kingdom288

Tian Xing Zhan Ji

RI Rayu Raksasa Panel Surya China Investasi di Batam******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mendatangi Xinyi Group, produsen kaca dan solar panel di China agar berinvestasi di Indonesia.

Bahlil mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana investasi Xinyi Group di Kawasan Rempang Eco-City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.

"Saya lihat Xinyi adalah salah satu pemain yang terbesar di dunia yang insyaallahakan melakukan investasi di Indonesia, di Rempang," ujar Bahlil, dikutip daridetik finance, Rabu (19/7).

CEO Xinyi Group Gerry Tung memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Meningkatnya iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong Xinyi Group memutuskan untuk menambah investasinya di Indonesia.

Lihat Juga : Intip Aturan Jokowi Wajibkan Eksportir Parkir Dolar di RI 1 Agustus

"Kita selama beberapa tahun ini sudah memperhatikan bahwa investasi di Indonesia sangat bagus. Telah banyak perubahan. Kita sudah investasi di Gresik, sekarang karena kita melihat perkembangan sangat bagus jadi kita tertarik untuk berkembang ke industri yang baru, termasuk yang di Batam ini," kata Gerry.

Xinyi Group yang merupakan perusahaan dari Xinyi Glass dan Xinyi Solar adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Hong Kong dan memiliki operasi di seluruh dunia. Perusahaan ini adalah salah satu produsen kaca terbesar, dengan berbagai produk kaca yang digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi, dan energi.

Selain itu, Xinyi Group juga merupakan pemimpin dalam pembuatan solar panel, memanfaatkan teknologi canggih dan berkelanjutan untuk mendukung transisi global ke energi terbarukan.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Ditikung Lagi, Mengapa Tesla Tak Kunjung Investasi di Indonesia?******

Perusahaan Tesla milik Elon Musktak kunjung berinvestasi di Indonesia hingga saat ini. Padahal pemerintah telah 'merayu' miliarder nomor wahid itu sejak beberapa tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah bertemu dengan Musk pada Mei 2022 lalu. Saat itu, Jokowi didampingi Presiden Direktur Bakrie & Brother Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Indonesia Untuk AS Rosan Roeslani.

Melalui akun LinkedIn-nya, Anindya mengatakan pertemuan itu bertujuan meyakinkan Tesla untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait penyediaan dan pemrosesan nikel sebagai bahan baterai kendaraan listrik.

Terbaru, Luhut mengatakan akan bertemu Musk bulan depan. Pertemuan itu untuk menyikapi investasi Tesla di Malaysia yang sedang ramai dibahas dalam beberapa waktu terakhir.

"Belum ada Tesla juga (di Malaysia). Saya mau ketemu Elon nanti (tanggal) 2 bulan depan (Agustus)," kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

"Ya itu, kita mau finalkan. Makanya tadi pertanyaan dia itu berkaitan dengan itu," imbuh Luhut.

Sebelum menyasar Malaysia, Tesla juga menyatakan berminat berinvestasi di India. Kabar itu ia sampaikan usai bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi.

Lihat Juga : Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris

Menurutnya, India sangat bagus untuk investasi energi surya. Ia pun berencana mengunjungi India tahun depan untuk menjajaki investasi Tesla.

"Kami akan melakukannya sesegera mungkin. Kami tidak ingin terburu-buru pada pengumuman, tetapi kemungkinan akan ada investasi yang signifikan dalam hubungan dengan India," katanya.

Lantas mengapa Tesla tak kunjung berinvestasi di Indonesia?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Tesla memang tidak hanya bernegosiasi dengan RI untuk berinvestasi, tetapi juga dengan Malaysia dan India. Kedua negara itu dinilai menjadi saingan berat bagi RI dalam beberapa konteks.

Dalam ekosistem kendaraan atau otomotif, kedua negara itu sudah punya pengalaman dalam membangun industri sendiri.

Kondisi itu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta dukungan politik.

Lihat Juga : Sri Mulyani Klaim Indonesia Diminta Dunia Berbagi Cara Tarik Investasi

"Menurut saya ini juga kemudian dilihat sebagai pertimbangan oleh Tesla," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai Tesla tak kunjung berinvestasi di Tanah Air lantaran ekosistem atau infrastruktur kendaraan listrik yang belum sepenuhnya terbangun.

Kondisi itu membuat investasi yang diharapkan bisa menggaet pasar domestik tidak bisa terpenuhi, setidaknya dalam jangka waktu pendek.

Maka dari itu, ia menilai pemerintah harus memperbaiki terlebih dahulu ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Kemudian juga memastikan regulasi terkait ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan.

"Artinya, siapapun pemimpin baru nanti, bisa memastikan bahwa program hilirisasi nikel atau ekosistem kendaraan listrik bisa berlanjut," katanya.

Yusuf menilai wajar jika pemerintah ngotot agar Tesla berinvestasi di Indonesia karena merupakan perusahaan mobil listrik terbesar di dunia.

Jika bisa mendapatkan investasi Tesla, maka peluang RI untuk masuk ke dalam rantai pasok global kendaraan listrik semakin besar.

Ekspor ilegal hingga cadangan nikel dikuasai perusahaan smelter China

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Rapor Emiten Tentukan Arah Gerak IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Rabu (26/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga di level 5,75 persen menjadi sentimen positif pasar. Namun, arah gerak IHSG kini masih datar dengan potensi penguatan terbatas.

"Sentimen akan berasal dari laporan kinerja emiten sepanjang semester satu dan musim pembagian dividen merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Berbeda, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi IHSG bakal layu hari ini. Ia meramal indeks akan bergerak di rentang 6.800-6.921.

"Perdagangan kemarin terbentuk pola shooting star. Pola ini mengindikasikan dominasi tekanan jual dan memicu pelemahan indeks," ungkapnya.

Namun, potensi koreksi sehat ini bisa dimanfaatkan untuk mengakumulasi pembelian saham. Ia menyebut sektor pertambangan masih menjadi penopang indeks saat ini, ditambah perbankan yang mulai merilis laporan keuangannya.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

IHSG ditutup hijau di posisi 6.917 pada perdagangan Selasa (25/7). Indeks saham menguat 18,31 poin atau plus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,51 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Pria sebelah suka menggoda orang

Sekongkol di Proyek TIM, Jakpro******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (18/7) menghukum PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan hukuman dendaRp28 miliar.

Denda dijatuhkan karena tiga perusahaan itu mereka nyatakan terbukti bersalah dalam melakukan persekongkolan jahat dalam proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Adapun hukuman denda itu dijatuhkan terhadap tiga perusahaan tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk PT Pembangunan Perumahan, denda yang dijatuhkan sebesar Rp16,8 miliar.

Dalam sidang Majelis Komisi yang diketuai Chandra Setiawan dan didampingi oleh anggota majelis komisi M. Afif Hasbullah dan Harry Agustanto, KPPU menyebut  persekongkolan  dilaksanakan Jakarta Propertindo dengan membatalkan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Jakarta Propertindo untuk memfasilitasi PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama menjadi pemenang tender. 

"Tindakan terlapor I (Jakarta Propertindo) memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II (PT Pembangunan Perumahan) dan Terlapor III (PT PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama) membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo," kata majelis KPPU seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (18/7).

Merespons putusan itu, PT Pembangunan Perumahan menyatakan  akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum keberatan alias banding. 

"Sebagai perusahaan yang taat hukum, PTPP akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Kami berharap melalui proses keberatan tersebut dapat mengklarifikasi lebih detail dan komprehensif kasus ini," ujar Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi.

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin yang dihubungi CNNIndonesia terkait putusan KPPU itu hingga berita diturunkan belum memberikan tanggapannya. 

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]