situs yg gacor hari ini

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Mentan Klaim Pasokan Beras Masih Cukup Aman Sampai Akhir Tahun******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berascukup hingga akhir 2022. Klaim itu ia dasarkan pada produksi padi saat puncak panen raya Januari hingga April dan Agustus kemarin.

Ia mengatakan saat puncak panen kemarin, produksi padi tembus 32 juta ton. Tapi yang dikonsumsi hanya 30 juta ton.

"Puncak panen pertama kita itu Januari-April sebanyak 18 juta lebih dan panen kedua sekitar Agustus 13 juta lebih. Nah oleh karena itu setara berasnya 32 juta sekian, dan yang kita makan kurang lebih 30 juta sekian. Artinya apa? Overstok, kita cukup," kata Syahrul dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Jadi kalau ada yang bilang terjadi penipisan beras, suruh datang ke Kementan dan akan saya tunjukkan di mana tempatnya. Kan Bapak Presiden juga melakukan cek setiap minggu," jelasnya.

Terbaru, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini mencapai 43 ribu ton atau meningkat dari stok beras rata-rata yang hanya 30 ribu ton.

Dia pun berharap semua pihak membeli beras petani sebagai ungkapan terima kasih atas produksi yang dilakukan selama ini.

"Saya punya harapan para gubernur dan para bupati tidak hanya menunggu Bulog, tetapi juga masing-masing harus punya buffer stok. Mari kita segera beli beras rakyat, beras para petani sebagai rasa terima kasih kita yang mendorong mereka terus berproduksi," kata Syahrul.

Sebelumnya, Indonesia baru saja ditetapkan sebagai negara tropis terbaik dunia dalam melakukan sistem ketahanan pangan. Terbaru, Indonesia juga diberikan penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) karena mampu mewujudkan swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut.

"Jadi kita ini adalah negara tropis terbaik dalam melakukan sistem ketahanan pangan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]

Takdir adalah Phoenix

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi******

Ting ting ting.....

Ponsel milik Nauval Helmy berdering, tanda sebuah pesanan masuk ke toko daringnya (market place). Ia pun langsung bergegas ke 'markas' di lantai dua rumahnya.

Di sana, tampak puluhan akuarium berjajar yang menjadi rumah ribuan ikan. Mereka adalah ikan jenis cichlid dengan beragam warna dan ukuran.

Dengan cekatan Nauval mengambil lima ekor ikan berjenis dragon blood berwarna jingga, persis dengan pesanan pelanggannya. Dalam hitungan detik, para ikan yang berukuran kecil itu sudah pindah dari akuarium ke plastik berisi air. Setelahnya, mereka dibekali pula dengan oksigen sebagai 'tabungan napas' selama di perjalanan.

Plastik dua lapis itu diikat kencang dan dikemas dengan kantong plastik lagi. Faktor keselamatan ikan memang jadi prioritas utama Nauval. Pasalnya, ikan yang dia pelihara sebagian dia ternak sendiri. Prinsipnya dalam berniaga bukan sekadar mencari cuan, tapi juga memastikan ikan-ikannya mendapat rumah dan pemilik baru yang layak pula.

Usahanya dirintis sejak lulus sekolah menengah kejuruan (SMK), tepatnya pada 2014.

Foto: CNN Indonesia/Poppy Fadhilah Nauval Helmy menceritakan perjuangannya dalam bisnis ikan. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)

Membangun bisnis bukan perkara mudah, apalagi Nauval mengerjakan semuanya sendiri. Mulai dari memberi makan, menguras akuarium dan kolam, mengurus pesanan di aplikasi daring, hingga mengantar ikan untuk cash on delivery (COD) dengan pelanggan.

Bagi sebagian orang, pandemi adalah momen yang membuat usahanya babak belur. Kendati demikian, nasib lain terjadi pada UMKM milik Nauval. Bisnisnya melonjak pesat kala pandemi. Bahkan, omzet yang diraihnya menembus angka Rp50 juta per bulan.

Nauval mengatakan omzet yang dapat diraih pada titik tertinggi bisnisnya, yakni Rp4-5 juta per hari.

Pesanan yang terus menerus mengalir membuat tangannya tak cukup lagi mengerjakan semuanya sendiri. Untuk itu, Nauval mulai melirik jasa antar yang ditawarkan penyedia jasa transportasi ojek online (ojol).

Nauval mengaku bisnisnya sangat terbantu dengan jasa antar ojol. Sebab, manajemen waktunya jadi lebih efisien ketimbang mesti mengantar langsung ke pelanggan.

"Awalnya COD. Ada banyak perubahan (sejak memakai jasa antar), kayak waktu yang biasanya dipakai buat COD, sekarang diwakilkan dengan ojol. Kita jadi bisa melakukan hal yang lain sebenarnya. Banyak waktu yang dipangkas lah istilahnya. Yang biasanya sebelum ada Gojek ini kita sibuk di jalan, nganter ke sana-ke sini, semenjak adanya Gojekkita kebantu sebenarnya," ungkap Nauval kepada CNNIndonesia.com, Minggu (30/10).

Tak hanya itu, risiko atas keselamatan ikan selama di perjalanan pun sangat kecil. Sebab, ikan tak perlu puasa jika waktu pengirimannya singkat.

Sebagai informasi, ikan memang harus melewati fase puasa apabila akan melewati pengiriman dengan waktu lama. Hal itu dilakukan untuk mencegah ikan mati keracunan kotorannya sendiri selama di perjalanan.

Lihat Juga : LAPORAN KHUSUSSarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?

Oleh karena itu, Nauval mengklaim kerap kali menyarankan pelanggannya untuk memilih opsi pengiriman menggunakan jasa antar ojol jenis instan.

"Kalau masih dalam Jabodetabek, gueselalu menyarankan (pelanggan memilih jasa antar) instan. Karena lebih efisien waktu. Risiko ke ikannya juga sangat kecil malah. Ikan enggakperlu puasa," ujar dia.

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi

Keluar dari Bintang Neraka

Nilai Kontrak Bangun Istana Negara di IKN Nusantara Capai Rp2,9 T******

Kementerian PUPR telah meneken kontrak pembangunan Istana Negaradi IKN Nusantara senilai Rp2,9 triliun.

Dalam hal ini, pemenang tender pembangunan Istana Negara di IKN adalah BUMN Konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (1/11), PTPP menjadi leader konsorsium dalam pekerjaan dua proyek ini dengan masing-masing porsi sebesar 55 persen.

PTPP memenangi tender pembangunan Istana Negara di IKN dengan nilai kontrak Rp1,34 triliun. Dalam paket kontrak tersebut, perusahaan tersebut juga akan membangun lapangan upacara di kawasan Istana Negara.

Sementara untuk paket bangunan gedung Kantor Presiden, PTPP meraih kontrak pembangunan dengan pagu anggaran lebih besar, yakni Rp1,56 triliun.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PTPP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

"Tentunya kami akan memberikan kualitas terbaik sesuai trademark PP dengan mengedepankan inovasi, teknologi dan keselamatan di setiap proyek yang kami jalankan," kata Bakhtiyar Efendi, Corporate Secretary PTPP, dalam keterangan resminya.

Sebelumnya, PTPP telah mendapatkan empat proyek pembangunan di IKN dengan total nilai Rp1,47 triliun.

Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP Tempadung senilai Rp687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp423,8 miliar, Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 1 senilai Rp83,2 miliar dan Penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) Tahap 2 senilai Rp280,2 miliar.

Perolehan kontrak baru PTPP hingga saat ini tercatat di Rp19,3 triliun dan naik sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan perolehan kontrak baru di bulan Oktober 2021.

"Saat ini perseroan masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan." ujar Bakhtiyar.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Hong Kong Akan Legalkan Perdagangan Kripto******

Hong Kong berencana untuk melegalkan perdagangankripto untuk investorritel di negaranya.

Saat ini negara tersebut tengah mencari cara untuk melonggarkan aturan terkait kripto sehingga bisa digunakan sebagai transaksi yang sah. Tujuannya, untuk kembali meningkatkan bisnis kripto yang mulai ditinggalkan.

"Hong Kong terbuka dan inklusif terhadap komunitas global inovator yang terlibat dalam bisnis aset virtual," ujar Sekretaris Keuangan Paul Chan dalam Pertemuan Puncak Keuangan dikutip dari AFP, Senin (31/10).

Dengan rencana kebijakan baru ini, pemerintah Hong Kong akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melihat bagaimana cara meningkatkan akses investor ritel ke aset kripto.

Sebagai informasi, saat ini Hong Kong memang membatasi transaksi kripto dengan nilai portofolio di atas 8 juta dolar HK atau US juta.

Namun, dengan kebijakan pelonggaran aturan kripto ini nantinya masyarakat bisa bebas melakukan transaksi atau investasi kripto. Dengan syarat, risiko ditanggung oleh masing-masing investor.

Sebelumnya, China pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Namun secara mengejutkan pada 2021 melarang transaksi mata uang digital tersebut.

Sementara itu, Jepang baru-baru ini melonggarkan beberapa aturannya yang lebih konservatif dalam pendaftaran token kripto.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Produk Dapat Izin Edar BPOM, Yarindo Heran Dikaitkan Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOMmengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus menegaskan bahwa seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," katanya, Senin (31/10).

Yarindo Farmatama mengklaim seluruh bahan pembuat obat sudah diperiksa dengan baik sesuai standar penjamin mutu.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

Obat sirop produksi perusahaan tersebut bahkan diklaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal akut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kendati, PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Namun, mereka masih menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar.

Vitalis lantas menyinggung BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers, Senin (31/10).

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," imbuh Penny.