rtp net77

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?******

Komisi VI DPR RI berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirsoal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Ia meminta kepastian Erick soal kapan masyarakat umum bisa menaiki kereta cepat. Harris juga menyinggung soal wacana KCJB diperpanjang hingga Surabaya, di mana diklaim bisa menjadi capaian luar biasa andai terwujud.

"Kalau hanya Jakarta-Bandung dibanggakan 27 menit, rasanya akan jauh lebih bermanfaat kalau 3 jam menuju Surabaya dari Jakarta. Ini bisa menjadi satu capaian luar biasa kalau di masa Pak Erick sampai ke Surabaya, paling tidak awalnya sampai ke sana," tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron turut mempertanyakan kapan kepastian KCJB beroperasi. Ia pun bernostalgia sempat gontok-gontokan dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, sekarang Wamen BUMN I, soal kereta cepat.

Di lain sisi, ia mempertanyakan soal kapan investasi jumbo di proyek kereta cepat ini bisa balik modal. Namun, Herman meminta Erick dan jajarannya menjawab di lain kesempatan atau melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Ananta Wahana meminta klarifikasi Erick Thohir dan jajaran soal kabar yang beredar terkait penurunan target harian penumpang KCJB.

"Kalau lihat targetnya, Pak Wamen (Kartika Wirjoatmodjo) pada 2022 mengatakan penumpangnya 61 ribu per hari, turun 31 ribu, saya dengar lagi jadi 10 ribu. Jadi turun terus, nanti gimana kira-kira dampak ke perusahaan? Mohon kita dapatkan penjelasan tentang perhitungan terbaru karena target penumpangnya jauh turun merosot," tutur Ananta.

[Gambas:Video CNN]

Erick tak menanggapi langsung dalam rapat tersebut. Kendati, seusai raker ia menjelaskan bahwa rencana peresmian KCJB sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Ia lantas menyandingkan Indonesia dengan beberapa negara maju, seperti Prancis hingga China. Menurutnya, Indonesia sudah masuk kategori negara maju karena punya kereta cepat.

"Membuktikan Indonesia bisa sebagai negara maju, kita miliki kereta api cepat sekarang. Kemarin sedang dihitung ulang untuk lebih efisien lagi bisa didorong sampai Surabaya, tapi ini masih dikalkulasi," jelas Erick.

"Kalau negara-negara maju, seperti Prancis, Italia, Inggris, China apalagi sudah punya 26 ribu km (jalur KA cepat), kalau kita mau maju kita harus bisa. Tapi tentu dengan hitung-hitungan baik, bukan hanya euforia punya kereta api cepat," tutupnya.

Sahabat di sebelah

Banyak yang Minat, Kemenhub Bakal Tambah Rangkaian LRT Jabodebek******

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah rangkaian keretaLRT Jabodebek seiring dengan peningkatan animo masyarakat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan tercatat dalam satu hari LRT Jabodebek bisa mengangkut 56.286 penumpang.

"Kami optimis angka ini masih akan terus meningkat," tutur Risal di Jakarta, Senin (11/9).

Selain animo masyarakat yang cukup tinggi, Risal menjelaskan bahwa jumlah rangkaian kereta memungkinkan untuk ditambah menyusul meningkatnya capaian ketepatan waktu (on-time performance/ OTP).

Terkait hal itu, dalam 5 hari terakhir atau mulai 5 hingga 9 September 2023, capaian OTP LRT Jabodebek sudah mencapai 81 persen dengan rata-rata keterlambatan hanya berkisar 1,9 menit.

Kendati demikian, Risal mengimbau kepada operator untuk betul-betul memastikan kendala yang ada sudah sepenuhnya tertangani dengan baik sebelum jumlah rangkaian kereta yang dioperasikan bertambah.

"Selesaikan kendala-kendala yang kemarin sudah teridentifikasi dan lakukan sesuai standar/aturan yang telah ditetapkan," tegas Risal.

Jumlah rangkaian LRT Jabodebek rencananya akan ditambah menjadi 16 rangkaian dan secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 27 rangkaian, sementara saat ini baru 14 rangkaian yang beroperasi.

Dengan penambahan jumlah rangkaian menjadi 16 rangkaian kereta, headway atau waktu tunggu antar kereta dapat ditekan menjadi 7,5-15 menit dengan waktu tempuh 50-54 menit.

Lebih lanjut, Risal menyebutkan bahwa jadwal operasional LRT Jabodebek juga akan dievaluasi untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat.

"Kami tengah mengeluarkan rekomendasi agar LRT Jabodebek dapat dioperasikan lebih malam mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB sehingga dapat mengangkut masyarakat yang pulang lebih malam, semoga dapat terealisasi setelah penambahan jumlah rangkaian kereta," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Bahlil Minta Maaf Batal ke Rempang Sore Ini, Temui Warga Akhir Pekan******

Menteri Investasi/ Kepala BKPMBahlil Lahadalia memohon maaf tidak bisa datang langsung keRempang, Kepulauan Riau sore ini dan besok. Namun, ia berjanji akan menemui warga Rempang akhir pekan ini.

"Maaf tidak bisa turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden (Joko Widodo) meninjau pabrik baterai LG di Karawang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya insyaallah paling lambat akhir minggu ini saya akan masuk ke Batam dan akan laporkan ke Bapak Presiden. Dan atas seizin perintah yang mulia-mulia (anggota Komisi VI DPR RI) ini saya akan berikan laporan," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan perlu mencocokkan dengan agendanya terlebih dahulu. Namun, Bahlil janji akan segera menunaikan titah Presiden Jokowi tersebut.

"Eh, harinya saya belum tentukan. Insyaallah minggu ini, saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada di saya, tapi Presiden perintahkan secepatnya. Saya agendakan mungkin akhir minggu ini," usai Bahlil selepas raker.

Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut. Bentrokan warga dengan aparat terjadi karena penolakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan. Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

"Menurut saya, nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," imbuhnya.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

Jiang Pingchuan Su Yan

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]