petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

55togel

88 slot game 574Jutaan kata 42858Orang-orang telah membaca serialisasi

《55togel》

Rincian Besaran Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Perppu Cipta Kerja mengatur jumlah pesangon yang diterima karyawan di-PHK bergantung pada masa kerjanya, dengan maksimal 9 kali upah.
Perppu Cipta Kerja mengatur jumlah pesangon yang diterima karyawan di-PHK bergantung pada masa kerjanya, dengan maksimal 9 kali upah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru).
Jakarta, CNN Indonesia--

Besaranpesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Para korban PHK bisa menerima pesangon bergantung masa kerjanya, dengan maksimal pesangon 9 kali upah. Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal 156 ayat (1) Perppu itu.

Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih hanya mentok mengantongi pesangon 9 kali upah.

Secara rinci, besaran pesangon dimuat dalam Pasal 156 ayat (2), yakni sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Lihat Juga :
Pengusaha Bantah Perppu Cipta Kerja Hapus Aturan Libur 2 Hari Sepekan

Selain pesangon, Perppu juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja bagi karyawan korban PHK.

Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Lihat Juga :
Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Karyawan yang diputus hubungan kerjanya juga berhak menerima yang penggantian hak, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4), yakni:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Pemerintah berdalih penerbitan Perppu demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

[Gambas:Video CNN]

(pta/dzu)

Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah******

Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 dengan menambah besaran bantuan bagi penerima dan mengubah skema pelatihan.
Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 dengan menambah besaran bantuan bagi penerima dan mengubah skema pelatihan. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 dengan menambah besaran bantuan bagi penerima.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun ini dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (bansos).

"Di 2023 nanti, Program Kartu Prakerja dengan skema normal ditargetkan akan menjangkau 1 juta penerima. Dengan skema normal ini, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid serta insentif yang diberikan akan dilakukan penyesuaian," jelas Airlangga seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (2/1).

Total bantuan Rp4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Meski total bantuan yang diterima tahun depan lebih besar, namun insentif yang diterima peserta akan lebih kecil. Sebab, anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja, bukan untuk insentif lagi.

Tahun lalu, total bantuan Rp3,55 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp600 ribu per bulan), dan insentif survei Rp150 ribu.

Airlangga mengatakan pelatihan Kartu Prakerja akan dilakukan secara offlineatau tatap muka. Berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya hanya melalui online.

"Seiring dengan mulai pulihnya pandemi covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal program Kartu Prakerja," ujarnya.

Airlangga menyampaikan bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di triwulan pertama 2023. Namun demikian persiapan pelaksanaan sudah mulai dijalankan pada akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:pinjam uang tokopedia

Perbarui waktu:2024-06-11

Daftar bab terbaru
bola123
situs slot terpercaya online 24 jam
win slot gacor
daftar main slot
istanabet88
idr508
cara dapat uang shopee
jagomerah88
sgp paito
Daftar isi semua bab
Bab 1 mirna slot
Bab 2 petir 777
Bab 3 qqmacanslot
Bab 4 king 77 slot
Bab 5 raja88
Bab 6 aplikasi kredit hp tanpa dp tanpa kartu kredit
Bab 7 slot89
Bab 8 erek erek joyoboyo 2d
Bab 9 trik bobol slot online
Bab 10 erek erek 2d 3d bergambar
Bab 11 pinjaman online pasti cair tanpa bi checking
Bab 12 pinjol
Bab 13 link maxwin slot
Bab 14 ug slot gacor
Bab 15 permainan yang menghasilkan uang tanpa modal
Bab 16 mega118 slot
Bab 17 707 slot
Bab 18 slot gacor x250
Bab 19 4d slot gacor hari ini
Bab 20 cara menggunakan apk akulaku
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5014bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Era Abadi: Penjaga

togel duit
Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau PSO sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023.
Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau PSO sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023. (CNN Indonesia/Farida).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023.

Anggaran ini diberikan Kemenhub ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui penandatanganan kontrak perjanjian antar keduanya di Kantor Kemenhub, Jumat (30/12).

"Penugasan pemerintah ini dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp2,54 triliun," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono dalam penandatanganan kerja, Jumat (30/12).

Kedua, kereta api ekonomi jarak sedang untuk sembilan lintas pelayanan dengan volume sebesar 5.081.089 penumpang dalam satu tahun.

Ketiga, kereta api ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal sebanyak 26 lintas dengan volume sebesar 28.995.408 penumpang dalam satu tahun.

Keempat, kereta api rel diesel (KRD) ekonomi terdapat 13 lintas pelayanan dengan volume 4.032.153 penumpang dalam satu tahun.

Lihat Juga :
KSPI Bantah Klaim Pengusaha soal PHK: Jangan Ngomong Sembarangan

Kelima, kereta api ekonomi lebaran terdapat empat lintas pelayanan dengan volume 122.650 juta penumpang dalam satu tahun.

Keenam, kereta api rel listrik Jabodetabek dengan volume 230.804.101 penumpang dalam satu tahun dan KRL Yogyakarta dengan volume 4.401.414 penumpang dalam satu tahun.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan nilai kontrak penyelenggara subsidi perintis sebesar Rp124,75 miliar untuk lima lintas pelayanan.

Pertama, kereta api perintis Cut Meutia-Kutablang dengan panjang 21,5 km dengan nilai kontrak Rp18,83 ribu dengan frekuensi delapan kereta per hari.

Lihat Juga :
Serikat Pekerja Pertanyakan Standar K3 di Smelter PT GNI

Kedua, kereta perintis Lembah Anai dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau-Kayutanam sepanjang 38 km dengan nilai kontrak Rp14,4 miliar dengan frekuensi tetap yaitu enam kali per hari.

Ketiga, kereta perintis LRT Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan bandara DJKA sepanjang 23 km, dengan nilai kontrak Rp76,53 miliar dengan frekuensi 88 kereta setiap hari.

Keempat, kereta perintis Batara Kresna dengan lintas pelayanan Purwosari-Wonogiri sepanjang 36,7 km dengan nilai kontrak Rp8,36 miliar dengan frekuensi tetap 4 kereta api per hari. Kelima, kereta perintis Datuk Belambangan dengan lintas pelayanan Tegal-Tebing Tinggi-Lalang sepanjang 35,5 km dengan nilai kontrak Rp8,50 miliar dengan frekuensi dua kereta api per hari.

"Dengan ditandatangani kontrak ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman dan terjangkau, serta menunjang pemerataan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembangunan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

Xianchi

permainan slot gampang menang
Perampungan restrukturisasi Garuda Indonesia salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Surat Utang Baru dan Sukuk Baru pada 28 dan 29 Desember 2022.
Maskapai Garuda Indonesia. (AFP Photo / Romeo Gacad)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi merampungkan proses restrukturisasi kinerja usaha yang terus diintensifkan sejak akhir 2021 lalu. Perampungan restrukturisasi tersebut salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Surat Utang Baru dan Sukuk Baru pada 28 dan 29 Desember 2022.

Terbitnya Surat Utang dan Sukuk Baru itu juga sebagai rangkaian akhir dari aksi korporasi strategis yang dilaksanakan Garuda Indonesiauntuk mencapai tanggal efektif berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2022 yang lalu.

Efektivitas dari seluruh ketentuan perjanjian perdamaian ini melengkapi implementasi berbagai tahapan fundamental lainnya yang telah dicapai oleh Garuda melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Bertepatan dengan momentum penutup tahun, Garuda berhasil merealisasikan komitmennya dalam pemenuhan kesiapan realisasi perjanjian perdamaian, sebagai bagian dari tahapan krusial dalam merampungkan proses restrukturisasi," ujarnya melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Sabtu (31/12).

Irfan menuturkan sejumlah tahapan strategis telah dilalui Garuda dalam merampungkan proses restrukturisasi ini, mulai dari perolehan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian oleh PN Jakarta Pusat, termasuk di dalamnya memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lainnya.

Selain itu, maskapai pelat merah itu juga secara resmi telah menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun sebagai dukungan terhadap langkah penyehatan kinerja Garuda sebagai national flag carrier.

Adapun sejumlah tahapan fundamental perampungan proses restrukturisasi tersebut diantaranya dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 39.788.136.675 lembar saham atau senilai Rp7,79 triliun yang meliputi realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya.

Tahapan ini yang kemudian dilanjutkan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) di mana Garuda telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konversi utang sebesar 25.806.070.908 lembar saham atau senilai Rp5,05 triliun, termasuk didalamnya realisasi Obligasi Wajib Konversi.

Irfan mengatakan dengan serangkaian pendistribusian saham baru tersebut, Garuda saat ini memiliki komposisi kepemilikan saham yang terdiri dari kepemilikan pemerintah sebesar 64,54 persen, Trans Airways 7,99 persen, saham publik 4,83 persen, serta saham kreditur 22,63 persen.

Melengkapi penyelesaian tahapan penerbitan saham baru itu, Garuda juga telah menerbitkan Sukuk Baru sebagai bagian dari tindak lanjut restrukturisasi Garuda atas Global Sukuk senilai US0 juta yang telah direstrukturisasi menjadi sukuk baru dengan nilai pokok sebesar US,01 juta dengan tenor jatuh tempo sembilan tahun sejak diterbitkan.

Adapun jumlah distribusi periodik adalah sebesar 6,5 persen tunai atau selama dua tahun pertama atas pilihan Trustee, 7,25 persen yang harus dibayar dalam bentuk natura (payable in-kind/PIK).

Lebih lanjut, Garuda juga telah menerbitkan instrumen Surat Utang Baru sebagai bagian dari skema restrukturisasi untuk kreditur yang terklasifikasi sebagai pemberi sewa, kreditor sewa pembiayaan, pabrikan pesawat, para vendor MRO, dan para kreditur utang usaha luar negeri yang berhak menerima surat utang baru sesuai rencana perdamaian dengan jumlah pokok awal sebesar US4,21 juta dengan tenor jatuh tempo selama sembilan tahun sejak diterbitkan.

Sejalan dengan berbagai langkah strategis tersebut, Garuda juga mencatatkan pertumbuhan kinerja positif. Hal itu terlihat dari pertumbuhan penumpang secara group hingga kuartal III-2022 sebesar 37,05 persen menjadi 10.498.823 penumpang dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Irfan memperkirakan trafik penumpang juga akan terus tumbuh hingga 30 persen menjelang penutup tahun ini jika dibandingkan dengan periode November 2022. Hal tersebut juga terefleksikan melalui pembukuan kinerja keuangan Garuda yang sejak pertengahan 2022 secara konsisten terus membukukan kinerja positif.

Tak hanya itu, dari optimalisasi ketersediaan alat produksi, hingga akhir tahun ini, Garuda dapat mengoperasikan sekitar 53 armada. Adapun pada 2023 mendatang, Garuda menargetkan dapat mengoperasikan sedikitnya 66 armada di luar armada yang dimiliki sebanyak enam armada.

"Dengan outlook kinerja yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif serta progress positif yang dicapai Garuda dalam memperkuat landasan hukum atas berbagai tahapan restrukturisasi ini, kami optimistis tahun 2023 akan menjadi momentum Garuda untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan berdaya saing serta tentunya terus mengedepankan fokus profitabilitas kinerja usaha," tutup Irfan.

(ryh/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

cara dapat dollar di internet
Partai Buruh menuntut 9 poin utama sebagai landasan revisi Perppu Ciptaker mulai dari upah hingga pesangon korban PHK.
Partai Buruh menuntut 9 poin utama sebagai landasan revisi Perppu Ciptaker mulai dari upah hingga pesangon korban PHK. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Buruh menuntut 9 poin utama sebagai landasan revisi Perppu Ciptaker.

"Sikap Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan pasal yang ada di perppu itu harus dicabut dan diperbaiki. Dengan demikian ada peluang untuk memperbaiki pasal-pasal lain yang diminta, diusulkan oleh serikat buruh, termasuk Partai Buruh kepada pemerintah," tegas Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (2/1).

Iqbal menjelaskan serikat buruh sebenarnya sudah berdiskusi secara informal dengan unsur pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Buruh juga telah mencapai kesepahaman berupa 9 poin penting yang harus diakomodasi dalam Perppu Ciptaker.

"Kami sudah minta perbaiki itu (jam kerja). Bahwa kalau 5 hari kerja, liburnya 2 hari dalam seminggu. Kalau 6 hari kerja, liburnya sehari. Eh, pembuat perppu ini malah gak ngikutin, buru-buru dan nampaknya pembuatnya sama (dengan UU Ciptaker)," tegas Iqbal.

Ketujuh, pengaturan soal cuti, termasuk buruh atau pekerja perempuan. Menurut Iqbal, upah pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan atau haid harus dibayarkan. Namun, dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker hal tersebut tidak dijamin.

Iqbal menyalahkan pembuat perppu yang tak mendengar aspirasi buruh tersebut. Menurutnya, jangan salahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mendetail mencermati keseluruhan isi Perppu Ciptaker tersebut, melainkan pembuat yang menurutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedelapan, terkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, sekaligus yang terakhir adalah tentang sanksi pidana yang dihapuskan. Di mana sebelumnya dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu dihapuskan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker dan berlanjut ke Perppu Ciptaker.

"Ada 9. Itu sudah ada kesepahaman dengan tim Kadin. Partai Buruh tidak percaya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami juga tidak percaya dengan DPR RI. Dibahas-dibahas, dibentuk tim kecil di DPR RI, hasilnya dibuang ke keranjang sampah," pungkas Iqbal.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Dekan Elit

situs lisensi pagcor
Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau PSO sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023.
Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau PSO sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023. (CNN Indonesia/Farida).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sebesar Rp2,5 triliun untuk kereta api perintis di 2023.

Anggaran ini diberikan Kemenhub ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui penandatanganan kontrak perjanjian antar keduanya di Kantor Kemenhub, Jumat (30/12).

"Penugasan pemerintah ini dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp2,54 triliun," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Djarot Tri Wardhono dalam penandatanganan kerja, Jumat (30/12).

Kedua, kereta api ekonomi jarak sedang untuk sembilan lintas pelayanan dengan volume sebesar 5.081.089 penumpang dalam satu tahun.

Ketiga, kereta api ekonomi jarak dekat atau kereta api lokal sebanyak 26 lintas dengan volume sebesar 28.995.408 penumpang dalam satu tahun.

Keempat, kereta api rel diesel (KRD) ekonomi terdapat 13 lintas pelayanan dengan volume 4.032.153 penumpang dalam satu tahun.

Lihat Juga :
KSPI Bantah Klaim Pengusaha soal PHK: Jangan Ngomong Sembarangan

Kelima, kereta api ekonomi lebaran terdapat empat lintas pelayanan dengan volume 122.650 juta penumpang dalam satu tahun.

Keenam, kereta api rel listrik Jabodetabek dengan volume 230.804.101 penumpang dalam satu tahun dan KRL Yogyakarta dengan volume 4.401.414 penumpang dalam satu tahun.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan nilai kontrak penyelenggara subsidi perintis sebesar Rp124,75 miliar untuk lima lintas pelayanan.

Pertama, kereta api perintis Cut Meutia-Kutablang dengan panjang 21,5 km dengan nilai kontrak Rp18,83 ribu dengan frekuensi delapan kereta per hari.

Lihat Juga :
Serikat Pekerja Pertanyakan Standar K3 di Smelter PT GNI

Kedua, kereta perintis Lembah Anai dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau-Kayutanam sepanjang 38 km dengan nilai kontrak Rp14,4 miliar dengan frekuensi tetap yaitu enam kali per hari.

Ketiga, kereta perintis LRT Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan bandara DJKA sepanjang 23 km, dengan nilai kontrak Rp76,53 miliar dengan frekuensi 88 kereta setiap hari.

Keempat, kereta perintis Batara Kresna dengan lintas pelayanan Purwosari-Wonogiri sepanjang 36,7 km dengan nilai kontrak Rp8,36 miliar dengan frekuensi tetap 4 kereta api per hari. Kelima, kereta perintis Datuk Belambangan dengan lintas pelayanan Tegal-Tebing Tinggi-Lalang sepanjang 35,5 km dengan nilai kontrak Rp8,50 miliar dengan frekuensi dua kereta api per hari.

"Dengan ditandatangani kontrak ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan transportasi perkeretaapian yang aman, nyaman dan terjangkau, serta menunjang pemerataan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembangunan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

angka jitu toto macau
Menteri Luar (Menlu) Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir mengakui tenaga kerja Indonesia (TKI) berkontribusi terhadap ekonomi Negeri Jiran.
Menteri Luar (Menlu) Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir mengakui tenaga kerja Indonesia (TKI) berkontribusi terhadap ekonomi Negeri Jiran. Ilustrasi. ( ANTARA FOTO/M Rusman).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Luar (Menlu) Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir mengakui tenaga kerjaIndonesia (TKI) berkontribusi terhadap ekonomi Negeri Jiran.

Pernyataan itu muncul saat Zambry hadir di konferensi pers usai bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (29/12).

"Saya telah menyampaikan apresiasi Malaysia kepada Menteri Luar Negeri atas kontribusi tenaga kerja Indonesia di KL dan layanan domestik Pekerja Domestik Indonesia (PDI) terhadap pembangunan sosial ekonomi Malaysia dan kehidupan sehari-hari warga Malaysia," kata Zambry di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI.

Diplomat Malaysia itu tak menampik kecemasan Indonesia terkait nasib dan kesejahteraan TKI di negaranya.

Di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, lanjutnya, Malaysia akan meninjau penanganan kasus-kasus TKI sesuai undang-undang agar mendapat keadilan.

Zambry juga menyinggung soal nota kesepahaman (MoU) kedua negara tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang ditandatangani April 2022.

"Saya meyakinkan Ibu Retno bahwa Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan perekrutan dan perlindungan PDI berdasarkan undang-undang nasional yang ada," ungkap dia.

Dalam jumpa pers itu, Retno mengatakan TKI memang memberi sumbangsih terhadap ekonomi Malaysia.

"Saya yakin Dato' Seri (Zambry) juga sepakat bahwa Pekerja Migran Indonesia telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia," ujar dia.

Bagi Indonesia, lanjut Retno, perlindungan pekerja migran salah satu isu prioritas bagi politik luar negeri Jakarta.

Dalam pertemuan, Retno membahas penegakan hukum hingga pemenuhan hak-hak para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

"Beberapa hal yang saya angkat, pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan buruk atau tindak kriminal yang dilakukan terhadap pekerja Indonesia untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan," ungkap dia.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Retno menerangkan pemenuhan hak-hak pekerja berupa hak finansial, layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia.

Ia juga menyambut baik One Channel System untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran di negara tetangga.

"Yang diperlukan saat ini adalah komitmen agar implementasi One Channel System dapat berjalan dengan baik, termasuk dengan mempercepat proses integrasi sistem informasi," ungkap Retno lagi.

Lihat Juga :
Kemenhub Gandeng BMKG, BRIN, dan BNPB Antisipasi Cuaca Ekstrem
(isa/agt)

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

cara kerja di rumah menghasilkan uang
PT KAI menambah jam operasional LRT Sumsel hingga pukul 01.09 WIB khusus untuk malam tahun baru 2023.
PT KAI menambah jam operasional LRT Sumsel hingga pukul 01.09 WIB khusus malam tahun baru 2023. (Dok. LRT Palembang).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah jam operasional light rail transit Sumatera Selatan (LRT Sumsel) hingga pukul 01.09 WIB untuk malam tahun baru 2023.

Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan PT KAI dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKRSS) melakukan penyesuaian layanan operasional khusus di malam pergantian tahun, Sabtu (31/12) besok.

"LRT Sumsel menambah pelayanan perjalanan menjadi 104 perjalanan atau 10 perjalanan dari 94 perjalanan di hari biasa, hingga pukul 01.09 WIB pada 1 Januari 2023," ujar Aida dalam keterangan resmi, Jumat (30/12).

Untuk kenyamanan bersama, pihak KAI menghimbau kepada seluruh pengguna LRT Sumsel agar tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan.

"Selain itu, dilarang membawa barang yang mudah terbakar seperti kembang api dan petasan karena untuk keamanan dan kenyamanan bersama," imbuh Aida.

Sampai akhir Desember 2022, LRT Sumsel telah mengangkut 3.050.665 penumpang, dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 8.404 penumpang.

Pada tahun depan, PT KAI menargetkan jumlah penumpang LRT Sumsel terus meningkat seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Ada 7 koridor feederyang telah terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)