rjs138

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Curiga Greenpeace di Balik Mulusnya Program B35 Tapi Minyakita Langka******

Juru Kampanye Hutan GreenpeaceIndonesia Arie Rompas menduga ada monopoliindustri di balik jalannya program B35 dan kelangkaan Minyakita.

Kecurigaan itu merujuk pada laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut program B35 menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi.

"B35 berjalan, tiba-tiba Minyakita hilang. Karena memang monopoli industri ini sangat besar. Mereka yang dapat subsidi ya mereka-mereka lagi. Bukan subsidi, ini menambah keuntungan buat mereka (korporasi dan oligarki)," kata Arie di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum meresponsya.

Bicara soal kuota hingga supply crude palm oil (CPO), Arie mengatakan itu bergantung kuota permintaan. Menurutnya, di kasus kelangkaan minyak goreng, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)danDomestic Price Obligation (DPO)tidak mampu menjadi solusi.

"Karena kontrolnya dari hulu ke hilir masih dikuasai segelintir perusahaan, itu yang dimainkan. B35 diterapkan tiba-tiba Minyakita hilang. Dalam konteks saat ini, kuota terhadap minyak goreng juga digunakan untuk biodiesel," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto menuding mudahnya pemerintah menaikkan program B30 ke B35 tidak lepas dari peran orang kuat alias raksasa korporasi yang berperan mengatur alokasi dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa ironis Minyakita langka ketika program B35 resmi berlaku sejak 1 Februari 2023. Menurutnya, kebutuhan untuk minyak goreng sejatinya bisa terpenuhi melihat capaian produksi RI.

Herman mengatakan begitu volume subsidi biodiesel meningkat, ekspor meningkat, kemudian harga komoditas di tingkat internasional meningkat, kebutuhan untuk minyak goreng malah tidak terpenuhi.

"Kita hanya butuh 7,5 juta metrik ton dalam setahun untuk minyak goreng dengan harga afirmatif, tidak terjadi. Betapa ironisnya, padahal kita produksi 50 juta metrik ton setahun. Bahkan hari ini minyak goreng curah mulai langka, Minyakita yang disubsidi pemerintah hilang," jelas Herman.

Herman mengatakan pada akhirnya tetap swasta yang akan untung. Ia bahkan menyebut suatu saat sawit rakyat juga bakal hilang karena terus dipermainkan dan tidak memiliki saluran industrinya.

Liu Wuxie Xu Lingxue

Mendag Zulkifli Ingatkan Pedagang Jangan Oplos Beras Bulog******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta para pedagang jangan main-main melakukan pengoplosan beras Bulog. Pedagang yang nakal mengoplos beras akan ditangkap Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Hal itu ia ungkapkan saat memantau ketersediaan dan harga barang pokok di Pasar Kreneng, Denpasar, Bali, Sabtu (4/2).

"Itu yang tidak boleh, nanti kena satgas, iya jangan main-main lah. Kasih tau kawan-kawan jangan ngoplos-ngoplos, jangan," kata Zulhas kepada pedagang di Pasar Kreneng.

"Dari Bulognya R 8.300 per kg dan di pasar diecer boleh sampai Rp9.450," imbuhnya.

Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan untuk menstabilkan harga beras yang masih tinggi, maka pihaknya telah memasok beras Bulog sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau kurang, sekarang lagi dibanjiri (operasi pasar Bulog) di mana-mana, dikirim. Ini baru datang lagi 300 ribu ton dipasok ke pasar-pasar juga," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melakukan sidak ke gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat (3/2) lalu. Hasilnya, dia mendapati adanya sejumlah gudang yang diduga menyelewengkan beras milik pemerintah.

Dari kunjungan ke tiga gudang Cipinang, Budi Waseso atau Buwas menemukan dua temuan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Salah satunya, beras Bulog yang dioplos dengan merek lain.

"Tadi sudah lihat kan, berasnya sudah di-mix, campur. Semakin saya jalan, semakin banyak saya temukan. Makanya mau saya cek ke laboratorium," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

IHSG Diprediksi Menguat di Tengah Kenaikan Suku Bunga The Fed******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diproyeksi akan menguat pada perdagangan Jumat (3/2).  Penguatan IHSG diprediksi masih bertahan meski The Fed menaikkan suku bunga. 

"Hari ini IHSG berpotensi menguat. Perkembangan pergerakan IHSG masih menunjukkan konsolidasi wajar di tengah kenaikan suku bunga yang baru dirilis oleh The Fed," kata CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya dikutip dari riset hariannya.

William menilai potensi kenaikan IHSG masih terbuka berkat data perekonomian dalam negeri masih terlihat dalam keadaan stabil. Selain itu, faktor yang mendukung adalah saat ini masa rilis data laporan kinerja emiten yang diperkirakan menunjukkan kinerja membaik.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.754 dan resistance 6.921. Untuk saham pilihan, William merekomendasikan PWON, BBRI, UNVR, BBCA, HMSP, TBIG, dan ASRI.

Serupa, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan menguat hari ini.

"IHSG diperkirakan akan menguji zona resisten 6.910-6.917," kata Ivan.

Namun, menurutnya, pergerakan masih berpeluang untuk jatuh dan melanjutkan struktur downtrend sebelumnya menuju 6.790 apabila IHSG gagal menembus ke atas 6.917.

Menurutnya, pergerakan IHSG masih dalam momentum bullish. Bullish merupakan kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.815 dan resistance 6.933. Saham pilihannya adalah ITMG, TBIG, dan TKIM.

IHSG ditutup di level 6.890 pada Kamis (2/1) sore. Indeks saham menguat 28,31 poin atau plus 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.111 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.928 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 295 saham menguat, 237 terkoreksi, dan 185 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata keloladana pensiunBUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dariDetik Finance, Sabtu (3/2).

"Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuhnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

130 Pembeli Meikarta Rugi Rp30 M karena Apartemen Belum Diserahkan******

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan mengungkapkan total kerugian konsumen Meikarta mencapai Rp30 miliar.

Kerugian konsumen ini berasal dari biaya yang dikeluarkan untuk membayar unit apartemen Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Diketahui, anak perusahaan Lippo Group itu seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen. Namun, hingga waktu yang dijanjikan konsumen tidak pernah menerima apartemen itu.

Ia menambahkan jumlah kerugian Rp30 miliar itu baru berasal dari pembelian yang terdata dan tergabung dalam komunitas. Oleh karena itu, ia meyakini kerugian itu bisa lebih besar lagi.

"Yang terdata pasti sekitar Rp30 miliar. Itu (berasal dari) sekitar 130 yang terdata. Yang tidak terdata ada sekitar 300-400 orang, itu kami belum masukan karena dia (konsumen) belum melengkapi data-data yang diperlukan," ungkap Rudy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Di sisi lain, ia mengatakan PKPKM pun tidak mau asal-asalan dalam menghimpun data konsumen. Hal tersebut dilakukan demi mencegah pihak yang hanya mengaku sebagai korban tanpa dibarengi dengan data yang valid.

"Kami tidak asal terima karena kami komunitas berbadan hukum," imbuhnya.

Ia mengatakan pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PY MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, pihak Meikarta mengklaim sudah menyerahkan 1.700 unit apartemen kepada konsumen.

Pada Agustus 2022, Meikarta melakukan serah terima unit apartemen di tower ke-11 dan ke-12 Timberlake Tower. Total unit yang sudah diserahterimakan kepada pembeli diklaim sebanyak 1.700-an unit.

"Ini merupakan tower yang ke-11 dan ke-12 yang akan diserahterimakan ke pemilik unit," ujar 'Chief Marketing Officer' (CMO) Meikarta, Lilies Surjono, dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Meikarta juga mengaku sudah melakukan serah terima tower ke-9 dan ke-10. Mengutip detik.com, ia mengatakan, Meikarta sudah melakukan serah terima kepada para konsumen sebanyak 1700-an unit.

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]