cara hutang pulsa di tokopedia

Berubah menjadi peri

angkaraja

Dewa United takar kekuatan Persija******

Badung, Bali (ANTARA) - Dewa United menakar kekuatan tim tuan rumah Persija Jakarta menjelang laga ke-27 Liga 1 Indonesia 2023/2024 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (2/3).

“Setiap laga ada strategi khusus, kami analisis lawan, para pemain, dan mereka memiliki sistem yang jelas jadi harus menyesuaikan beberapa detail untuk kami manfaatkan,” kata Pelatih Kepala Dewa United Jan Olde Riekerink dalam sesi jumpa pers H-1 jelang laga menghadapi Persija Jakarta di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Pelatih asal Belanda itu menjelaskan hasil analisis tersebut dirangkum dan diterapkan dalam sesi latihan untuk kemudian dieksekusi ketika wasit meniupkan peluit tanda awal babak pertama dimulai di lapangan.

Jan berambisi menembus empat besar untuk menuju babak pamungkas kompetisi kasta teratas klub sepak bola tanah air yakni Championship Series.

“Kami baru tiga tahun dan masih membangun fondasinya tapi yang menjadi kepercayaan kami dalam enam pertandingan terakhir belum kalah, ada dua menang dan empat imbang, tidak gampang mengalahkan kami,” ucapnya.

Meski begitu, ia memuji Persija Jakarta sebagai salah satu tim yang berada di jajaran top klub sepak bola Indonesia.

“Persija tim yang besar, mereka punya pelatih dan pemain yang bagus,” ucapnya.

Baca juga: Bali United tundukkan Persis Solo 3-2

Sementara itu, pemain Dewa United Brian Fatari mengaku skuad dengan julukan Tangsel Warrior itu sudah siap menghadapi Macan Kemayoran dan merebut tiga poin kemenangan di Bali. Dewa United sudah tiba di Bali pada Kamis (29/2). 

“Saya dan teman-teman di tim sudah melakukan persiapan dan bekerja keras untuk tiga poin,” katanya.

Saat ini, Dewa United menghuni posisi ketujuh dengan 35 poin klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2023/2024. Sedangkan Persija Jakarta mendekam di peringkat ke-11 dengan 32 poin.

Baca juga: Persib Bandung bungkam PSIS Semarang tiga gol tanpa balas
Baca juga: PSS Sleman bermain imbang 3-3 lawan Persita Tangerang

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi senjata super

daftar slot gacor 2023

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Yiwu Chunqiu

akun tergacor

Otorita Klaim Investasi Masuk IKN Tembus Rp41,4 T di 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim berhasil meraih total realisasi komitmeninvestasiRp41,4 triliun di Nusantara sepanjang 2023.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyebut nilai tersebut berasal dari tiga rangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 1 hingga tahap 3 pada tahun ini.

Menurutnya, aliran investasi itu menunjukkan investor sangat percaya diri masuk ke proyek IKN.

Ia menyebut aliran investasi Rp41,4 triliun itu berasal dari beberapa perusahaan. Aliran pertama yang masuk sebesar Rp23 triliun pada groundbreaking tahap 1 yang berlangsung pada 21-23 September 2023.

Pada tahap ini, ada 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (pemimpin konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.

Sementara aliran kedua sebesar Rp13,1 triliun, yang masuk pada groundbreaking tahap 2 yang berlangsung pada 1-2 November silam.

Aliran investasi ini datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.

Sementara itu sisanya masuk pada groundbreaking tahap 3 yang dilaksanakan Jokowi pekan ini.

Bambang optimis aliran investasi itu ke depan akan semakin banyak. Keyakinan itu berdasarkan pada 330 Letter of Intention (LOI) atau surat peminatan investasi yang masuk ke OIKN hingga saat ini.

Lihat Juga : Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri

LOI itu bahkan ada yang berasal dari investor Singapura, Jepang, China dan Malaysia. Keyakinan juga ia dasarkan pada sejumlah 'gula' yang diberikan pemerintah dalam rangka menarik investasi ke IKN.

Pemerintah tercatat memang memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN. Insentif tertuang dalam PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Insentif dan kompensasi tersebut antara lain Pajak penghasilan badan (PPh) badan sebesar nol persen selama 10 tahun, Pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar nol persen, Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen, Bea masuk sebesar nol persen, Pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar nol persen selama 10 tahun.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

angka jitu

KND sebut keluarga berperan langgengkan stigma negatif disabilitas******

Ketika keluarga memperlakukan secara negatif, maka penyandang disabilitas pun akan otomatis berpikir negatif

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengatakan keluarga masih menjadi pihak pertama yang melanggengkan stigma negatif mengenai para penyandang disabilitas di masyarakat. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan menjelaskan keluarga kerap kali menjadi agen pertama yang menumbuhkan kesadaran para penyandang disabilitas mengenai keterbatasan yang mereka miliki. “Tentu masih ada masyarakat yang menganggap disabilitas itu aib, namun anggapan itu baru akan berdampak pada penyandang disabilitas jika keluarganya mengatakan dan memperlakukan dia sebagaimana anggapan masyarakat. Jadi, penyandang disabilitas mendapatkan stigma negatif itu justru dari keluarganya dulu,” kata Deka dalam rilis yang disiarkan di Jakarta, Jumat. Ketika keluarga secara langsung maupun tidak langsung terus mengingatkan dan menegaskan kekurangan yang dimiliki para disabilitas, lanjut dia, hal tersebut nantinya mempengaruhi kesadaran dan cara pandang penyandang disabilitas dalam melihat kapasitas dirinya.   Alhasil, penyandang disabilitas akan cenderung bersikap inferior, malu, dan minder dalam menilai peran dirinya di dalam unit terkecil seperti keluarga. “Ketika keluarga memperlakukan secara negatif, maka penyandang disabilitas pun akan otomatis berpikir negatif. Dan ini yang membahayakan, stigma yang diberikan orang tua. Jadi keluarganya malu dengan istilah cacat itu sehingga mereka jadi ikut underestimate dirinya juga,” jelasnya. Situasi yang demikian jelas merugikan penyandang disabilitas karena memberikan hambatan tambahan pada proses pengembangan kapasitas dirinya, baik secara emosi, keahlian, maupun sosial.   Pada akhirnya, pelanggengan stigma disabilitas dari keluarga semakin meminggirkan bahkan mengucilkan para penyandang disabilitas di lingkungan yang lebih luas, yakni masyarakat karena keterbatasan berlapis yang dimiliki. “Rasa malu akibat dari stigma itu yang menjadi penghambat besar, menjadi tembok besar yang membuat seorang penyandang disabilitas akhirnya mengalami kerugian besar karena tidak berkembang,” katanya.
Baca juga: KND: OIKN harus siapkan infrastruktur afirmasi bagi ASN disabilitas 

Baca juga: KND: Arsitek harus peka terhadap keberagaman disabilitas 

Baca juga: KND: Desain inklusif kunci partisipasi disabilitas di ruang publik

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

rtp slot gacor 305

Menhub Klaim Nama Whoosh Setenar Shinkansen: Tak Satupun Bilang Jelek******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi mengatakan tidak ada pihak yang menilai nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung,Whoosh, jelek. Ia mengatakan Whoosh tidak kalah terkenal dari kereta cepat milik Jepang, Shinkansen.

"Tidak ada satu pun orang mengatakan Whoosh kok jelek, enggak ada. Tinggal kita mengawal bagaimana Whoosh berjalan baik," katanya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Budi juga mengatakan nama Whoosh sangat unik. Bahkan, katanya, nama Whoosh disebut-sebut oleh orang Malaysia dan Singapura.

Sebelumnya, Budi mengklaim nama Whoosh lebih bagus dari Shinkansen. Ia juga mengklaim Whoosh lebih bagus dari nama kereta cepat di Prancis, yakni Train à Grande Vitesse (TGV).

"Bahkan kalau mau sombong sedikit dengan Shinkansen atau TGV, lebih bagus ini (Whoosh) ya. It's ok. Kita perlu memberikan kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan," ucap Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Budi sendiri mengaku terkejut dan setengah terperangah mendapat kata Whoosh untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, nama itu unik dan menggambarkan kecepatan.

Nama WHOOSH juga memiliki kepanjangan 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal'.

Budi juga menyebut Whoosh sebagai ungkapan yang keluar kala para menteri dan Presiden Jokowi menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Saat menjajal kereta cepat itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Jokowi berdiskusi memikirkan sebuah nama. Budi pun lantas bergabung.

Ia menuturkan Jokowi mengatakan kalau cepat dalam bahasa Indonesia ungkapannya adalah Whoosh.

"Dari beberapa nama Whoosh itu paling tepat. Pak presiden punya peran banyak. Tapi ini dialog," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Sistem Penukaran Poin Super

naga4d

KPU Lampung telah klarifikasi pada oknum KPU terima uang caleg******

Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap oknum KPU Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu dari calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, terkait kebenaran informasi tersebut," kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami di Bandarlampung, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa salah satu komisioner KPU Bandarlampung tersebut diklarifikasi ataupun dimintai keterangan secara internal oleh Divisi Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wakil koordinator Wilayah (Korwil) Bandarlampung.

"Saat diklarifikasi, yang bersangkutan membantah menerima uang tersebut. Hasil lengkap klarifikasi belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas yang bersangkutan membantah terima uang," kata dia.

Menurut Erwan, pemanggilan oknum Komisioner KPU Bandarlampung tersebut adalah tindak lanjut dari adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung, karena diduga menerima uang sebesar Rp530 Juta dari Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution.

"Mendapati informasi itu kami juga langsung berkirim surat ke Bawaslu untuk mengklarifikasi secara langsung dan dibalas, ternyata laporan caleg tersebut sudah dicabut," katanya.

Selain itu, terkait dugaan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton yang juga menerima uang dari caleg PDIP, ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Bandarlampung dalam mengklarifikasi.

"Untuk klarifikasi Ketua PPK Kedaton yang namanya juga disebut menerima uang oleh Caleg PDIP, itu jadi kewenangan KPU Bandarlampung," kata dia.

Diketahui, Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution telah melaporkan salah satu Komisioner KPU Bandarlampung ke Bawaslu karena telah menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu pada Senin (26/2). Namun Rabu (28/2) M. Erwin Nasution mencabut laporannya di Bawaslu Lampung.
 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024