petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara kredit hp tanpa bunga

cara dapat uang dari hello 252Jutaan kata 590307Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit hp tanpa bunga》

KSP: Aduan Moeldoko soal Tempo bentuk penghormatan kebebasan pers******

KSP: Aduan Moeldoko soal Tempo bentuk penghormatan kebebasan pers
Plt. Deputi IV KSP Rawanda Wandy Tuturoong bersama Kepala KSP Jenderal TNI Purn. Moeldoko mendatangi Dewan Pers sambil membawa Majalah Tempo yang diadukan di Jakarta, Rabu (27/12/2023). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan aduan yang diajukan oleh Kepala KSP Jenderal TNI Purn. Moeldoko soal opini yang dimasukkan Tempo ke dalam majalah edisi Minggu (24/12) yang diduga melanggar kode etik pers merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers.

"Intinya yang dilakukan Pak Moeldoko adalah penghormatan terhadap kebebasan pers dengan mengadukan soal ini kepada Dewan Pers," kata Plt. Deputi IV KSP Rawanda Wandy Tuturoong ketika ditemui di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu.

Di dalam aduan, Moeldoko mengaku tidak terima dengan tulisan Tempo yang menyatakan dirinya merupakan "bekingan" atau orang yang menunggangi mobil listrik Wuling karena adanya konflik kepentingan tertentu.

Padahal, mantan Panglima TNI itu hanya ingin melindungi pengguna mobil listrik dengan mengajukan pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling tipe GB/T. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengakselerasi penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagaimana aturan yang berlaku di Tanah Air.

Adapun sejumlah aturan yang ia sebutkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden terkait dengan tugas pokok dan fungsinya hingga Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.

"Intinya di dalamnya ini, ada editorialnya Tempo sebagai karya jurnalistik. Dalam editorialnya pun, kami sudah pelajari bahwa editorialnya ada karya jurnalistik yang bisa diadukan dalam SOP Dewan Pers sebagai jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik," ucap dia.

Atas keberatannya itu, Moeldoko kemudian mendatangi Dewan Pers pada hari Rabu untuk memasukkan aduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jadi, semua itu ada landasan hukum dan tata kelolanya. Kira-kira itu secara garis besar," katanya.

Pada hari Minggu (24/12), Tempo menerbitkan sebuah opini dalam majalahnya yang bertajuk Beking Mobil Listrik Wuling dengan sampul depan yang menggambarkan Moeldoko memegang pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling.

Dalam tajuk opini yang ada di halaman 92 tersebut, Tempo menulis bahwa Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar.

Hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan publik akibat adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Baca juga: KSP Moeldoko adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Baca juga: Polri minta media lapor bila ada oknum tak netral  

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU******

KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU
KH Marzuki Mustamar pada saat memberikan keterangan kepada media di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023). ANTARA/Vicki Febrianto.
"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian,"
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar yang diberhentikan dari jabatannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan menghormati keputusan tersebut.

KH Marzuki di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ia telah menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pada Kamis (28/12) sore.

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian," kata Kiai Marzuki.

Ia menjelaskan, terkait dengan alasan pemberhentian dirinya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur melalui Surat Keputusan PBNU No.274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 tentang Pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ia mengaku belum mengetahui.

Namun, meskipun tidak mengetahui secara pasti alasan pemberhentian tersebut, ia tetap menghormati keputusan itu. Ia berharap, cara seperti itu hanya terjadi pada dirinya, dan bukan untuk orang lain.

"Kami tidak tahu dalam konteks apa diberhentikan, tidak tahu. Tapi sebagai keputusan, kami menghormati, menerima," katanya.

Ia menambahkan, juga tidak mengetahui apakah pemberhentian dirinya tersebut juga terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia menegaskan bahwa selama ini pihaknya bersikap netral terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami tidak tahu, apa kesalahan saya. Sejak ada penetapan Pilpres, semua saya ajak untuk netral. PBNU instruksi secara umum netral, instruksi itu yang kami pegang," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada," kata Amin Said dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Kamis (28/12).

Amin Said menyebut pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi.

Menurut Amin Said karena bersifat biasa, maka semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah pemberhentian KH Marzuki tersebut.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan secara daring pada acara pembukaan Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra), dari Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (27/12/2023). ANTARA/HO-BPMI Setwapres/aa.
Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023




bab terbaru:pinjol dengan limit awal tinggi

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slotwin303
situs berita terpercaya
tenor 12 bulan kredivo tidak bisa
pinjaman online paling mudah
cara menggunakan voucher google play
slot gacor hari rabu
info jam gacor slot pragmatic hari ini
situs slot sensational
game slot terbaru 2023
Daftar isi semua bab
Bab 1 mahoni88
Bab 2 situs 33
Bab 3 situs slot yang terpercaya
Bab 4 mega389
Bab 5 uatas pinjaman online
Bab 6 voucher diskon traveloka
Bab 7 slot paling gacor bulan ini
Bab 8 aplikasi untuk mencicil hp
Bab 9 promo bonus new member 100
Bab 10 situs game slot resmi
Bab 11 website main slot
Bab 12 nada4d slot
Bab 13 pinjaman online dana
Bab 14 angka jitu web
Bab 15 cara pinjam uang di kta kilat
Bab 16 agen95
Bab 17 buku mimpi 2d 10
Bab 18 ligadunia365
Bab 19 raja slot indonesia
Bab 20 cara menonton youtube dapat uang
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5986bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Kelahiran kembali Naruto

erek erek 2d 01
Gunung Lewotobi Laki-laki lontarkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter
Gunung api Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT erupsi pukul 07.14 Wita, Sabtu (23/12/2023). ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara
Jakarta (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan telah terjadi erupsi berupa lontaran abu vulkanik setinggi lebih kurang 1.000 meter yang keluar dari kawah Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Petugas Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki, Anselmus Bobyson Lamanepa mengatakan erupsi itu terjadi pukul 05.57 WITA dan memiliki amplitudo maksimum 37 milimeter dengan durasi 214 detik. "Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Anselmus merekomendasikan masyarakat yang berada di sekitar gunung api tersebut agar tidak beraktivitas atau berada dalam radius dua kilometer dari pusat kawah. Selain itu, dia juga mengimbau agar masyarakat tidak mendekati lubang tembusan gas yang berada di sekitar kawah untuk menghindari potensi bahaya gas beracun. Gunung Lewotobi adalah gunung berapi kembar yang terletak di bagian tenggara Pulau Flores. Gunung itu terdiri dari dua puncak, yakni Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan. Sejak 17 Desember 2023, status tingkat aktivitas gunung api aktif yang memiliki ketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut tersebut berada pada level II atau waspada. PVMBG memantau secara visual dan instrumental Gunung Lewotobi Laki-laki dari pos pengamatan yang berlokasi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.Baca juga: BPBD Flores Timur imbau warga tetap waspada bencana erupsi gunung api
Baca juga: Pemda NTT ingatkan wisatawan tidak beraktivitas di gunung Leowotobi
Baca juga: BPBD Flores Timur bagikan masker paacaerupsi gunung Lewotobi Laki-laki

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023

Saya memiliki sistem Daru

star slot 888
Moeldoko ajak masyarakat Papua jaga situasi yang baik
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima audiensi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA/HO-KSP
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat di Papua bisa menjaga situasi tetap kondusif dan baik di tengah rasa duka atas wafatnya mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Saya harap kepada teman-teman di papua, untuk bisa menerima suasana ini dengan situasi yang baik, jangan justru menimbulkan kondisi yang tidak bagus," ajak Moeldoko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Moeldoko mengajak masyarakat Papua melepas mendiang Lukas Enembe dengan doa yang baik, sehingga mendiang Lukas dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai amal baktinya selama di dunia.

"Saya juga mendoakan untuk beliau," kata Moeldoko.

Moeldoko menilai kericuhan yang sempat terjadi saat arak-arakan mendiang Lukas Enembe merupakan emosi spontan. Dia menilai aparat di Papua sudah bisa mengantisipasi dengan baik.

Sebelumnya diberitakan arak-arakan jenazah mantan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe disambut nyanyian dan tangisan ratapan (hela-hili) oleh masyarakat Suku Sentani di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis.

Tokoh Adat Sentani Dantje Nere di Sentani mengatakan masyarakat adat yang juga sebagai warga jemaat GKI Filadelfia Kampung Harapan sangat merasa kehilangan sosok putra terbaik Papua Lukas Enembe yang sangat berjasa bagi masyarakat di wilayah itu
Baca juga: Kapolri: Kericuhan saat arak-arakan Lukas Enembe berhasil dikendalikan
Baca juga: Jenazah Lukas Enembe disambut hela-hili Suku Sentani di Jayapura
Baca juga: Presiden GIDI imbau warga mengiring jenazah Lukas Enembe dengan damai
Baca juga: Pemprov Papua harap kepemimpinan Lukas jadi inspirasi generasi muda

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

senang303
Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan
Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Akun Trisambodo menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023). ANTARA/M. Mardiansyah Al Afghani/aa.
Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

jalan misterius

judi slot gacor terpercaya
Polisi berlakukan sistem satu arah hindari macet total di Puncak
Polres Cianjur, Jawa Barat, memberlakukan sistem satu arah menuju Bogor guna mengantisipasi macet total seiring tingginya volume kendaraan, Senin (25/12/2023).(ANTARA/Ahmad Fikri)
Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, memberlakukan sistem satu arah lebih cepat menuju Bogor guna menghindari kemacetan total seiring antrean kendaraan yang terus memanjang di jalur Puncak pada Senin petang.

Pewarta ANTARA melaporkan tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur Puncak Cianjur meningkat sejak dua hari terakhir mengakibatkan antrean kendaraan tersendat terlihat di titik rawan macet, seperti pertigaan Hanjawar, Kebun Raya Cibodas, dan Pasar Cipanas.

Menjelang petang, volume kendaraan terus meningkat seiring tutupnya tempat wisata di kawasan Puncak-Cipanas, seperti Taman Bunga Nusantara, Kebun Raya Cibodas, dan Savilage Puncak, sehingga antrean kendaraan menuju arah Bogor memanjang dengan laju terhenti.

Baca juga: Kendaraan besar truk dan bus dilarang melintasi jalur Puncak Cianjur

Sepanjang hari ini sistem satu arah menuju Bogor dari kawasan Puncak sempat diberlakukan beberapa kali, namun tidak dapat mengurai antrean yang terus memanjang. Menjelang petang, sistem satu arah untuk ketiga kalinya diberlakukan guna mengurai antrean.

Kasat Lantas Polres Cianjur Ajun Komisaris Polisi Adhi Prasidya mengatakan sejumlah rekayasa arus sempat dilakukan sejak Senin siang yang berkoordinasi dengan Polres Bogor, termasuk memberlakukan sistem satu arah guna memecah antrean kendaraan yang ekornya mencapai 2 kilometer.

"Untuk ekor antrean di wilayah hukum Cianjur sudah lebih dari dua kilometer dengan laju tersendat sehingga menjelang malam kembali kita berlakukan sistem satu arah menuju Bogor. Ini untuk mengurai antrean kendaraan agar tidak mengakibatkan macet total," katanya.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang

Adhi memprediksi volume kendaraan yang memasuki kawasan Puncak-Cianjur akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Berbagai upaya dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan total, termasuk menutup jalur menuju Puncak dari Cianjur atau dari Bogor.

"Penutupan jalur menuju Puncak diberlakukan mulai tanggal 31 Desember pukul 18.00 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 pukul 06.00 WIB. Penutupan diberlakukan mulai dari Tugu Lampu Gentur dan Jalan Cagak Ciloto," katanya.

Jalur Puncak-Cipanas dari Cianjur hanya dapat dilalui pengendara yang berdomisili di Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, dan Sukaresmi dengan menunjukkan KTP. Sedangkan warga Cianjur yang tidak tinggal di wilayah tersebut tak diizinkan melintas setelah penutupan.

Baca juga: Jalur menuju Puncak ditutup saat malam pergantian tahun

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

cara dapat uang saldo dana
Tampilan Status WhatsApp segera diperbarui
Ilustrasi - Seorang pria dengan smartphonenya di depan logo Whatsapp. (ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic/am)
Jakarta (ANTARA) - Aplikasi pesan instan WhatsApp sedang menggarap tampilan baru untuk fitur Status, terutama ketika pengguna melihat pembaruan kanal.

WhatsApp, seperti dikabarkan laman WABetaInfo, Sabtu (23/12), dilaporkan sudah menggulirkan pembaruan untuk Status pada sejumlah pengguna beta yang menggunakan versi 2.24.16 pada sistem operasi Android.

Baca juga: WhatsApp telah miliki lebih dari 500 juta pengguna di fitur "Saluran"

Pada tampilan baru untuk Status, WhatsApp membuat tata letak khusus supaya konten sebuah kanal yang dibagikan melalui Status menjadi lebih jelas. Tampilan itu dinilai membantu pengguna melihat update (pembaruan) sebuah kanal dari Status.

Tampilan baru Status WhatsApp bisa dicek dengan membagikan pembaruan kanal melalui Status atau meneruskan pembaruan sebuah kanal.

Selain mempermudah pengguna lain melihat Status, pembaruan tata letak itu dinilai membuat pengguna lebih mudah berinteraksi dan membagikan pembaruan sebuah kanal.

Tata letak Status juga dinilai mirip dengan Instagram Stories yang dibagikan, selain juga menunjukkan bahwa WhatsApp berupaya memberikan tampilan yang modern, mengikuti tren dan mudah digunakan.

WhatsApp beberapa waktu lalu mengeluarkan fitur Pin Message untuk menyematkan pesan-pesan penting, mulai dari 24 jam, tujuh hari dan 30 hari. Sematan bisa dilepas jika pesan dirasa tidak dibutuhkan lagi.

Baca juga: WhatsApp rilis fitur "Pin Message" mungkinkan pengguna sematkan pesan

Baca juga: WhatsApp tambah fungsi kode rahasia dalam fitur "Chat Lock"

Baca juga: WhatsApp cegah misinformasi dengan fitur limit forwarding dan blokir

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

Remaja yang merindukan penyakit cinta

pinjaman langsung acc
KPU: Pemilih yang pindah TPS lintas daerah tidak bisa pilih caleg
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/12/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa masyarakat yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kehilangan hak memilih untuk pemilu legislatif.

"Di Undang-Undang Pemilu ditentukan, kalau orang pindah memilih lintas daerah pemilihan (dapil), maka dia tidak berhak atau kehilangan haknya untuk memilih wakilnya di dapil di mana dia terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dia mencontohkan bila ada pemilih yang terdaftar di Kota Depok, mama orang tersebut masuk ke dalam DPT Kota Depok. Sebab, Depok memiliki dapil bagi DPRD Kota Depok.

Apabila pemilih itu pindah kecamatan atau pindah dapil di mana dia terdaftar, maka dia kehilangan hak suara untuk pemilihan DPRD Kota Depok.

Kemudian, bila pemilih tersebut pindah ke Jakarta atau lintas provinsi, maka dia kehilangan hak suara untuk memilih DPRD Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPD Jabar hingga DPR RI yang mewakili Kota Depok.

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT. Hasyim menyebutkan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan DPT pada 20 hingga 1 Juni 2023 dan rekap nasional pada 2 Juli 2023.

"Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT," katanya.

Selain itu, Hasyim memastikan masyarakat pemilih yang tinggal di tempat tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.

Dia menjelaskan pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan membawa dokumen kelengkapan pendukung sesuai dengan alasan pindah memilih, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 15 Januari 2024.

Kendati demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019, terdapat pengecualian dimana beberapa kategori pemilih diberi tenggat waktu mengurus pindah memilih selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 7 Februari 2024.

"Ketentuan ini pernah di-judicial review di MK, yang kemudian MK putuskan bahwa proses pindah memilih masih bisa dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara," ungkap Hasyim.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, seseorang yang akan melakukan pindah memilih dapat mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU kabupaten dan kota.

Hasyim menyebutkan dalam saluran cekdptonline.kpu.go.id juga disediakan fitur untuk mengurus pindah memilih.

Terkait Pilpres 2024,KPU telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Pemilih dapat ajukan pindah TPS H-7 pencoblosan
Baca juga: KPU RI rekrut 5,7 juta KPPS untuk Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI: Pindah memilih harus diurus secara langsung
Baca juga: KPU RI sebut publik dapat lapor pindah memilih lewat laman cek DPT

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023