cara dapat uang dari google

Raja Sembilan Matahari

Dikritik Akademisi UGM, UII, hingga UI, Jokowi Bilang Begini******

Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Untuk diketahui, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain, Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Respons Jokowi Dikritik Akademisi UGM, UII, dan UI”

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Solopos Hari Ini : Alarm Keras dari Akademisi******

”Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang meng­ingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak men­jelang pemilu,” kata dia.

Dari Sumatra Barat, Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas (Unand) mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa. Manifesto berisi lima pernyataan itu disampaikan lebih kurang 100 orang dari kalangan dosen dan mahasiswa universitas tertua di luar Pulau Jawa itu.

”Kami me­nolak segala bentuk praktik po­litik dinasti dan pele­mahan institusi demokrasi,” kata peng­gagas aliansi sivitas akade­mi­ka Unand, Hary Effendi Iskandar, saat membacakan manifesto itu, Jumat, di kampus Limau Manis Unand, Padang. ”Kami me­nuntut Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Budaya itu.

Manfaatkan Efek Minimal Debat

SOLO—Rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wa­kil presiden (cawapres) segera ditutup dengan debat terakhir pada Minggu (4/2/2024). Rea­litas publik Indonesia dan ha­sil survei menunjukkan efek per­forma para kandidat dalam de­bat tidak signifikan terhadap elektabilitas.

Dalam debat terakhir, ketiga capres akan beradu gagasan de­ngan tema Kesejahteraan So­sial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Ketiga paslon ini masing-masing punya target tersendiri dalam isu ini. Dalam dokumen janji politik, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mematok target minimal 15 juta lapangan kerja baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025-2029.

Prabowo Subianto-Gibran Ra­kabuming Raka tidak menarget­kan jumlah, tetapi menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan pekerja dalam negeri. Sementara itu, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mematok target 17 juta la­pangan kerja baru.

Kala Frozen Food Kuasai Meja Makan

Produk makanan beku atau frozen foodsudah ada sejak lama. Dalam aktivitas sehari-hari, orang banyak menggunakan produk makanan beku. Es krim misalnya sebagai salah satu produk makanan beku yang terjaga dalam rantai dingin.

Pada 2010-an, penikmat siaran televisi tentu tak asing dengan iklan makanan beku dari PT Primafood International. Ialah Fiesta. Iklan itu sangat diingat masyarakat sebab kala itu Fiesta menjadi merek prestise. Tak banyak saingan dan kesan prestise itu masih melekat. Meski merek lain kini bermunculan.

Gelombang Korea (Korean wave) ke Indonesia berpengaruh terhadap sektor makanan. Misalnya makanan ala barbekyu Korea (Korean BBQ) sebuah tren memasak dan memanggang daging di atas pemanggang berbentuk bulat. Di Indonesia, metode memasak ala barbekyu Korea dikombinasi dengan beberapa produk beku lainnya.

Sri Mulyani Ingatkan Uang Bansos dari Pajak

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan alokasi belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos)—termasuk bantuan sosial (bansos)—sebesar Rp496,8 triliun. Nilai itu membuat anggaran bansos menjadi sorotan menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.

Anggaran itu lebih tinggi daripada anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, anggaran perlinsos yang digelontorkan tahun ini ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan membangun sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Ada beberapa program prioritas yang ditetapkan dalam anggaran perlinsos 2024. Pertama, Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, program bansos sembako untuk 18,8 juta keluarga.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (3/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Dao Zhen Xinghe

Resmi Mundur, Mahfud Md Titip 3 Hal Ini ke Jokowi******

Kemudian, Mahfud juga menitipkan upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat, yang selama dia menjabat sebagai Menkopolhukam, telah berjalan.

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12 (kasus). Itu secara hukum sangat sulit, biar secara hukum dibicarakan pemerintah atau menko polhukam berikutnya. Tetapi, yang sudah diselesaikan penyelesaian non-yudisial, yaitu khusus untuk korban bukan pelakunya,” kata Mahfud Md.

Persoalan ketiga, Mahfud melanjutkan, saat ini ada upaya menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi atas inisiatif DPR RI. Padahal, UU MK yang saat ini berlaku juga belum lama direvisi.

“Saya katakan, Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya hentikan pembahasan itu, karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang,” kata Mahfud Md.

Di luar itu, Mahfud meyakinkan presiden pekerjaan-pekerjaan rutin di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan terus berjalan yang seluruhnya dikendalikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Polhukam, Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.

“Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh tujuh deputi, tujuh kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pudjo sesmenko yang kendalikan jika saya sedang cuti,” kata Mahfud Md.

Mahfud yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama Ganjar Pranowo, memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam RI. Surat pengunduran itu diserahkan secara langsung oleh Mahfud ke Presiden Jokowi.

Mahfud resmi tak lagi menjabat sebagai Menkopolhukam manakala presiden menerbitkan keputusan presiden (Keppres) terkait itu. Sejauh ini, Keppres terkait pemberhentian Mahfud belum dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

panduan tuhan

Cak Imin Ingatkan Jokowi Tak Berpihak di Pilpres 2024******

Menurutnya, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Jokowi memegang jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Selain itu, Cak Imin mengeklaim dukungan kepada dirinya dan pasangan capresnya, Anies Baswedan, semakin meluas dan menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Menurut dia, suara dukungan untuk perubahan semakin tak terbendung.

“Suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Cak Imin juga mengaku optimistis dapat memperoleh 70% suara di Banten. Cak Imin menilai masyarakat Banten memiliki fanatisme yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

“Alhamdulillah Banten ini termasuk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini, 70% suara di Banten,” katanya.

Raksasa datang ke dunia

Cak Imin Ingatkan Jokowi Tak Berpihak di Pilpres 2024******

Menurutnya, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Jokowi memegang jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Selain itu, Cak Imin mengeklaim dukungan kepada dirinya dan pasangan capresnya, Anies Baswedan, semakin meluas dan menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Menurut dia, suara dukungan untuk perubahan semakin tak terbendung.

“Suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Cak Imin juga mengaku optimistis dapat memperoleh 70% suara di Banten. Cak Imin menilai masyarakat Banten memiliki fanatisme yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

“Alhamdulillah Banten ini termasuk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini, 70% suara di Banten,” katanya.

Jiuxiaojue

Cak Imin Tanggapi Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik di KPU******

Ketua Umum PKB itu menyatakan, saat ini ada dua catatan hitam dalam politik nasional. Pertama, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan kedua, putusan DKPP.

“Ini catatan hitam, yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa, percaya diri dan bangga, bahwa bangsa ini mengedepankan etika,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Cak Imins, walaupun putusan DKPP tidak memengaruhi pencalonan Gibran, tetapi yang terpenting adalah persoalan etika.

“Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, lingkungan hidup, tata pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu, pijakannya etika,” tegasnya.

DKPP memvonis ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).