petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

jam gacor aztec hari ini

slot banyak menang 259Jutaan kata 213316Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam gacor aztec hari ini》

BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan******

BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan
Ilustrasi - Dua orang pesepeda menembus hujan lebat di jalan Merdeka Selatan, Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan mayoritas kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100 persen.

"Peningkatan curah hujan yang terjadi di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, dan Kalimantan disebabkan oleh meningkatnya Monsun Asia dalam beberapa hari belakangan ini," kata Prakirawan BMKG Kania Mustikawati dalam pernyataan  di Jakarta, Kamis.

Kania menuturkan prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia bagian utara didominasi angin yang berasal dari timur laut dan wilayah selatan didominasi angin dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 kilometer per jam.

Dia meminta masyarakat untuk mewaspadai gelombang laut tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Samudera Pasifik sebelah utara Halmahera.

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca di Pulau Sumatra secara umum berupa hujan ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, dan Jambi.

Hujan lebat hingga hujan disertai petir berpotensi turun di Bengkulu, Bandar Lampung, Palembang, dan Pangkal Pinang. Sedangkan, cuaca cerah berawan diperkirakan hanya akan terjadi di Banda Aceh.

Di Pulau Jawa, seluruh kota besar berpotensi hujan sedang hingga lebat, kecuali Jakarta yang diprediksi berawan tebal.

Kemudian, Kepulauan Lesser Sunda atau Sunda Kecil secara umum cuaca ketiga ibu kota provinsi di wilayah tersebut umumnya mengalami hujan ringan.

Di Pulau Kalimantan, hujan petir hanya berpotensi terjadi di Pontianak, sedangkan seluruh kota besar berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Selanjutnya, prakiraan cuaca Pulau Sulawesi cenderung variatif. Cuaca hujan ringan berpotensi turun di Gorontalo, Mamuju, Makassar; hujan sedang di Kendari dan Palu; sedangkan hujan lebat di Manado.

Adapun seluruh kota besar yang berada di wilayah Indonesia bagian timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024******

BPS: Emas dan harga rumah penyumbang utama inflasi Januari 2024
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan pemaparan dalam Rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2024 di Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Imamatul Silfia.
Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah
Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2024 yang sebesar 0,04 persen (month-to-month/mtm).

“Inflasi pada Januari 2024 secara dominan didorong oleh inflasi komponen inti yang mengalami inflasi 0,20 persen dan andil 0,13 persen terhadap inflasi. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah dan biaya kontrak rumah,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,48 persen dengan andil deflasi 0,09 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin.

Sedangkan inflasi komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,01 persen dengan andil yang sangat kecil. Komoditas yang berkontribusi adalah tomat, bawang merah dan beras.

Menurut Amalia, data historis menunjukkan selalu terjadi inflasi pada Januari selama lima tahun terakhir. Komoditas utama penyebab inflasi Januari cenderung didominasi oleh sejumlah komoditas pangan bergejolak.

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,04 persen pada Januari 2024

Baca juga: BPS Jambi tambah Kerinci jadi daerah penghitungan inflasi

Namun, inflasi secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam, seperti cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah,sebanyak 25 provinsi mengalami inflasi dan 13 provinsi mencatatkan deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua Pegunungan dengan inflasi 1,01 persen. Provinsi lainnya yang juga mengalami inflasi tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (0,97 persen), Jambi (0,83 persen), Kalimantan Selatan (0,55 persen), Sulawesi Selatan (0,36 persen), dan Jawa Barat (0,15 persen.

Sementara provinsi dengan deflasi terdalam adalah Gorontalo (0,91 persen), diikuti oleh Sumatera Barat (0,32 persen), DKI Jakarta (0,19 persen), Bali (0,09 persen), Kalimantan Utara (0,05 persen), dan Maluku Utara (0,02 persen).

Baca juga: BPS dan OJK lakukan SNLIK di Yogyakarta

Baca juga: BPS ungkap perubahan pola konsumsi masyarakat Sumbar saat COVID-19

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak******

Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak
Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana/pri.
Pokoknya enggak sekarang (tahun 2024). Saya enggak tahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji rencana pembangunan jalan Tol Puncak di Jawa Barat, dan belum ada kepastian kapan konstruksi akan dimulai.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa kajian yang dilakukan meliputi studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Endra memastikan pembangunan proyek Tol Puncak tidak akan dilakukan tahun ini.

"Pokoknya enggaksekarang (tahun 2024). Saya enggaktahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan kan," ujar Endra saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Endra menjelaskan pembangunan Tol Puncak juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa sebagian area Puncak merupakan kawasan lindung dan jika trase Tol Puncak diubah untuk menghindari kawasan lindung maka pembangunan tol kemungkinan akan melewati kawasan permukiman. Jika demikian, maka biaya pembebasan lahan yang harus ditebus pemerintah akan sangat tinggi.

"Di permukiman Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tetapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kami harus mencari keseimbangan dari tiga faktor itu," kata Endra.

Di sisi lain, ongkos pembebasan lahan bisa saja lebih murah, tetapi harus menabrak kawasan lindung, kata dia.

"Jika kami geser trasenya maka bisa saja secara teknis masuk, tetapi secara ekonomi tinggi sekali karena harus membebaskan lahan banyak agar tidak menabrak hutan lindung. Ini yang sedang kami cari, yang optimal seperti apa," katanya.

"Jika sudah optimal, ada opsinya, diputuskan pemerintah, kami cari investornya, dan kami lelang," sambung dia.

Endra lebih lanjut mengatakan bahwa proyek Tol Puncak tidak akan dibangun pada tahun ini karena dia melihat ada banyak jalan alternatif menuju Puncak, salah satunya jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan jalan-jalan daerah yang sudah diperbaiki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah melirik opsi untuk membangun jalan Tol Puncak, yang menghubungkan Caringin--Megamendung--Cianjur, untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Puncak dan Cianjur.

Pembangunan jalan Tol Puncak telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk menata kawasan Puncak.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan tersebut akan dibagi dalam lima seksi. Seksi 1 sepanjang 11,6 kilometer, seksi 2 sepanjang 6,9 kilometer, seksi 3 sepanjang 9,7 kilometer, seksi 4 sepanjang 7,3 kilometer, dan seksi 5 sepanjang 16,3 kilometer.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang
Baca juga: Pengamat sebut pembangunan Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji mendalam
Baca juga: PUPR: Tol Puncak dan 5 proyek tol dalam tahap penyiapan lelang di 2024

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ug slot gacor

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
slot server thailand terpercaya
aob633b
link bo slot tergacor
cara mendapatkan limit besar di kredivo
menangbet88
batikslot
slot gacor di pagi hari
pinjam disini
mpoas
Daftar isi semua bab
Bab 1 daftar situs slot tergacor
Bab 2 link slot judi
Bab 3 nekoslot88
Bab 4 cinema777 rtp
Bab 5 slot demo 888
Bab 6 pinjaman bank online tanpa agunan
Bab 7 jam gacor dan pola
Bab 8 cara pinjam di bri online
Bab 9 akun slot gacor maxwin
Bab 10 liga play88
Bab 11 angka jitu beras
Bab 12 kredivo bunga 0
Bab 13 cara daftar kredivo tanpa rekening bank
Bab 14 cara mendapatkan hadiah uang dari lazada
Bab 15 cara melakukan pembayaran kredivo
Bab 16 nyonya4d
Bab 17 rtp tata4d
Bab 18 cocaqq
Bab 19 cara daftar shopee pinjam
Bab 20 situs gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9358bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

penyelamatan ekstrem

buku mimpi 08
Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak
Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Shofi Ayudiana/pri.
Pokoknya enggak sekarang (tahun 2024). Saya enggak tahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji rencana pembangunan jalan Tol Puncak di Jawa Barat, dan belum ada kepastian kapan konstruksi akan dimulai.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa kajian yang dilakukan meliputi studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Endra memastikan pembangunan proyek Tol Puncak tidak akan dilakukan tahun ini.

"Pokoknya enggaksekarang (tahun 2024). Saya enggaktahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan kan," ujar Endra saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Endra menjelaskan pembangunan Tol Puncak juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa sebagian area Puncak merupakan kawasan lindung dan jika trase Tol Puncak diubah untuk menghindari kawasan lindung maka pembangunan tol kemungkinan akan melewati kawasan permukiman. Jika demikian, maka biaya pembebasan lahan yang harus ditebus pemerintah akan sangat tinggi.

"Di permukiman Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tetapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kami harus mencari keseimbangan dari tiga faktor itu," kata Endra.

Di sisi lain, ongkos pembebasan lahan bisa saja lebih murah, tetapi harus menabrak kawasan lindung, kata dia.

"Jika kami geser trasenya maka bisa saja secara teknis masuk, tetapi secara ekonomi tinggi sekali karena harus membebaskan lahan banyak agar tidak menabrak hutan lindung. Ini yang sedang kami cari, yang optimal seperti apa," katanya.

"Jika sudah optimal, ada opsinya, diputuskan pemerintah, kami cari investornya, dan kami lelang," sambung dia.

Endra lebih lanjut mengatakan bahwa proyek Tol Puncak tidak akan dibangun pada tahun ini karena dia melihat ada banyak jalan alternatif menuju Puncak, salah satunya jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan jalan-jalan daerah yang sudah diperbaiki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah melirik opsi untuk membangun jalan Tol Puncak, yang menghubungkan Caringin--Megamendung--Cianjur, untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Puncak dan Cianjur.

Pembangunan jalan Tol Puncak telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk menata kawasan Puncak.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan tersebut akan dibagi dalam lima seksi. Seksi 1 sepanjang 11,6 kilometer, seksi 2 sepanjang 6,9 kilometer, seksi 3 sepanjang 9,7 kilometer, seksi 4 sepanjang 7,3 kilometer, dan seksi 5 sepanjang 16,3 kilometer.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang
Baca juga: Pengamat sebut pembangunan Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji mendalam
Baca juga: PUPR: Tol Puncak dan 5 proyek tol dalam tahap penyiapan lelang di 2024

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Roh Kudus kelas satu

cempakaslot
Bagas/Fikri dihentikan Ji Ting/Xiang Yu di babak semifinal Thailand Masters
Ganda putra Indonesia Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga di perempat final Thailand Masters 2024 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (2/2/2024). ANTARA/HO-PP PBSI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Langkah dari pebulu tangkis ganda putra Indonesia Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dihentikan ganda putra Tiongkok, Ji Ting He/Xiang Yu Ren di babak semifinal Thailand Masters 2024.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Sabtu, Bagas/Fikri takluk dalam dua gim langsung atas Ji Ting He/Xiang Yu Ren, 0-2 (15-21 dan 6-21).

Memulai gim pertama, Bagas/Fikri mencoba mengambil inisiatif untuk menekan dan memperoleh keunggulan dua poin, 5-3. Namun pola permainan Bagas/Fikri seusai unggul kerap dipatahkan oleh Ji Ting He/Xiang Yu Ren.

Interval gim pertama, Ji Ting He/Xiang Yu Ren mampu membalikkan kedudukan dan unggul dua poin atas Bagas/Fikri, 11-9. Usai interval, Bagas/Fikri melancarkan tempo permainan yang lebih cepat dan memperoleh empat poin beruntun untuk memperkecil kedudukan, 13-14.

Pola serangan Bagas/Fikri yang kerap dibaca Ji Ting He/Xiang Yu Ren sehingga membuat jarak semakin melebar menjadi 13-18. Tertinggal lima poin, Bagas/Fikri tak mampu membalikkan kedudukan dan melepas kemenangan di gim pertama dengan skor 15-21.

Di gim kedua, Ji Ting He/Xiang Yu Ren tampil lebih tenang dan mengatur tempo permainan. Ji Ting He/Xiang Yu Ren menutup interval gim kedua dengan keunggulan tujuh poin atas Bagas/Fikri, 11-4.

Seusai interval, Bagas/Fikri mencoba keluar dari dominasi Ji Ting He/Xiang Yu Ren namun menemui jalan buntu. Ji Ting He/Xiang Yu Ren memperoleh enam poin berturut-turut untuk menutup pertandingan dengan kemenangan di gim kedua, 21-6.

Hasil ini membuat Bagas/Fikri memperoleh kekalahan perdana dari ganda peringkat ke-14 dunia tersebut. Sebelumnya, Bagas/Fikri mampu memetik kemenangan di pertemuan perdana dari Ji Ting He/Xiang Yu Ren pada gelaran Prancis Terbuka yang berlangsung pada Oktober 2023 lalu.

Dengan kekalahan pebulu tangkis ganda putra peringkat ke-20 dunia tersebut membuat Indonesia harus pulang dengan tangan hampa di nomor ganda putra pada kejuaraan Thailand Masters 2024 kali ini.

Baca juga: Bagas/Fikri atasi tekanan untuk maju ke semifinal Thailand Masters

Baca juga: Enam wakil Indonesia siap berjuang di perempat final Thailand Masters

Baca juga: Fikri: Dari awal sampai akhir kami dalam tekanan

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Dewa agung palsu

cara meminjam uang di pegadaian
Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) mengecek alat penanggulangan huru-hara prajurit TNI saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek langsung kesiapan prajurit dan alutsista yang dikerahkan untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

TNI mengerahkan 446.219 prajurit dari tiga matra untuk membantu Polri mengamankan jalannya Pemilu serta membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendistribusikan kotak dan surat suara ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah-daerah yang diyakini rawan.

“Tadi kami juga mengecek ke beberapa pangkotama (panglima komando utama, red.) untuk proses perbantuan distribusi logistik pemilu. Kemarin, ada masalah di Papua saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana, sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman,” kata Agus Subiyanto saat jumpa pers selepas upacara gelar pasukan pengamanan pemilu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis.

TNI menggelar apel kesiapan pasukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dipantau langsung oleh Panglima melalui sambungan video conference(vicon). Di Jakarta, upacara gelar pasukan itu dipimpin oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Setelah upacara, Panglima mengecek beberapa alutsista yang digelar dalam apel kesiapan itu, kemudian juga alat penanggulangan huru-hara (PPH) yang digunakan para prajurit, antara lain tameng dan helm yang mereka gunakan.

Selanjutnya, Panglima mendengar laporan dari beberapa pangdam mengenai kesiapan pasukan di daerahnya masing-masing, antara lain di Maluku dan Papua. Dalam percakapan antara Panglima TNI dan pangdam-pangdam, Agus Subiyanto mengingatkan kembali faktor cuaca buruk yang dapat menghambat distribusi logistik pemilu. Para pangdam pun menjelaskan kepada panglima ada antisipasi yang mereka siapkan demi memastikan logistik pemilu tiba tepat waktu di TPS-TPS.

“Pangkotama atau pangdam itu memiliki rencana kontingensi. Dalam rencana kontingensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi. Kalau alam, biasanya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung merapi. Itu pangkotama memiliki rencana tersebut, kebutuhan personel dan alat kelengkapan yang dibutuhkan,” kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Untuk faktor non-alam, TNI juga mengantisipasi adanya konflik sosial, misalnya kerusuhan, karena itu rangkaian apel gelar pasukan itu juga menampilkan simulasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Dalam penanganan kerusuhan atau kericuhan itu, Panglima memastikan TNI hanya membantu Polri dan baru akan turun manakala ada permintaan dari kepolisian.

“Kami ada SOP-nya dalam mengatasi demo. Jadi, tidak semena-mena juga,” kata Panglima TNI.

Dalam rangkaian apel, Panglima TNI didampingi jajaran kepala staf dan wakil kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra.

Ada pula Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar, Komandan Pasukan Marinir 1 TNI AL Brigjen TNI Umar Farouq, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi.
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

catatan pembunuhan bardik

trik maxwin zeus
Kemenkominfo fasilitasi sulih bahasa isyarat pada debat pilpres
Arsip foto - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (20/7/2023). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi kegiatan sulih bahasa isyarat pada debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai salah satu upaya mewujudkan pemilu yang makin inklusif.

“Yang terpenting dari upaya ini adalah informasi terkait visi dan misi paslon pemimpin bangsa bisa dijangkau semua kalangan, lebih inklusif," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam rilis pers, Minggu.

Usman menilai dengan adanya fasilitas sulih bahasa isyarat, para penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh sekaligus pendidikan politik dari debat sebelum menentukan pilihannya saat pencoblosan.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan

Hal itu mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.

“Sehingga Pemilu 2024 terselenggara secara inklusif dan ramah dengan teman-teman disabilitas,” kata Usman.

Kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres yang digelar di Kementerian Kominfo tersebut bekerja sama dengan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Aksi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas tuli untuk mendapatkan fasilitas dan akses informasi acara debat capres dan cawapres

Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP melalui GPR TV menyediakan ruangan, peralatan live streaming, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan sulih bahasa bersama ini pun sudah dilakukan saat debat pilpres keempat pada 21 Januari 2024. Menurut rencana, saat debat kelima yang digelar Minggu, kegiatan serupa kembali digelar.

Baca juga: Ini profil 12 panelis debat capres terakhir pada Pemilu 2024

Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Laura Lesmana Wijaya pun mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi kegiatan mereka.

Menurut dia, hal tersebut sebagai salah satu langkah nyata pemerintah mendorong keterlibatan semua kalangan dalam berpartisipasi membangun bangsa.

”Harapan saya kerja sama ini tidak hanya sesaat saja melainkan bisa dijadikan tugas negara yang permanen. Ini bisa menjadi model akses informasi bagi daerah-daerah lainnya untuk selalu menggandeng dan melibatkan komunitas kami,” ujarnya.

Laura mengatakan kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Gerkatin yang menjadi mitra dari Pusbisindo.

”Mitra kami sangat kuat karena memiliki tujuan yang sama yakni ingin memberikan akses yang penuh, adil, dan inklusif untuk teman-teman tuli. Maka kami merasa perlu menggandeng Kominfo untuk akses dan fasilitas komunikasi dan informasi dengan kualitas yang tinggi,” ujar Laura. 

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

situs slot terbaik di asia
Imigrasi: Syarat golden visa bagi investor asing di IKN diturunkan
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim. ANTARA/HO-Kantor Imigrasi Polewali Mandar/aa.
..., dari penanaman modal minimal 25 juta dolar AS menjadi minimal 5 juta dolar AS untuk masa tinggal selama 5 tahun.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan bahwa persyaratan golden visa bagi investor, khususnya perusahaan asing, yang hendak menanam modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) diturunkan.

"Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal 25 juta dolar AS menjadi minimal 5 juta dolar AS untuk masa tinggal selama 5 tahun. Untuk masa tinggal 10 tahun, diturunkan dari 50 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS," kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover(nilai penjualan) pada perusahaan induknya, sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN.

Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa pengajuan visa berindeks E28F itu dilakukan secara daring melalui laman web evisa.imigrasi.go.id.

Adapun dokumen persyaratan yang dilampirkan, yaitu paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, pasfoto, serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit 5.000.000 dolar AS (untuk masa tinggal 5 tahun) atau paling sedikit 10.000.000 dolar AS (untuk masa tinggal 10 tahun).

Pada bulan Januari 2024, kata Silmy, tercatat 62 golden visa telah diterbitkan.

Menurut dia, kemudahan golden visa bagi investor merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.

Lebih lanjut Dirjen Imigrasi berharap kebijakan tersebut dapat menggenjot jumlah investasi masuk ke IKN.

"Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya," kata Silmy.

Kebijakan golden visa diluncurkan oleh Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Layanan visa jenis ini memungkinkan warga negara asing (WNA) menetap di Indonesia selama 5—10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Baca juga: Hari Bhakti Imigrasi, Kantor Imigrasi Beijing promosikan "golden visa"
Baca juga: Komisi III apresiasi Ditjen Imigrasi untuk program inovatif

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

kaisar naga merah

slot promo new member
KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024