logo 4d slot

Ahli seni bela diri pertama

Ada Sejak 1884, Kementan Beber Alasan Antraks Tak Akan Musnah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyakit antraksdi Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewanini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Kasus terbaru adalah temuan kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin dalam konferensi pers daring, Kamis (6/7).

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih. Ini demi mencegah penyebaran spora. Spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Kementan menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sebelumnya, Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Ekonomi Lesu, Aktivitas Pabrik China Turun pada Juni 2023******

Aktivitas pabrik di Chinamelambat sepanjang Juni 2023 lalu. Hal ini lantaran perusahaan kian khawatir dengan lesunya ekonomi.

Berdasarkan CNA yang dikutip pada Senin (3/7), PMI manufaktur China turun dari 50,9 pada Mei menjadi 50,5 pada Juni 2023. Meski demikian, realisasi ini cukup baik karena masih di atas level 50.

Angka PMI manufaktur di atas 50 mencerminkan aktivitas bisnis ekspansi. Sedangkan, angka di bawah 50 berarti aktivitas bisnis kontraksi.

"Masalah yang tercermin dalam PMI manufaktur Caixin China Juni, mulai dari pasar kerja yang semakin mengerikan hingga meningkatnya tekanan deflasi dan memudarnya optimisme, juga menunjukkan kesimpulan yang sama," imbuhnya.

Survei PMI juga menunjukkan ada pelemahan pada pesanan baru untuk manufaktur baru di bulan lalu. Penjualan yang tertahan pun membuat beberapa pabrik menghentikan perekrutan karyawan untuk sementara waktu.

Bahkan, di beberapa perusahaan, jumlah tenaga kerja  turun selama empat bulan berturut-turut. Pasalnya, tidak ada perekrutan menggantikan karyawan yang pensiun dan berhenti.

Melihat hal itu, kabinet mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menjaga daya belinya. Salah satunya, memberikan paket keringanan pajak sebesar US miliar untuk kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

KCIC Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerjauntuk lulusan S1 sederajat.

Operator Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu mengadakan rekrutmen untuk posisi penerjemah bahasa Mandarin.

Tingkat pendidikan yang dibutuhkan yaitu, S1 Teknik Elektro/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Perhotelan (Hospitality)/ Psikologi/ Sastra Mandarin baikfresh graduatemaupun yang telah berpengalaman.

Ia mengatakan masyarakat yang ingin melamar, bisa melakukan walk-in interview pada  6-7 Juli 2023 di Kantor Pusat KCIC Halim, Jakarta.

Walk-in interviewdimulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan.

Adapun dokumen rekrutmen dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada website resmi KCIC di kcic.co.id/karir.

"Rekrutmen KCIC tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistemrefund, serta tidak bekerja sama dengan agen travel penyedia transportasi atau akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen ini," tutup Emir.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

Penumpang KA Naik 68 Persen Saat Libur Iduladha******

PTKereta Api Indonesia (Persero) alias KAImencatat penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ) melonjak 68 persen selama libur panjang Iduladha.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan jumlah penumpang pada 27 Juni hingga 2 Juli mencapai 943.650 orang atau rata-rata 157.275 pelanggan, naik dibanding periode 6 Juni hingga 11 Juni sebanyak 563.142 orang atau 93.857 orang per hari.

Puncak arus keberangkatan terjadi pada 27 Juni yakni dengan 159.884 penumpang.

Untuk mengakomodasi peningkatan volume pelanggan pada periode libur Iduladha, KAI menambah 18 perjalanan KAJJ sehingga total terdapat 1.340 kereta yang melayani masyarakat saat libur panjang tersebut.

Bukan hanya karena libur panjang, lonjakan penumpang juga didorong oleh promo yang disediakan KAI dengan diskon mencapai 25 persen untuk keberangkatan 25 Juni hingga 9 Juli. Total tiket promo yang terjual sebanyak 27.215 tiket atau melebihi 46 persen dari tiket yang disediakan sebanyak 18.676. KAI pun akan menambah kuota tiket promo karena tingginya minat penumpang.

Adapun 10 KA dengan volume terbanyak yaitu:

Lihat Juga : Dirayu IMF Hingga Digugat ke WTO, Seberapa Gurih Cadangan Nikel RI?

1. KA Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp) = 110.784 pelanggan

2. KA Serayu (Pasarsenen - Purwokerto pp) = 69.738 pelanggan

3. KA Airlangga (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp) = 68.624 pelanggan

4. KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp) = 65.911 pelanggan

5. KA Putri Deli (Medan - Tanjungbalai pp) = 63.621 pelanggan

6. KA Joglosemarkerto (melingkar Jawa Tengah) = 55.686 pelanggan

7. KA Kaligung (Semarang Poncol - Cirebon Prujakan pp) = 52.163 pelanggan

8. KA Sri Tanjung (Lempuyangan - Ketapang pp) = 51.245 pelanggan

9. KA Kahuripan (Kiaracondong - Blitar pp) = 50.191 pelanggan

10. KA Ambarawa Ekspres (Semarang Poncol - Surabaya Pasarturi pp) = 50.091 pelanggan

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]