penjelasan tentang aplikasi akulaku

Zootopia Masa Depan

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Dewa Binatang Misterius

Mudik, Menhub Ingatkan Maskapai Tak Patok Tiket di Batas Atas Tarif******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengingatkan maskapai agar tidak mematok harga tiket pesawatdi batas atas saat musim mudik Lebaran tahun ini.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023, Jumat (14/4). Menurut Budi, banyak masyarakat yang ingin pulang namun tentu dengan ongkos yang murah.

"Jangan dikenakan tarif batas atas, ini orang banyak yang ingin pulang. Jadi batas atas bukan hak, tapi korelasi kita pada masyarakat," ucap Budi.

Dengan begitu penumpukan penumpang pun bisa terhindarkan.

Imbauan Budi kepada maskapai ini bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu, Budi menjelaskan selama musim mudik Lebaran tahun ini operator berupaya memperbanyak pesawat untuk mengangkut penumpang.

Ia pun mengingatkan saat pesanan meningkat operator tidak boleh sewenang-wenang menaikkan harga tiket.

"Kami sampaikan pada operator tidak menaikkan tarif sewenang-wenang. Kita tahu saudara kita perlu mudik atau berlibur. Operator supaya kooperatif jangan menaikkan satu tarif berlebihan," ujar Budi dalam konferensi pers.

Ia menyampaikan saat ini pemerintah memiliki batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Hal itu diatur dalam Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Menurut Budi, jika operator melampaui batas atas harga tiket, maka pihaknya akan menegur.

"Kami ada batas atas, apabila melampaui akan kami tegur dengan sanksi-sanksi yang tegas," katanya.

Berikut tarif batas atas dan bawah baru harga tiket pesawat jet untuk kelas full service, medium class, dan no frills (low cost carrier/LCC):

1. Jakarta-Yogyakarta (Adisutjipto)
tarif batas atas: Rp860 ribu
tarif batas bawah: Rp301 ribu

-Jakarta-Yogyakarta (YIA)
tarif batas atas: Rp848.000
tarif batas bawah: Rp297.000

2. Jakarta-Surabaya
tarif batas atas: Rp1.167.000
tarif batas bawah: Rp408.000

3. Jakarta-Lombok Praya
tarif batas atas: Rp1.396.000
tarif batas bawah: Rp489.000

4. Jakarta-Semarang
tarif batas atas: Rp796.000
tarif batas bawah: Rp279.000

5. Jakarta-Padang
tarif batas atas: Rp1.476.000
tarif batas bawah: Rp517.000

6. Jakarta-Medan
tarif batas atas: Rp1.799.000
tarif batas bawah: Rp630.000

7. Jakarta-Makassar
tarif batas atas: Rp1.830.000
tarif batas bawah: Rp641.000

10. Jakarta-Palembang
tarif batas atas: Rp844.000
tarif batas bawah: Rp295.000

11. Jakarta-Jayapura
tarif batas atas: Rp4.621.000
tarif batas bawah: Rp1.617.000

12. Jakarta-Kupang
tarif batas atas: Rp2.624.000
tarif batas bawah: Rp918.000

13. Ambon-Jakarta
tarif batas atas: Rp3.040.000
tarif batas bawah: Rp1.064.000

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Jimat kecil vitalitas

Kapasitas Parkir Pelabuhan Merak Tambah 1.000 Kendaraan******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah kapasitas tempat parkir Pelabuhan Merakyakni dari 4.526 menjadi 5.526 kendaraan roda empat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan saat mudik Lebaran 2023.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengungkapkan ASDP telah melakukan perbaikan secara menyeluruh agar kegiatan Angkutan Lebaran 2023 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.

"Salah satu perbaikan yang kami lakukan adalah penambahan kapasitas tempat parkir kendaraan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak," jelas Shelvy dalam keterangan resmi, Jumat (14/4).

Selain itu, perusahaan juga melakukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Pelabuhan Merak. Salah satunya, pengaspalan lahan untuk perluasan akses masuk ke pelabuhan dan fabrikasi garbarata untuk layanan eksekutif ke-2.

"Kemudian, pembangunan akses jembatan penghubung Terminal Eksekutif ke Dermaga 1, penataan selasar dari Terminat Terpadu Merak (TTM) menuju Terminal Reguler, serta renovasi ruang tunggu dan koridor pejalan kaki Dermaga 1 juga telah direalisasikan pada 11 April 2023 lalu," ujarnya.

Seluruh peningkatan tersebut, sambung Shelvy, merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2022 untuk mengevaluasi Angkutan Lebaran 2022.

Untuk mengantisipasi antrean Angkutan Lebaran 2023, pemerintah juga memusatkan pelayanan untuk seluruh kendaraan roda 2 dan truk golongan VI B akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan terhitung sejak tanggal 15-21 April 2023.

Pengendara roda dua dapat menyeberang dengan menempuh rute Ciwandan-Bakauheni pada 15-21 April 2023 ditambah rute Ciwandan-Panjang untuk 19-21 April 2023.

Untuk kendaraan truk golongan VB, pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak akan dilayani hanya pada 15-17 April 2023. Untuk yang ingin menyeberang dari 18-21 April akan dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan.

Sementara itu, bagi truk golongan VII sampai dengan golongan IX akan dilayani melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) sejak 15-21 April 2023.

Jumlah kapal yang beroperasi di pelabuhan perbantuan antara lain Pelabuhan Ciwandan sebanyak 11 Kapal RoRo, 2 Kapal ALP, dan 1 Kapal Pelni sedangkan pada Pelabuhan BBJ sebanyak 5 unit kapal.

Shelvy menambahkan, pengguna jasa penyeberangan kapal ferry khususnya di lintas Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanukdiwajibkan membeli tiket Lebaran mulai dari sekarang, karena tiket sudah dapat dipesan melalui aplikasi dan web Ferizy sejak H-60 sebelum keberangkatan.

"Kami ingatkan kembali bahwa pembelian tiket melalui aplikasi resmi Ferizy selambat-lambatnya H-1 sebelum tanggal keberangkatan, karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di area pelabuhan," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

4 Imbauan Jasa Marga Agar Perjalanan Mudik Lancar******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk memberikan empat imbauan kepada masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini.

Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti mengungkapkan imbauan itu disampaikan agar perjalanan mudik bisa berjalan aman dan lancar.

Pertama,kesiapan perjalanan. Fitri meminta masyarakat selalu mematuhi persyaratan perjalanan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau perjalanan jauh setelah empat jam di harapkan untuk beristirahat baik di rest area, tapi kalau rest area-nya penuh itu bisa ke jalan keluar, ke arteri," imbuh Fitri dalam konferensi pers, Kamis (13/4).

Ia juga meminta masyarakat menyiapkan perbekalan seperti makanan, minuman, hingga obat-obatan yang dibutuhkan. Tak lupa, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kecukupan BBM, uang elektronik, hingga pulsa.

Kedua, pemilihan waktu dan rute perjalanan. Fitri mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk menghindari perjalanan di waktu puncak arus mudik dan arus balik. Tahun ini, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 April 2023.

Selain itu, hindari perjalanan di waktu favorit seperti sehabis sahur atau berbuka puasa.

Ketiga,disiplin aturan selama perjalanan. Fitri mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan.

"Selalu mengikuti rambu dan arahan petugas. Apakah nanti di sana akan ada rekayasa lalu lintas, contraflow, atau one way, tolong diperhatikan," katanya.

Fitri juga meminta masyarakat disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol serta tidak berhenti di bahu jalan, kecuali darurat. Dalam kondisi darurat, masyarakat bisa menghubungi Call Center14080.

Keempat,perhatikan aturan selama di rest area. Fitri mengimbau pemudik tidak berlama-lama di rest area. Maksimal 30 menit.

Ia juga menganjurkan pemudik untuk makanan yang dibeli dibawa pulang (take away).

"Sebaiknya tidak berlama-lama dianjurkan untuk melakukan take awaymakanan karena pengunjung restart akan jumlahnya bisa tiga sampai empat kali lipat dalam kondisi normal," ucap Fitri.

Apabila penuh, gunakanrest areayang disediakan pemerintah (terdekat dengan akses tol) untuk kemudian masuk kembali ke tol dan melanjutkan perjalanan.

Fitri menambahkan masyarakat bisa memanfaatkan posko pelayanan kesehatan direst areaapabila memerlukan pengecekan kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan!******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi ancaman Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk berhenti menjual minyak gorengkarena pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar kepada mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu. Pasalnya, kalau pengusaha ritel sampai berhenti menjual minyak goreng, dikhawatirkan akan memicu masalah baru.

Nah, agar ancaman itu tak jadi dilaksanakan, Isy mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo.

"Nanti kami akan koordinasi lagi dengan Pak Roy (Roy Mandey, Ketua Aprindo). Siang ini akan saya telpon, koordinasikan lah, intinya jangan sampai setop jualan seperti itu, kan ini akan menimbulkan masalah baru," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Apindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Roy mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu, utang itu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14.000 per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati-hati bayar utang

Menanggapi keluhan Roy tersebut, Isy mengatakan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang. Pemerintah mau membayar utang.

Tapi katanya, pemerintah harus berhati-hati dalam membayarkannya. Pasalnya, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang negara.

Isyi mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu nanti hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," katanya.