pinjol legal bayar bulanan

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Analis Ungkap Alasan IHSG Catat Transaksi Jumbo Nyaris Rp30 T Hari Ini******

Nilai transaksi harian Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) hari ini nyaris menembus Rp30 triliun, tepatnya sebesar Rp29,94 triliun.

Sementara itu, ada 26,33 miliar saham yang diperdagangkan di bursa hari ini. Penutupan kali ini mencatat penguatan 193 saham, 340 terkoreksi, dan 226 sisanya stagnan.

Meski ada transaksi jumbo hampir Rp30 triliun, IHSG ditutup melemah di level 6.843. Indeks tercatat turun 35,04 poin atau minus 0,51 persen.

"Birchwood sendiri merupakan milik Heidelberg secara keseluruhan. Berdasarkan keterbukaan informasi di laman bursa, tujuan dari transaksi ini adalah restrukturisasi grup Heidelberg Materials AG," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

"Kalau mengenyampingkan transaksi penjualan di negosiasi tersebut, nilai transaksi bursa menjadi normal. Meski memang tidak dipungkiri terjadi koreksi IHSG saat ini didorong aksi taking profitsetelah kenaikan beberapa hari terakhir," sambung Audi.

Di lain sisi, Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengamini bahwa transaksi IHSG hari ini tergolong besar. Ia menilai transaksi jumbo ini turut didorong sentimen global.

Lukman menyebut ada volatilitas pergerakan harga yang meningkat di pasar keuangan obligasi. Hal serupa juga terjadi dalam urusan saham.

"Hal ini disebabkan oleh banyaknya data-data ekonomi besar dunia di awal bulan serta pidato pejabat The Fed minggu ini. Investor juga menimbang risiko perang Israel-Hamas dan Pilpres 2024," jelas Lukman.

Normalnya, transaksi harian bursa hanya mencapai belasan triliun rupiah. Pj Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mencatat pada penutupan minggu lalu rerata nilai transaksi harian bursa selama sepekan naik 21,04 persen dari Rp9,05 triliun ke Rp10,95 triliun.

Kenaikan juga dirasakan rata-rata frekuensi transaksi harian bursa sebesar 5,5 persen. Pekan lalu ada 1.258.036 kali transaksi dari 1.192.431 kali transaksi pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar bursa juga naik 0,19 persen dari Rp10,53 triliun ke Rp10,55 triliun. Sedangkan peningkatan terbesar dialami rata-rata volume transaksi harian bursa dari 17,04 miliar lembar saham ke 22,84 miliar lembar saham selama sepekan.

Sementara itu, IHSG masih mengalami fluktuasi pada dua hari pertama pekan kedua November 2023. Sempat menguat ke 6.878 pada Senin (6/11), indeks kembali merosot 0,51 persen ke posisi 6.843 hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Teten Ingatkan Instagram Cs Tutup Akun Penjual Baju Bekas Impor******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengingatkanInstagram dan media sosial lainnya untuk menutup akun penjual baju bekasimpor.

Ia mengatakan baju bekas impor ilegal lantaran masuk jajaran produk yang dilarang impor. Acuannya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Menurutnya, Instagram Cs wajib mengikuti aturan jika berbisnis di Indonesia. Maka, sudah sepatutnya mereka menurunkan dan menutup akun-akun yang menjual barang bekas impor itu.

Ia melihat masih banyak akun yang menjual barang-barang ilegal tersebut.

"Kita sudah minta ke Instagram, untuk semua platform global, untuk mereka juga ikuti aturan pemerintah Indonesia," kata Teten.

"Memperdagangkan barang ilegal itu tindak pidana. Jadi tidak lagi bisa mereka berkelit bahwa itu bukan urusan platform," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Leluhur Naga Penentang Surga

Sepeda Diobral Murah Gak Sampai Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale******

Transmart lagi kasih diskon gede-gedean untuk produk sepeda. Beragam sepeda mulai dari sepeda anak hingga dewasa diobral nggak sampai sejuta rupiah. Penasaran, kan?

Sepeda berbagai merek untuk anak hingga dewasa dihargai mulai Rp879.200 dari harga normal Rp1.099.000 per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.

Lihat Juga : Pengunjung Jajal dan Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale yang digelar cuma satu hari saja!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Anda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian Anda di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

KAI Beri Diskon 25 Persen di 29 Rute Kereta Ekonomi Hingga Eksekutif******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menebar diskon tiketkereta 25 persen untuk semua kelas baik ekonomi, bisnis, dan eksekutif dalam rangka menyambut Hari Pahlawan.

Promo ini berlangsung untuk pemesanan 8-10 November 2023 untuk keberangkatan kereta api 13-30 November 2023. Tiket promo tersebut dapat dibeli di seluruh channel resmi pemesanan tiket KAI, kecuali di loket stasiun.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan promo diskon yang bertajuk Promo Patrioptrip tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen Hari Pahlawan.

Adapun tarif promo tersebut berlaku untuk 29 kereta api, berikut daftarnya:

1. Ambarawa Ekspres (Surabaya Pasarturi-Semarang Poncol pp)

2. Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasarturi pp)

3. Argo Cheribon (Gambir-Cirebon/Tegal pp)

4. Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan pp)

5. Argo Merbabu (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

6. Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

7. Argo Sindoro (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

8. Baturraden Ekspres (Bandung-Purwokerto pp)

9. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng pp)

10. Tawang Jaya Premium (Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

11. Senja Utama YK (Pasar Senen-Yogyakarta pp)

12. Kutojaya Utara (Jakarta Kota-Kutoarjo pp)

13. Gajahwong (Pasar Senen-Lempuyungan pp)

14. Banyubiru (Semarang Tawang Bank Jateng-Solo pp)

15. Ciremai (Bandung-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

16. Jaka Tingkir (Pasar Senen-Purwosari pp)

17. Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng pp)

18. Kaligung (Semarang Poncol-Blitar pp)

19. Kamandaka (Cirebon Prujakan-Semarang Tawang Bank Jateng pp)

20. Tegal Bahari (Pasar Senen-Tegal pp)

21. Lodaya (Bandung-Solo Balapan pp)

22. Majapahit (Pasar Senen-Malang pp)

23. Manahan (Gambir-Solo pp)

24. Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng pp)

25. Menoreh (Pasar Senen-Semarang Tawang Bang Jateng pp)

26. Purwojaya (Gambir-Cilacap pp)

27. Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo pp)

28. Taksaka (Gambir-Yogyakarta pp)

29. Sribilah Utama (Medan-Rantauprapat pp)

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.