rajawin77

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

Harga Tak Cocok, Indonesia Batal Impor Beras dari China******

Pemerintah batal mengimpor 1 juta ton beras dari China karena harga yang kemahalan.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mengimpor beras dari Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

"Enggak ada (dari China). Enggak masuk harganya. Enggak (jadi dari China), dari Myanmar malahan," kata Arief di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11).

Arief menjelaskan dari kuota 1,5 juta beras impor tambahan tahun ini yang sudah masuk sebanyak 1 juta ton. Sisanya ditargetkan rampung masuk pertengahan Januari 2024.

Dari 1 juta ton beras impor yang sudah masuk, mayoritas berasal dari Thailand dan Vietnam.

"Paling besar dari Vietnam sama Thailand Sekitar 40 : 40, sisanya 20 dari negara lain. Jadi 80 persen dari Vietnam dan Thailand," kata Arief.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya mengatakan China siap membantu Indonesia memenuhi kebutuhan beras di masa paceklik El Nino.

Budi mengatakan Negeri Tirai Bambu tersebut sudah berkomitmen untuk menggelontorkan 1 juta ton beras demi membantu Indonesia. Tawaran bantuan itu sudah disampaikan Presiden China Xi Jinping ke Jokowi.

"Kemarin Presiden (Jokowi) dengan Presiden China sudah berbicara dan dari china itu siap membantu Indonesia di kala Indonesia membutuhkan. China siap membantu sebanyak 1 juta ton," kata Budi di Tanjung Priok, Kamis (12/10) siang.

Budi mengatakan tawaran dari China itu merupakan angin segar bagi Indonesia yang tengah berupaya memperkuat cadangan berasnya.

Apalagi, tawaran diberikan saat India, salah satu pemasok utama beras Indonesia menutup keran ekspornya.

"Saya sampaikan kita harus sering berterima kasih bahwa ada negara yang masih menyediakan dan mau mengekspor berasnya untuk kepentingan Indonesia. Memang India masih menutup ekspornya, jadi kita tidak dapat dari India," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Menhub Tawarkan Uni Emirat Arab Kembangkan Bandara Kertajati******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenawarkan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), Abu Dhabi Airports untuk menjadi mitra dalam mengembangkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Hal itu disampaikan Budi saat bertemu dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazroei dan Chief Executive Officer (CEO) Abu Dhabi Airports Sheikh Mohammed di Abu Dhabi, Sabtu (25/11).

"Setelah pertemuan ini kami berharap Abu Dhabi Airport menangkap peluang kerja sama untuk mengembangkan Bandara Kertajati, bersama dengan BIJB dan AP II selaku pengelola bandara," ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (27/11).

Budi mengatakan Kertajati merupakan bandara baru yang dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat. Bandara itu diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno Hatta.

Dalam pertemuan tersebut, Budi serta Suhail juga menjajaki peluang kerja sama antara maskapai Indonesia dan maskapai UEA. Nantinya diharapkan terbentuk perusahaan joint venture dalam rangka melayani pasar penerbangan domestik.

Sementara itu, Suhail juga menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia, baik di bidang transportasi darat, laut, udara, serta kereta api.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh menggantikan Bandara Husein Sastranegara pada Minggu (29/10).

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan penataan rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berjalan lancar terkait perubahan status itu.

"Jadi, pada intinya buat kami prioritas yang pertama ini adalah bagaimana menyukseskan penataan ini," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/10) seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Awaluddin mengatakan bahwa sebenarnya Bandara Kertajati sudah beroperasi sejak 2018. Namun, ia mengakui Bandara Kertajati belum optimal, salah satunya ialah masalah akses menuju bandara itu.

"Bandara ini sudah beroperasi sejak 2018 hanya saja pada saat itu akses daratnya Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang -Dawuan) belum terealisasi, Bandara Kertajati jadi tidak optimal. Nah, Tol Cisumdawu sudah diresmikan Bapak Presiden boleh dibilang akses memutus persoalan kemarin yang tidak terintegrasi. Ini momentum yang kami jaga," ucap Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Cuma di Transmart, TV LED Diskonnya Sampai Rp3,5 Juta Lho!******

Transmart kasih diskon gede untuk beragam produk unggulan, salah satunya TV LED. Diskon besar ini berlaku selama periode Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (3/12).

Transmart Full Day Sale berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Promo Sepeda Listrik di Transmart, Ada Potongan Sampai Rp2 Juta

Selain TV LED, pelanggan juga bisa mendapatkan harga diskon untuk elektronik lainnya seperti kulkas dan AC.

Misalnya, kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Hemat sampai Rp3.249.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Nah untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Hemat sampai Rp3.409.800.

Kemudian, AC Split 1/2 PK diskon jadi Rp2.699.200, dari harga normal mulai Rp4.199.000, termasuk bonus pipa dan instalasi standar (berlaku wilayah Jawa, Bali, dan Lampung).

AC Split 1/2 PK diskon jadi Rp2.799.200, dari harga normal mulai Rp3.899.000, termasuk bonus pipa dan instalasi standar (berlaku wilayah luar Jawa, Bali, dan Lampung).

Potongan harga tersebut bisa diperoleh dengan transaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Khusus produk elektronik seperti TV, AC, dan kulkas, ada maksimal pembelian 2 pcs per kategori, sementara untuk small appliance seperti setrika, rice cooker, dan lain-lain dapat dibeli tanpa pembatasan.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale hari ini aja! Selamat belanja!

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Otorita IKN Bantah Anies soal Nusantara Hanya untuk ASN******

OtoritaIKN menjawab calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan pemikiran tersebut keliru. Ia menekankan fasilitas yang ada di IKN bukan hanya untuk ASN, tetapi masyarakat lainnya, bahkan warga dari kota lain.

"Jelas IKN ini nanti pasti akan ada warga yang tinggal dan bekerja di sana. Bekerja di rumah sakit (RS), hotel, dan shopping mall. Kita juga akan siapkan fasilitas untuk itu. Jadi, IKN bukan kota ASN. IKN itu kota baru untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," katanya di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

"Ini bukan anggaran negara sepenuhnya, justru anggaran swasta," ujarnya.

Ia lantas menjelaskan manfaat pembangunan sederet fasilitas kesehatan di IKN. Menurutnya, sejumlah RS yang dibangun di ibu kota baru Indonesia tersebut sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Agung mengatakan Kemenkes ingin rumah sakit di IKN bisa menjawab kebutuhan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan di Indonesia. Ia menyebut saat ini rasio tempat tidur di RS dengan jumlah penduduk di Indonesia hanya 1 berbanding 1,8.

"Ini kita mau buat jadi 1 banding 3. Jadi, di IKN tersedia tiga kali lebih banyak tempat tidur dibandingkan di wilayah lain," harap Agung.

Selain kuantitas, Agung menekankan rumah sakit di IKN akan mengejar standar kualitas. Ia menuturkan RS pemerintah dengan swasta bisa berbagi peran terkait penanganan penyakit yang diberikan.

Kualitas RS di IKN Nusantara juga diharapkan bisa dicicipi oleh warga di bagian di wilayah lainnya, seperti Balikpapan hingga Samarinda. Bahkan, Agung menyebut rumah sakit di IKN diharapkan bisa menurunkan banyaknya warga lokal yang berobat ke luar negeri.

"Layanan ini (fasilitas kesehatan) nanti bisa menarik bukan hanya ASN di IKN, tapi juga dari Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan kan tolnya nyambung tahun depan, 50 menit. Kalau layanan di IKN ini lebih bagus, bisa menarik warga di luar IKN," jelasnya.

"Dan bahkan, ini visi ke depan bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia tidak lagi harus berobat ke luar negeri. Untuk berobat bisa datang ke IKN. Itu visi ke depan," tandas Agung.

Anies mengkritik pembangunan IKN karena hanya bermanfaat untuk beberapa kalangan, yakni para aparatur negara. Kicauan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023).

Ia menilai pembangunan ibu kota baru di Indonesia itu belum terlalu penting, selama pemenuhan infrastruktur mendasar belum merata di seluruh daerah.

"Karena, kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," kritik Anies, dikutip dari detikcom.

"Simpel sekali, tetapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi masih harus menyelesaikan beberapa PR yang penting. Nampaknya, itu yang harus kami prioritaskan. Jadi, kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:

Judul berita ini diubah pada Rabu (13/12) pukul 11.49 WIB setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber yang bersangkutan.

Fenghuang

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.