buku mimpi 2d 24

Saya dipermainkan oleh dunia

Basuki Bersuara soal Beton Diganti Baja di Kasus Korupsi Tol MBZ******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.

Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Usai TikTok Shop, Teten Waspadai Aplikasi Baru dari China Bernama Temu******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimewaspadai platform digital baru dari Negara Chinayang bernama aplikasi 'Temu'.

Platform muncul tak lama setelah pemerintah melarang TikTok Shop. Aplikasi tersebut sudah masuk ke beberapa negara di Asia.

Ia sudah meminta kepada Presiden Jokowi agar platform digital Temu itu tidak masuk ke Indonesia

"Yang saya sebut tadi salah satu platform dari China namanya Temu, itu yang memang dari factory directatau pabrik langsung ke konsumen," jelasnya.

Ia mengatakan bila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia pasti akan menghilangkan banyak rantai distribusi yang pada ujungnya akan membuat banyak orang kehilangan lapangan kerja di Indonesia.

"Karena produknya akan lebih efesien sehingga juga produk-produk consumer goodskita tidak mungkin bisa bersaing. Nah ini, kan kita harus lindungi, karena kita sebelum bisa melahirkan ekonomi baru orang yang bekerja di sektor consumer goodskita harus proteksi. Jangan sampai mereka menjadi pengangguran, sebelum kita bisa menggantikan lapangan kerja baru," ujarnya.

Teten menyampaikan di era digital seperti sekarang ini setiap orang yang memiliki UMKM di pelosok desa bisa jualan secara online bahkan dalam skala pasar yang besar baik di level nasional dan bahkan global.

Tapi banyak juga yang harus diwaspadai.

"Tapi di sisi lain, kalau kita tidak punya produk yang unggul kita akan diserbu produk dari luar yang akan masuk ke pelosok-pelosok desa," kata Menteri Teten,

Ia juga menerangkan, seperti kejadian yang lalu dengan adanya aplikasi TikTok Shop bahwa barang-barang produk China akhirnya dijual ke Indonesia dengan harga murah oleh aplikasi itu.

"Kejadiannya kemarin, ketika kasus TikTok itu. Kebetulan China ekonominya sedang menurun, mereka terus memproduksi untuk menciptakannya lapangan kerja, barang-barang konsumsi akhirnya dijual ke Indonesia sudah didumping harganya murah lalu oleh platform digital mereka TikTok disubsidi kembali," ujarnya.

"Sehingga kemarin baju misalnya dijual Rp100 ribu, kosmetik Rp5.000   dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin kita bersaing, teriak semua kemarin, di industri pakaian, konveksi yang paling banyak menyerap lapangan kerja teriak semua asosiasinya. Karena itu, pemerintah kemarin mengambil keputusan," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa e-commerce platform digital terus berevolusi dan bermutasi dengan adanya platform digital TikTok Indonesia sudah kewalahan. Apalagi kalau benar platform digital baru dari China bernama Temu masuk.

"E-commerceplatform digital ini terus evaluasi, terus mutasi, dengan TikTok kita mulai kewalahan, (sekarang ) ada platform baru dari China juga yang lebih canggih dan efisien dia terhubung dengan 25 pabrik di China, ini lagi-lagi consumer goods (barang jadi) langsung dari China ke konsumen tidak lagi lewat reseller tidak ada lagi affiliator tidak ada distributor," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Dua Direktur Unilever Indonesia 'Resign' Susul Dirut******

Dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk kompak mengundurkan diri (resign) menyusul direktur utama Ira Noviarti yang sudah mundur lebih dahulu.

Ira angkat kaki dari Unilever Indonesia karena alasan pribadi pada 24 Oktober 2023. Kini, Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli juga kompak mundur dari posisi direktur di perusahaan berkode UNVR tersebut pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi, yang akan berlaku efektif sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Meski sudah ada tiga petinggi UNVR yang resign, Nurdiana mengatakan ini sama sekali tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Ia menegaskan tidak ada dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Unilever Indonesia.

Memang tidak dijelaskan apa alasan pribadi yang dimaksud dari mundurnya dua bos Unilever tersebut. Kendati, perusahaan ini menjadi salah satu yang terdampak gerakan boikot produk pro-Israel.

Salah satu pemantiknya adalah ketika perusahaan Unilever bernama Ben & Jerry's memutuskan berhenti menjual es krim di West Bank, Palestina saat pendudukan Israel di 2021 lalu. Sayang, niat Ben & Jerry's menghormati Palestina dimentahkan oleh bos Unilever.

CEO Unilever Alan Jope kala itu malah mengatakan Ben & Jerry's tengah menjajaki peluang kerja sama baru dengan Israel. Sontak, ucapan Jope menimbulkan perdebatan.

"Kami pikir yang terbaik adalah mereka tidak terlibat dalam perdebatan," petikan komentar Jope kala itu, dikutip dari Reuters.

Itulah pemicu kelompok gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) meradang. Unilever dianggap berupaya untuk menindas dewan independen Ben & Jerry's agar mempertahankan bisnis seperti biasa dengan Israel yang tengah menginvasi Gaza.

Eksistensi Unilever Indonesia pun terdampak. Terlihat dari harga saham emiten berkode UNVR ini yang terus mengalami tren penurunan.

Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menyebut tren penurunan saham Unilever Indonesia terjadi sejak awal 2023. Ia menilai laba yang dihasilkan perusahaan selalu negatif hingga bulan ke-9 2023 dan menjadi salah satu biang keroknya.

"Alhasil, dengan penurunan yang terjadi maka menggerus potensi nilai dividen yang dibagikan sehingga investor cenderung melepas saham UNVR. Karena UNVR termasuk yang hampir membagikan seluruh laba bersihnya sebagai dividen," kata Audi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/11).

"Betul (aksi boikot juga berdampak ke performa UNVR). Saya melihat investor langsung bereaksi atas respon boikot tersebut," tambahnya.

Ia meramal aksi boikot akan berdampak negatif terhadap penjualan produk-produk Unilever Indonesia. Pada akhirnya, investor yang lari berbondong-bondong meninggalkan UNVR tak terelakkan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]