kredit barang di akulaku

paid2youtube daftar 644Jutaan kata 575524Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit barang di akulaku》

Puan sebut 196 anggota DPR izin tak hadir paripurna jelang pemilu******

kuorum telah tercapai ... pimpinan dewan membuka rapat paripurna

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut sebanyak 196 anggota DPR RI menyatakan izin untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa, atau beberapa hari menjelang Pemilu 2024.

Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, menurut Puan, ada sebanyak 95 orang anggota yang hadir secara fisik. Dengan demikian, lanjutnya, ada 291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

"Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Masa Persidangan III dalam Tahun Sidang 2023-2024 berlangsung relatif singkat. DPR tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusional di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Puan mengatakan pada masa sidang kali ini DPR memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan Pemilu 2024 supaya sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut dia, inti dari pemilu adalah rakyat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh kebebasan dan sesuai hati nurani.

Baca juga: Ketua DPR: Pembahasan lanjutan revisi UU Desa selesai pemilu

"Negara tidak boleh mengurangi hak rakyatnya. (Rakyat) Harus diberi ruang kebebasannya untuk memilih sesuai hati nuraninya," kata Puan.

Sejak masa kampanye Pemilu 2024 hingga kini, lanjutnya, semua pihak menyaksikan kemeriahan kampanye, di antaranya pemasangan spanduk dan baliho demi menarik simpati masyarakat. Seluruh anggota DPR pun larut dalam kemeriahan tersebut, kata Puan.

Bagi rakyat, menurut dia, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidup mereka lebih sejahtera dan lebih nyaman.

Dia pun mengumumkan bahwa hingga 4 Maret 2024, para anggota DPR memasuki masa reses bertepatan dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, yang berlangsung pada 15 Februari hingga 20 Maret.

"Marilah kita kerja bersama untuk menegakkan Pemilu 2024 sesuai amanat konstitusi. Kita jaga persatuan bangsa dan negara Indonesia," ujar Puan.

Baca juga: Ketua DPR RI minta produsen makanan di Klaten perhatikan kemasan

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sutradara film dokumenter David Bowie menang Grammy Film Musik Terbaik******

Jakarta (ANTARA) - Pembuat film Brett Morgen telah menambahkan penghargaan Grammy ke dalam daftar pencapaian kariernya dengan film dokumenternya "Moonage Daydream".

Ditulis laman Deadline, Minggu (4/2), film yang mengeksplorasi mendalam dari proses kreatif penyanyi David Bowie, memenangkan Film Musik Terbaik di Grammy Awards ke -66 yang diadakan di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dalam penerimaannya, Morgen sangat memuji bintang rock, penulis lagu, artis visual, dan aktor Inggris yang meninggal pada tahun 2016 di usia 69 tahun.

Baca juga: David Bowie bakal rilis "Waiting In The Sky" saat Record Store Day

"David Bowie, artis terhebat yang pernah hidup di muka bumi ini," katanya sambil memegang piala gramofon, piala khas Grammy Awards.

Morgen juga mengucapkan terima kasih kepada istrinya, Debra Eisenstadt – produser eksekutif film tersebut – kepada anak-anak mereka dan para pelaksana harta milik Bowie, termasuk William “Bill” Zysblat.

"Dan tidak banyak orang di zaman sekarang yang mau menyerahkan semua arsip ini dan mengizinkan saya membuat proyek seni," katanya merujuk pada Bill.

Dalam pembuatan filmnya, Morgen menyatakan sangat berat saat menjalani proyek film dokumenter tersebut karena ia bekerja sebagai editor merangkap produser. Sampai pada akhirnya film tersebut bisa ditayangkan perdana pada Festival Film Cannes tahun 2022.

"Selama pembuatan film saya mengalami serangan jantung dan pingsan selama beberapa menit dan koma selama seminggu," kata Morgen.

Baca juga: David Bowie raih Grammy dari "Blackstar"

Dalam kategori Film Musik Terbaik, "Moonage Daydream" bersaing dengan serial dokumenter bertema Tupac Shakur "Dear Mama" yang disutradarai oleh Allen Hughes, "Little Richard: I Am Everything" disutradarai oleh Lisa Cortés; film konser Kendrick Lamar "Live From Paris, The Big Steppers Tour", disutradarai oleh Mike Carson, Dave Free, dan Mark Ritchie; dan film dokumenter Lewis Capaldi "all access" Netflix "How I'm Feeling Now", disutradarai oleh Joe Pearlman.

"Moonage Daydream", dari HBO Documentary Films, Neon, dan Universal Pictures, menghasilkan lebih dari 13 juta dolar AS di seluruh dunia selama penayangan teatrikalnya, menjadikannya film dokumenter paling sukses yang dirilis pada tahun 2022-2023.

Film ini mengeksplorasi bagaimana Bowie mencegah kemungkinan menderita penyakit mental. Ia juga mengatasi kecanduan narkoba untuk terus menjadi kekuatan kreatif hingga akhir hayatnya. 

Baca juga: "Blackstar" David Bowie menangkan album terbaik Brit Awards

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：hr slot、yuk168、lgdbet slots

Terkait：asia88bet、dewamainqq、link alternatif slot besar、pinjol bunga kecil、pragmatic skills、pinjaman online 300 ribu、slot terbaru gacor、slot receh、situs taruhan bola terpercaya、kredit laptop tanpa kartu kredit

---

---

bab terbaru：tawon 2d togel（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30