slot indo terbaru

penghancur proses

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Naga Akhir

UNICEF: Gaza Selatan Hadapi Pengeboman Terparah sejak 7 Oktober******

JAKARTA — Gaza selatan saat ini menghadapi “pengeboman terparah” sejak agresi Israel 7 Oktober, kata juru bicara badan PBB untuk urusan anak-anak (UNICEF) James Elder, pada Minggu (3/12/2023).

“Ini pengeboman perang terparah saat ini di Gaza selatan. Saya melihat begitu banyak korban anak-anak,” kata Elder di X (dulu Twitter), dilansir Antara.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Dia menambahkan: “Kami mendapatkan peringatan terakhir untuk menyelamatkan anak-anak; serta suara hati nurani kami.”

Dalam pesan video terpisah, Elder mengaku telah “kehabisan cara” untuk menggambarkan kengerian yang dihadapi anak-anak di Jalur Gaza.

“Saya merasa seperti hampir gagal dalam kapasitas untuk menyampaikan tentang pembantaian terhadap anak-anak yang tiada henti di sini,” katanya.

Pasukan Israel kembali membombardir Jalur Gaza pada Jumat pagi setelah jeda kemanusiaan selama sepekan dinyatakan berakhir.

Sedikitnya 509 warga Palestina tewas dan 1.316 lainnya terluka akibat serangan udara Israel sejak Jumat, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Israel terus menerus meluncurkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Sejak saat itu lebih dari 15.500 warga Palestina, mayoritas anak-anak dan perempuan, tewas. Sementara itu, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 orang.

Di saat yang sama, Qatar bersama negara-negara lainnya berjanji akan terus mengupayakan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza berlanjut demi  gencatan senjata permanen di sana.

“Dalam proses mediasi Negara Qatar berupaya keras menghentikan perang balasan itu,” kata Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dan pidato pertemuan Tingkat Menteri ke-158 Sidang ke-44 Dewan Tertinggi Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Doha.

Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, Al-Thani kembali menegaskan “kecaman Qatar atas kejahatan yang dilakukan kekuatan pendudukan Israel”.

Dia juga menyerukan adanya penyelidikan internasional yang komprehensif dan adil terhadap kejahatan Israel itu, terutama serangan yang membidik fasilitas-fasilitas sipil, bantuan dan kemanusiaan.”

Dia menegaskan bahwa “pertemuan tersebut diadakan selagi Dewan Kerjasam Teluk  dengan penuh kesedihan menyaksikan agresi barbar dan kejahatan keji yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Jalur Gaza selama beberapa hari terakhir.”

kejahatan

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Gerbang Bayangan Langit

Begini Tingkat Keketatan SNBT 2023 di UNS Solo, Prodi Bisnis Digital Tertinggi******

SOLO—Program Studi (Prodi) baru Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UNS Solo memiliki tingkat keketatan paling tinggi. Hal ini didasarkan pada peminat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2923.  

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, menjelaskan setidaknya ada enam prodi dengan keketatan tertinggi. Tiga prodi dari Sains dan Teknologi (Saintek) dan tiga prodi lainnya dari Sosial Humaniora (Soshum).

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Prodi baru Bisnis Digital yang masuk Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) menjadi prodi paling ketat di UNS. Prodi yang masuk kategori Soshum ini memiliki kekekatan sebesar 1:73, yang artinya satu pendaftar harus bersaing dengan 73 pendaftar lain.

“Disusul prodi lain dari Soshum, yakni Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebesar 1:42, dan Manajemen, FEB sebesar 1:39,” kata Jamal dalam jumpa pers di UNS, Senin (9/5/2023).

Kemudian Prodi Farmasi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menjadi yang tertinggi di kategori Saintek, dengan keketatan 1:55.

Lalu selanjutnya Prodi Kedokteran dari Fakultas Kedokteran sebesar 1:46, dan prodi Informasi dari FMIPA sebesar 1:43.

Jamal mengatakan angkat tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kecuali Prodi baru dengan peminat tertinggi di UNS Solo melalui jalur SNBT 2023. 

“Kalau prodi-prodi itu persaingannya lebih ketat. Jadi kalau saya melihat ini  dari tahun lalu hampir tidak berubah,” kata dia.

Dia mencontohkan Prodi Farmasi, menurut dia, sudah beberapa tahun terakhir masuk ke 20 prodi terfavorit di Indonesia. Terlebih di UNS, kuota Farmasi hanya sedikit. “Farmasi ini kalau di UNS juga mungkin, peminatnya banyak, tetapi ketersedian kuotanya sedikit, itu analisis dari saya,” kata dia.

Sementara peminat kedokteran di UNS juga masih relatif tinggi. Menurut dia, hal itu lantaran Prodi Kedokteran masih diidam-idamkan oleh sebagian masyarakat.

“Kalau kedokteran memang masih menjadi primadona masyarakat, karena begitu anak lahir itu didoakan supaya menjadi dokter,” kata Jamal.

Sial dan beruntung

Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo, Pelantikan Rektor Dibatalkan******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

Disamping membekukan MWA UNS, Permendikbud itu juga mengatur pembatalan hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Catatan Pastoral Petani

MWA UNS Solo Somasi Kemendikbudristek******

SOLO—Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo akan memberikan somasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam waktu dekat.

Hal ini lantaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2023 yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Wakil Ketua MWA, Hasan Fauzi, menuturkan somasi akan diberikan sebelum nantinya mengambil langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kita akan memberikan somasi terlebih dahulu ke kementerian. Karena ini melanggar, harap [Permendikbud No. 24/2023] dicabut,” kata dia ketika ditemui wartawan di Bandara Adi Soemarmo, Rabu (5/4/2023)

Dia mengatakan setelah somasi tidak ditanggapi pihaknya segera membawa ke PTUN. “Ini sedang proses. Segera [akan dibuat somasi], boleh jadi pekan ini,” lanjut dia.

Menurut dia, setelah UNS berstatus PTNBH maka kementerian seharusnya sudah tidak intervensi pemilihan rektor. “Kecuali dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27, misal MWA belum bisa menghasilkan rektor dalam tiga bulan, bisa diintervensi,” lanjut dia.

Sedangkan, menurut dia, MWA sudah menghasilkan rektor sejak lima bulan lalu. Dia mengatakan rektor yang saat ini dihasilkan oleh MWA sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan yang sah. 

“Adanya Permen, malah melanggar, ini gak mungkin peraturan yang lebih rendah akan menabrak mengulir PP. PP itu yang menandatangani presiden lo, sedangkan permen itu menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut, pihaknya akan tetap melaksanakan pelantikan rektor sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. “Tetap [sesuai jadwal], karena 11 April itu berakhirnya rektor yang saat ini,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.