petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjam uang perorangan

bocoran agus slot 295Jutaan kata 500354Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam uang perorangan》

PM Malaysia ketuai delegasi ke pertemuan tahunan dengan Australia******

PM Malaysia ketuai delegasi ke pertemuan tahunan dengan Australia
Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim. ANTARA FOTO/Rommy Pujianto/foc/aa.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengetuai delegasi ke pertemuan tahunan Pemimpin Malaysia-Australia (ALM) sekaligus mengikuti KTT Khusus ASEAN-Australia yang akan diadakan di Melbourne pada 5-6 Maret 2024.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan pers dikeluarkan di Putrajaya, Minggu, mengatakan dalam pertemuan ALM pada 4 Maret itu, PM Anwar dan PM Australia Anthony Albanese akan meningkatkan kerja sama di bawah kerangka Kerja sama Komprehensif Strategik, termasuk dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, ekonomi digital, dan keamanan siber.

Pertukaran sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) rencananya akan dilaksanakan dalam pertemuan tersebut, di antaranya MoU mengenai kerja sama dalam bidang pendidikan tinggi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) dan penelitian.

Selain itu, ada pula MoU mengenai kerja sama dalam bidang pemuda dan olah raga, kerja sama dan keamanan siber, serta kerja sama praktis antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Australia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam pelaksanaan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT).

Sementara itu, Wisma Putra menyebutkan KTT khusus ASEAN-Australia dilaksanakan dalam rangka 50 tahun peringatan Hubungan Dialog ASEAN-Australia, menyusul terbentuknya Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Australia pada 2021.

ASEAN dan Australia akan menilai status kerja sama yang sudah ada, serta membincangkan memperkuat kerja sama itu dalam berbagai bidang, di antaranya transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, integrasi ekonomi, konektivitas dan kerja sama maritim.

Para pemimpin negara ASEAN dan Australia akan bertukar pandangan mengenai isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. KTT khusus itu dijadwalkan akan mendukung Pernyataan Visi Pemimpin ASEAN-Australia dan Deklarasi Melbourne sebagai dokumen panduan untuk terus memajukan arah kerja sama strategis.

PM Anwar selama, menurut Wisma Putra, juga akan meresmikan Kompleks Olah raga Al-Taqwa,memimpin Pertemuan Meja Bundar dengan para pemimpin industri lokal, sesi pertemuan dengan calon investor potensial, sesi wawancara dengan organisasi media internasional, dan menyampaikan pidato utama di Invest ASEAN Melbourne 2024.

Sejumlah pertemuan juga akan dilakukan di antaranya dengan Gubernur Jenderal Persekutuan Australia (Purn) Jenderal David Hurley AC DSC, diaspora Malaysia di Melbourne dan menyampaikan kuliah umum di Australia National University di Canberra.

Wisma Putra mengatakan partisipasi Malaysia dalam ALM dan KTT khusus ASEAN-Australia mencerminkan komitmen tinggi negara tersebut dalam memperkokoh lagi kerja sama yang sudah ada dengan Australia di bawah kerangka Kerja sama Komprehensif Strategik, melalui platform bilateral dan multilateral.

Baca juga: Malaysia ingin lihat ASEAN menjadi organisasi yang lebih aktif
Baca juga: Australia berkomitmen dukung ASEAN dalam jangka panjang
Baca juga: Jokowi: ASEAN hargai dukungan Australia terhadap Pandangan ASEAN
 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  ******

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  
Suasana pembukaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri pihak KPU, Bawaslu dan perwakilan Forkopimda Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (3/3/2024). ANTARA/
Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara mendapatkan voucher gratis ongkir di shopee

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot 778
matahari88
daftar pinjol ojk 2023
slot server luar gampang maxwin
shio belut hk
mpoid
pedetogel
rekomendasi situs slot terpercaya
link slot gacor 4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 angka jitu apk
Bab 2 megahoki88
Bab 3 info link gacor malam ini
Bab 4 vipbet88 slot
Bab 5 pengalaman menggunakan kredivo
Bab 6 buku tafsir mimpi 00 99
Bab 7 merdeka138
Bab 8 spgtoto
Bab 9 situs slot 38
Bab 10 judibolaslot
Bab 11 pinjaman online home credit
Bab 12 gacor slot online
Bab 13 angka jitu 4d hk malam ini
Bab 14 slot qris gacor
Bab 15 klik4a
Bab 16 jagoslot
Bab 17 merchant kredivo offline bandung
Bab 18 bandarmpo
Bab 19 cara dapat menghasilkan uang
Bab 20 kasih slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah891bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Iblis ada di sekitar

pecah slot
Polisi pastikan tak ada korban dalam bencana pergeseran tanah di Bogor
Lokasi bencana alam pergeseran tanah di Desa Sukamulya, Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Bogor.
Upaya penanganan dan pemulihan terus dilakukan di lokasi bencana yang terdampak pergeseran tanah
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepolisian Sektor Sukamakmur Polres Bogor memastikan peristiwa bencana pergeseran tanah di Desa Sukamulya Sukamakmur Kabupaten Bogor Jawa Barat tidak menyebabkan korban jiwa.

"Kejadian bencana alam tersebut tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Kemudian juga kerugian materiil belum dapat ditaksir," kata Kapolsek Sukamakmur Iptu Supratman di Cibinong, Minggu.

Peristiwa bencana alam pergeseran tanah ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB Sabtu, dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi.

Ia menjelaskan, tim gabungan dari TNI-Polri di Desa Sukamulya telah melakukan pemeriksaan langsung ke tempat terjadinya pergeseran tanah. Hasil pemeriksaan, didapati permukaan tanah yang longsor sekitar 10 hektare.

"Upaya penanganan dan pemulihan terus dilakukan di lokasi bencana yang terdampak pergeseran tanah, dan juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama warga yang tinggal di wilayah rawan longsor," kata Supratman.

Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor M Adam Hamdani mengungkapkan bahwa tanah yang bergeser terjadi di areal galian C atau tambang batu milik PT Rizki Putra.

Tanah yang bergeser dari atas ke bawah itu menutup sebagian permukaan Sungai Cihanjawar yang berada tidak jauh dari lokasi galian C.

"Akibat pergeseran tanah menutup dan menyempitnya arus aliran air Sungai Cihanjawar. Jarak ke permukiman kurang lebih 1,5 kilometer," kata Adam. (KR-MFS)
 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

situs slot terbaik saat ini
Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR
Arsip foto - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

buku mimpi 2d dan pelarian
Italia tembak jatuh drone Houthi di Laut Merah
Arsip - Houthi membajak sebuah kapal milik sebuah perusahaan Israel di Laut Merah. ANTARA/Anadolu/tm
Roma (ANTARA) - Italia menembak jatuh sebuah pesawat nirawak (drone)yang diluncurkan kelompok Houthi Yaman, kata Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Kapal perusak Angkatan Laut Italia Caio Duilio menembak pesawat nirawak (UAV) milik Houthi di Laut Merah, demikian menurut pernyataan Kemenhan pada Sabtu malam.

Disebutkan pula bahwa dronetersebut berjarak 6 kilo meter (3,7 mil) dari kapal Caio Duilio.

Hingga kini belum ada komentar dari kelompok Yaman itu mengenai pernyataan tersebut.

Awal pekan ini Jerman juga menembak jatuh dua dronemilik Houthi di Laut Merah dari salah satu fregat Angkatan Laut mereka Hessen, yang kirim ke wilayah tersebut sebagai bagian dari misi angkatan laut Uni Eropa Aspides untuk melindungi pelayaran.

Kelompok Houthi menargetkan kapal-kapal kargo yang merupakan milik atau yang dioperasikan perusahaan Israel atau yang mengangkut barang dengan tujuan Israel di Laut Merah.

Hal itu dilakukan Houthi sebagai bentuk solidaritas terhadap Jalur Gaza yang dibombardir Israel sejak 7 Oktober.

Laut Merah merupakan salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pendistribusian minyak dan bahan bakar.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Serangan udara koalisi pimpinan AS gempur ibu kota Yaman
Baca juga: Houthi akan selamatkan kapal Inggris dengan imbalan bantuan masuk Gaza
Baca juga: Houthi Yaman dan Uni Eropa bahas soal keamanan Laut Merah

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Memasuki jalan iblis

rtp gacor77
Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR
Arsip foto - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dianhuang

situs judi 303
Mandenas: PSBS Biak butuh Rp50 miliar untuk kompetisi Liga 1 Indonesia
Tim PSBS Biak. ANTARA/HO-Media Officer PSBS Biak.
Jayapura (ANTARA) - Manajer PSBS Biak Yan Mandenas mengatakan skuad berjuluk Badai Pasifik tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp50 miliar untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025.

"PT Freeport Indonesia, Bank Papua, dan PT Nusa Tuna yang saat ini menjadi sponsor utama PSBS Biak akan tetap memberikan dukungan kepada kami untuk Liga 1 Indonesia musim depan," kata Mandenas di Jayapura, Minggu

Menurut Mandenas, selain ketiga sponsor tersebut pihaknya juga akan mencari sponsor lain untuk memenuhi kebutuhan tim selama menjalani kompetisi Liga 1 Indonesia.

"Kami bisa pastikan satu atau dua sponsor akan memberikan dukungan bagi PSBS Biak, saat ini kami sudah melakukan komunikasi dengan Kopi ABC," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait dengan stadion yang akan digunakan PSBS Biak di Liga 1 Indonesia musim depan kemungkinan manajemen akan mencari stadion di luar Papua karena mempertimbangkan harga tiket pesawat yang sangat mahal.

"Ada waktu-waktu tertentu penerbangan ke Papua mahal dan susah sehingga kami akan mencari alternatif menggunakan stadion di Pulau Jawa," ujarnya.

Dia menambahkan untuk melengkapi komposisi pemain menjelang Liga 1 Indonesia pihaknya juga akan merekrut pemain asing dan pemain top asal Papua yang kini membela tim luar seperti Ricky Kambuaya dan Kelly Sroyer maupun Yakob dan Yance Sayuri.

"Khusus untuk pemain asing kami akan merekrut lima pemain dan saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan pemain dari Brasil, Argentina, Belanda, dan Portugal," katanya.

Baca juga: Persebaya memenangi laga kandang 2-1 atas PSS Sleman
Baca juga: Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania
Baca juga: Rans Nusantara FC bidik tiga poin ketika jamu Persib Bandung

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

cara menggunakan voucher 30rb lazada pengguna baru
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?
Arsip - Masyarakat sebagai pelanggan mengisi BBM berkualitas, bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU milik Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Unggahan yang menarasikan Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024. CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menyampaikan hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan. (Facebook)
Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024