depan akan terjadi sehingga saya kira harga itu akan turun banyak,” kata Jokowi kepada wartawan sebelum keberangkatannya untuk kunjungan kenegaraan ke Australia, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi terutama untuk menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024.

“Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan,” tuturnya.

Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia

Ketika ditanya soal harga beras yang dikeluhkan masih tinggi oleh masyarakat, Presiden meminta masyarakat mengecek langsung harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau di Pasar Johar Karawang yang disebutnya sudah turun.

“Ditanyakan saja, tolong (masyarakat) berbondong-bondong ke Pasar Induk Beras Cipinang dan ke juga pasar beras Johar Karawang, dilihat di lapangan sudah turun—tetapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air. Coba dicek langsung jangan ditanyakan ke saya, meski saya tahu tiap hari itu harga naik turun saya tahu,” ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut bahwa potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang akan berlangsung pada Maret-April 2024 diprediksi mencapai 8,46 juta ton.

“Merujuk dari hasil pengamatan Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan yakni Maret-April mencapai 8,46 juta ton,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/3).

Suwandi menuturkan bahwa pasokan beras dalam negeri hingga Ramadhan 1445 Hijriah dipastikan aman karena sejumlah daerah telah memasuki musim panen raya hingga Mei 2024.

"Produksi beras awal tahun 2024 ini mencukupi kebutuhan nasional. BPS telah merilis data perkiraan produksi beras Maret-April sebesar 8,46 juta ton. Total produksi beras ini cukup besar, mampu mencukupi kebutuhan nasional," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa harga beras premium di pasaran mulai berangsur stabil menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Masyarakat tak perlu khawatir kini harga (beras) mulai normal dan stabil. Harga beras premium yang kemarin sempat tembus Rp17 ribuan saat ini bertahap mulai turun dan kembali ke harga di kisaran Rp14 ribuan. Begitu juga beras medium harga mulai stabil,” kata Bayu di Jakarta, pekan lalu.

Bayu mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga dan stok beras. Saat ini harga mulai stabil dan normal kembali karena pasokan beras di Pasar Induk Johar Karawang mulai masuk dari Jawa Tengah yang mulai panen raya.

Bayu menjelaskan fluktuasi harga beras yang terkadang naik kemudian normal kembali, hal tersebut sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan. Jika dicermati, hal itu juga terjadi pada pertengahan tahun lalu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Iriana Jokowi buka Gerakan Tanam Cabai Serentak se******

Iriana Jokowi buka Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia di Bogor
Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia di Alun-alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). ANTARA/M Fikri Setiawan/am.
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Wury Estu Handayani membuka Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia di Alun-alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Iriana dan Wury hadir ditemani jajaran istri menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Annisa Pohan yang merupakan istri Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Iriana dan jajaran menanam cabai sebagai tanda dimulainya Gerakan Tanam Cabai Nasional yang juga dilakukan secara virtual oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) se-Indonesia.

Kemudian, Iriana menyerahkan 1.000 paket sembako, tiga buah bantuan kursi roda, dokumen kependudukan, serta 500 buku resep kudapan tinggi protein secara simbolis.

Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan penebaran 50 ribu benih ikan di Situ Citata, peninjauan food truck, mobil ATI (Ahli Teknologi dan Informasi), rapid test keamanan pangan, serta penanaman tujuh benih pohon alpukat miki.
Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia di Alun-alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Selanjutnya, Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani menutup kegiatan dengan meninjau berbagai kegiatan lain seperti gerakan pangan murah, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), serta stan-stan edukasi.

Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Bogor Siti Chomzah menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan gerakan tanam cabai kepada warga. Karena, cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap berdampak pada terjadinya inflasi setiap tahun.

"Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah pencanangan Gertam Cabai yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52," kata Siti Chomzah.(KR-MFS)
Baca juga: Iriana Jokowi-jajaran istri menteri "Dialog Interaktif Anak" di Bogor
Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kunjungi pameran Inacraft 2024
 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:sgo777 login

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
ok google info slot gacor
slot logam 77
pinjaman bank mandiri online
gameland88
situs slot samudra
tafsir mimpi 47
login slot 77
trik slot menang
gacor 96
Daftar isi semua bab
Bab 1 sukabet365
Bab 2 aplikasi kredit hp bunga rendah
Bab 3 cara meminjam uang di livin mandiri
Bab 4 daftar slot gacor hari ini
Bab 5 agen gacor
Bab 6 slotku188
Bab 7 siputri88
Bab 8 mahjong maxwin
Bab 9 megahoki88
Bab 10 giga138
Bab 11 naga508
Bab 12 mpoxyz
Bab 13 kredit hp mudah dan cepat
Bab 14 pinjaman online cepat cair tanpa ribet 2021
Bab 15 deposit 20 bonus 20 to 3x
Bab 16 togel 43
Bab 17 akun slot gacor maxwin
Bab 18 cicilan shopee pinjam 2 juta
Bab 19 gacor maxwin
Bab 20 aroma4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah395bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Huangmen

slot demo 20
Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN
Direktur Eksekutif ISESS Khairul Fahmi. (Antara/HO-Ist).
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

menjadi penulis penyihir

supertoto
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Monster di Dunia Elf

slot terbaru online
Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi korban. (ANTARA/HO-Basarnas Kendari)
Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup
Kendari (ANTARA) - Basarnas Kendari menyebutkan bahwa seorang nelayan bernama Munsir (35) yang dikabarkan hilang di Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah di Kendari, Senin, mengatakan bahwa korban ditemukan di Pulau Lambasina Besar, yang berjarak sekitar 9,11 mil laut arah Selatan Tenggara dari lokasi terakhirnya, pada Minggu (3/3) sekitar pukul 10.30 WITA.

"Saat menerima informasi itu, Tim SAR Gabungan dari Pulau Pisang langsung menuju Pulau Lambasina Besar untuk melihat kondisi korban secara langsung," katanya.

Dia menyebutkan bahwa setelah memastikan kondisi korban, pihaknya langsung melakukan proses evakuasi dan membawa korban kembali ke rumahnya.

"Pada pukul 12.10 WITA tiba di rumah korban dan langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Baca juga: Basarnas berhasil evakuasi 8 penumpang kapal tenggelam di Wawonii

Dengan ditemukannya korban tersebut, katanya, Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian korban dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka, Basarnas Kendari melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)."Kami menerima informasi dari Bapak Muhammad Akbar, yang merupakan keluarga korban melaporkan bahwa satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli," kata Muhammad Arafah.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka menuju lokasi yang disebutkan untuk memberikan bantuan SAR terhadap korban, pada pukul 13.55 WITA.

"Adapun Jarak tempuh lokasi itu dari Pos SAR Kolaka sekitar 46 kilometer," ujarnya.

Baca juga: Wanita yang hilang di bekas galian tambang di Konawe ditemukan tewas
Baca juga: Basarnas: Nelayan yang hilang di Wawonii ditemukan di Tanjung Buton

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

kredivo tiket pesawat
Bittime proyeksikan harga kripto Bitcoin akan menguat ke Rp1,2 miliar
Pelaku bisnis kripto memantau grafik perkembangan nilai aset kripto berupa Bitcoin di Malang, Jawa Timur, Sabtu (12/3/2022). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/rwa.
Para investor aset kripto semakin paham terkait Bitcoin Halving dan bagaimana efeknya secara historis sejak 2012
Jakarta (ANTARA) - PT Utama Aset Digital Indonesia (Bittime) memproyeksikan harga aset kripto Bitcoin akan melanjutkan penguatan dan menyentuh level 80.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,2 miliar.

“Melihat situasi yang positif saat ini, tim riset Bittime memperkirakan harga Bitcoin mampu terus menguat hingga ke level 80.000 dolar AS atau sekitar Rp1,2 miliar. Kami menilai penguatan akan kembali terjadi usai Bitcoin Halving, seperti pada historikal sebelumnya,” ujar CEO Bittime Ryan Lymn dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kondisi bullish Bitcoin akan ditopang oleh berbagai faktor, diantaranya adopsi institusional, kombinasi kondisi ekonomi dunia, kebijakan moneter, tren makroekonomi, serta Bitcoin Halving.

“Para investor aset kripto semakin paham terkait Bitcoin Halving dan bagaimana efeknya secara historis sejak 2012. Sementara dari sisi kebijakan moneter, terdapat indikasi bahwa siklus kenaikan suku bunga AS sudah mencapai puncaknya, yang dinilai bisa menjadi katalis positif untuk Bitcoin,” ujar Ryan.

Saat suku bunga turun, lanjutnya, Bitcoin akan menarik investor untuk memarkirkan dananya, karena dianggap sebagai lindung nilai(hedging)terhadap sistem keuangan tradisional dan memiliki sifat kelangkaan ketika Halvingsemakin dekat.

“Konsensus memperkirakan adanya tiga kali penurunan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada 2024, yang menjadi indikasi pandangan yang lebih bullishuntuk pasar, salah satunya aset kripto,” ujar Ryan.

Ia menjelaskan, sudah terjadi tiga kali Bitcoin Halvingsepanjang sejarah, pertama, pada 28 November 2012 dimana block rewardatau imbalan penambang yang awalnya 50 BTC turun menjadi 25 BTC.

Kemudian,Halvingkedua pada 9 Juli 2016 dimana imbalan penambang dipotong dari 25 BTC menjadi 12,5 BTC, dan ketiga, Halvingpada 11 Mei 2020 dengan imbalan penambang dipangkas dari 12,5 BTC menjadi 6,25 BTC.

Dari sisi adopsi institusional, lanjutnya, saat ini terdapat 11 ETF Bitcoin spot yang telah disetujui untuk diperdagangkan, yang mendorong aliran dana masuk signifikan dari institusi keuangan yang sebelumnya berkecimpung di pasar modal.

Sebagai informasi, pada Rabu (28/02), harga aset kripto Bitcoin mencaetak rekor baru setelah menembus level Rp900 juta, dimana terjadi sebelum Bitcoin Halvingyang diperkirakan pada April 2024.

“Pada Rabu lalu, volume perdagangan ETF Bitcoin bahkan sempat mencetak rekor setelah mencapai angka 7,79 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun, adalah salah satu indikator baru yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar aset kripto,” ujar Ryan.

Baca juga: Indodax: Sikap masyarakat sambut "halving day" Bitcoin sangat baik
Baca juga: Bappebti nilai harga kripto masih dipengaruhi sentimen global
Baca juga: Bittime: Industri aset kripto berkontribusi ke negara lewat pajak

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Hati iblis yang tak terbatas

cara pinjam uang lewat shopee
Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah 
Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuangjing

voucher cashback shopee hari ini
Korlantas mulai cek jalur Tol Jakarta-Merak untuk persiapan mudik 2024
Korlantas Polri Brigjen Pol. Slamet Santoso mendengarkan paparan kesiapan pengaturan "delay system" di Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak, Tangerang, Banten, Senin (4/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan.
Tangerang (ANTARA) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengecek jalur Tol Jakarta-Merak untuk mempersiapkan kelancaran arus mudik pada momen Lebaran 2024. Pengecekan jalur itu dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Slamet Santoso bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Pengecekan jalur dimulai dari memantau situasi Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak yang disiapkan untuk skema delay system. "Pada tahun lalu sudah cukup baik, tahun ini kami wajib mempertahankan," kata Slamet di Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin. Slamet mengatakan bahwa pelaksanaan delay systemitu perlu pengelolaan dengan baik dengan cara memilah arus kendaraan yang perlu diarahkan masuk ke Rest Area KM 43 dan Rest Area KM 68. Adapun dua rest areaitu menjadi tempat pelaksanaan skema tersebut. Selain itu, dia juga meminta kepada polisi lalu lintas setempat guna menyiapkan kanalisasi untuk masuk ke rest areayang lebih panjang guna mencegah adanya persilangan arus kendaraan karena berpotensi menyebabkan kemacetan. "Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan," kata dia. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi di sepanjang jalur Tol Jakarta-Merak, kata dia, adalah pencegahan kendaraan parkir di bahu jalan. Selain kendaraan yang mogok, hal tersebut juga menjadi gangguan arus lalu lintas. Sementara itu, Kasatlantas Polresta Tangerang AKP Jeany mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya soal menyiapkan Rest Area KM 43 untuk skema delay system. Kasatlantas menuturkan bahwa penambahan personel untuk kegiatan pengamanan arus mudik di ruas Tol Jakarta-Merak tersebut bakal dikoordinasikan dengan pimpinan Polresta Tangerang. "Penambahan kanalisasi akan kami laksanakan, jauh sebelum masuk rest area," kata Jeany. Selain mengecek jalur Tol Jakarta-Merak, Korlantas bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga akan memantau kondisi terkini Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan guna menyiapkan pengamanan arus mudik kendaraan yang menuju ke Pulau Sumatra pada momen Lebaran 2024.

Adapun delay system adalah skema pengaturan lalu lintas dengan memanfaatkan rest area maupun yang ada di jalur arteri untuk memperlambat kendaraan pemudik menuju pelabuhan demi mencegah antrean panjang kendaraan.

Baca juga: Polri gelar Operasi Keselamatan sasar 11 jenis pelanggaran lalu lintas
Baca juga: Persiapan Operasi Ketupat 2024, Korlantas Polri survei jalur tol

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024