kucing togel

link terpercaya slot 685Jutaan kata 676082Orang-orang telah membaca serialisasi

《kucing togel》

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos******

Tokyo (ANTARA) - Peserta pemilihan umum warga negara Indonesia (WNI) di Jepang mulai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024.

Salah satu pemilih, Zahra Rabbiradlia kepada Antara saat dihubungi di Tokyo, Minggu mengatakan sudah mencoblos, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi diaspora yang berdomisili di Yokohama itu menggunakan hak pilih di luar negeri.

“Pasti dari vibes-nya beda, sudah pasti kalau di Jepang enggak terlalu ramai. Tapi, karena Pemilu kali ini ada keinginan buat riset sana-sini, jadi literasi politik aku betterdari sebelumnya,” katanya.

Dia mengaku telah mempelajari para kandidat baik di level presidensial maupun legislatif dari berbagai sumber, terutama media sosial.

“Banyaknya konten edukasi politik di medsos itu kebantubanget. Jadi, aku terbuka isu-isu politik dan mana capres yang aku pilih,” katanya.

Zahra juga mengaku tidak melewatkan siaran langsung debat capres dan cawapres melalui internet kendati tayang lebih malam karena perbedaan dua jam lebih awal di Jepang.

Menurut dia, karakter pemilih saat ini, yang sebagian besar kaum muda, semakin ingin tahu akan gagasan para kontestan pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.

“Kalau di 2019 itu ada isu agama, aku malas mengikutinya. Kalau sekarang strateginya menyasar kaum muda lewat live TikTok meskipun ada yang gimmick, joget-joget, gagasannya tetap dijual,” katanya.

Zahra memilih menggunakan hak suara melalui pos karena faktor jarak serta harus mengurus ketiga buah hatinya.

Ia merasa sudah mantap menentukan pilihan dan mengajak para WNI di Negeri Sakura yang belum menggunakan hak suara untuk mencoblos sesuai hati nurani melalui pos maupun tempat pemungutan suara (TPS).

“Suara kita begitu berpengaruh. Jangan sampai hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan suara kita,” katanya.

Berbeda dengan Zahra, Aisar yang pernah mengalami Pemilu di Jepang sebelumnya mengaku tahun ini tensi serta gesekan tidak terlalu tinggi karena terdapat tiga pasangan capres-cawapres ketimbang hanya dua di Pemilu 2019.

“Tahun ini kayaknya adem-adem aja ya, karena paslonnya ada tiga. Beda dengan sebelumnya hanya ada dua, itu sempat ‘panas’,” ujarnya.

Di Pemilu 2019, WNI yang bermukim di Tokyo itu memilih lewat TPS. Namun, pada tahun ini ia memilih lewat pos karena alasan kepraktisan.

“Ya, saya sudah mencoblos. Kalau capres gampang ya, pilihannya cuma tiga. Yang pileg ini banyak banget dan surat suaranya besar. Saran saya buat yang memilih di TPS, cari tahu dulu khawatir bingung pas buka di bilik suara,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada sesama pemilih WNI untuk tidak golput.

Senada, Dian Bulan, juga memilih melalui pos karena lebih efisien ketimbang datang ke TPS.

“Dulu saya pernah nyoblos di TPS saat menjadi panitia PPLN Osaka. Saat ini saya memilih lewat pos. Surat suara sudah diterima. Insya Allah dalam minggu ini saya mencoblos,” katanya sambil menambahkan bahwa ia akan memilih kandidat sesuai kesamaan visi-misi.

“Kalau partai saya dari dulu pilihannya tidak pernah berubah,” katanya.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), periode pencoblosan lewat pos mulai 5-14 Februari 2024.

Di Jepang, pemilihan di TPS dilaksanakan pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, untuk penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan, smentara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos.

Terkait pengawalan proses Pemilu 2024 serta pengawasan, baik PPLN Tokyo maupun Panwaslu Tokyo belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Bawaslu mengimbau 60 titik Panwaslu LN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tanpa adanya kecurangan.

Panwaslu LN diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali karena pemungutan suara dilakukan lebih awal.

Baca juga: PPLN Tokyo buka tiga TPS pada Pemilu 2024
Baca juga: PPLN Tokyo tetapkan 29.434 pemilih pada Pemilu 2024
Baca juga: DPSHP baru 25 persen, Dubes Heri imbau WNI pastikan hak pilih Pemilu

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：qq situs slot、47 di erek erek、situs slot online terbaik

Terkait：cara cek transaksi kredivo、daftar situs judi slot online terpercaya 2022、goltogel slot、judi togel、trik main sicbo biar menang、cara di acc kredivo、pinjol bri、pinjaman online bunga ringan ojk、hajar 4d slot、pragmatic90

---

---

bab terbaru：jp paus hk hari ini（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10