fufu4d

ratu118 61Jutaan kata 288173Orang-orang telah membaca serialisasi

《fufu4d》

Biden kecam bencana kemanusiaan akibat serangan Israel di Gaza******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bencana kemanusiaan besar di Jalur Gaza terjadi akibat serangan Israel ke daerah tersebut dan menegaskan hal tersebut harus dihentikan.

Dalam pernyataan yang diyakini menjadi kritiknya yang paling keras terhadap negara sekutunya itu, Biden meyakini bahwa tindakan Israel di Gaza "sudah keterlaluan."

"Sangat banyak orang tidak bersalah yang kelaparan, sangat banyak orang tidak bersalah yang menderita dan sekarat, dan ini harus dihentikan," kata Biden dalam sambutan yang disiarkan di televisi nasional pada Kamis (8/2) waktu setempat.

Presiden AS mengatakan, meski dalam keadaan diplomasi yang memanas, pihaknya telah berdialog dengan pemerintah Mesir, Qatar, dan Arab Saudi demi memastikan sebanyak mungkin bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza.

Negosiasi yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dengan balasan penghentian peperangan yang diperpanjang juga masih berlanjut.

Israel menyebut sekitar 1.200 warganya tewas dan 250 orang lainnya disandera Hamas yang merangsek perbatasan Israel dalam serangan 7 Oktober lalu. Israel memperkirakan saat ini masih ada sekitar 130 sandera ditawan organisasi itu.

Sementara itu, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel ke Gaza sudah hampir mencapai 30 ribu orang, dan sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Baca juga: PBB khawatir konflik regional melebar gegara pernyataan Biden

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tengah melawat ke Timur Tengah pada Rabu (7/2) mengatakan, respons Hamas terhadap garis besar usulan kesepakatan yang diajukan memberi harapan bahwa kesepakatan dapat tercapai.

Biden mengatakan bahwa Blinken terus "bekerja tanpa lelah" demi mewujudkan sebuah kesepakatan awal yang dapat menjamin penghentian peperangan yang berkelanjutan di Jalur Gaza.

Terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serbuan Israel itu menyebabkan 85 persen populasi Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, serta obat-obatan yang akut.

Selain itu, lebih dari satu juta warga Gaza mengungsi di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang berbatasan dengan Mesir. Meski demikian, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu justru berencana akan meneruskan peperangan ke Kota Rafah.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Rabu menyebut rencana Netanyahu tersebut akan membawa bencana bagi rakyat Palestina, khususnya yang mengungsi di Rafah.

"Militer Israel punya kewajiban khusus, saat melakukan operasinya di sana ataupun di tempat lain, supaya mereka melindungi nyawa orang sipil yang tidak bersalah, khususnya orang sipil yang mengungsi ke Gaza selatan akibat operasi militer di bagian utara daerah itu," kata dia.

"Apabila tidak ada pertimbangan melindungi masyarakat sipil sebanyak itu di Gaza, operasi militer yang berjalan saat ini akan menjadi bencana bagi mereka, dan itu bukanlah hal yang akan kami dukung," tegas Kirby seperti dilansir Anadolu.

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hamas tuding Israel ingin perpanjang agresi di Gaza******

Kota Gaza (ANTARA) - Kelompok pejuang Hamas Palestina menyebut pemerintah Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan segala cara untuk menyesatkan opini publik Israel dan memperpanjang agresinya di Jalur Gaza.

“Netanyahu dan pemerintahannya berusaha dengan segala cara untuk terus menyesatkan opini publik Zionis dan memperpanjang agresi, meskipun tentara mereka yang kalah menderita kerugian nyawa dan peralatan,” kata anggota biro politik Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi pers di Beirut, Lebanon, pada Rabu (7/2).

Lebih lanjut, ia menuding Netanyahu dan pemerintah Israel juga berusaha menghindari kewajiban pasca-agresi dan menunda konfrontasi dengan komite investigasi mengenai "kegagalan menyedihkan pasca 7 Oktober".

"Para menteri dari pemerintah penjajah telah mengulangi seruan mereka untuk mengusir rakyat Palestina di Jalur Gaza, dalam upaya untuk menghalangi jalan yang mengarah pada penghentian agresi terhadap warga sipil," ujar Hamdan.

Pernyataan itu muncul kurang dari satu jam setelah Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.
Baca juga: Hamas usulkan rencana tiga tahap gencatan senjata di Gaza

Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza dan bergerak menyerang Rafah di sebelah selatan.

Mengenai tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, Hamdan mengatakan gerakan tersebut telah menyampaikan pernyataan mengenai proposal untuk memastikan gencatan senjata yang menyeluruh, mengakhiri agresi terhadap warga sipil yang tidak berdaya, memberikan bantuan, mengamankan tempat berlindung bagi para pengungsi, memastikan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan menyelesaikan operasi pertukaran tahanan.

Hamdan mengatakan Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir mengenai kerangka perjanjian gencatan senjata setelah selesainya konsultasi dengan pimpinan gerakan dan dengan faksi perlawanan.

"Hamas menanggapi secara positif usulan tersebut, meskipun ada reaksi Zionis, yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak paling dasar rakyat," katanya.
Baca juga: Israel sebut target militer selanjutnya di Jalur Gaza adalah Rafah

Hamdan mengatakan delegasi dari kelompok yang dipimpin oleh pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan berangkat ke Kairo, Mesir, pada Kamis, untuk menindaklanjuti dialog mengenai apa yang disampaikan Hamas dalam proposal tersebut.

Ia menyebut pihak penjamin perjanjian yang ditentukan Hamas dalam tanggapannya terhadap proposal tersebut adalah Qatar, Mesir, Turki, Rusia, serta PBB.

Dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu, sumber informasi dari Palestina mengungkapkan persetujuan Hamas terhadap usulan rencana pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Sumber yang memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka itu mengatakan bahwa tanggapan Hamas terhadap proposal kerangka kerja Paris yang diajukan pekan lalu mencakup rencana yang terdiri dari tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 45 hari, di mana operasi militer di kedua belah pihak akan sepenuhnya dihentikan serta pertukaran seluruh tahanan dilakukan.
Baca juga: AS, Qatar dan Mesir lakukan upaya diplomatik jamin pembebasan sandera

Sumber tersebut mengatakan Hamas menetapkan kesimpulan perundingan mengenai penghentian permusuhan pada akhir tahap kedua.

Pada 28 Januari, sebuah pertemuan diadakan di Paris yang dihadiri Israel, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk membahas kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan dalam tiga tahap, menurut sumber-sumber Palestina dan Amerika.

Israel memperkirakan ada sekitar 136 warganya disandera di Gaza, sementara mereka menahan sedikitnya 8.800 warga Palestina di penjara-penjara, menurut sumber resmi dari kedua belah pihak.

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 27.585 warga Palestina dan melukai 66.978 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Israel ingin pegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir
Baca juga: Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza tembus 27.000 orang

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot london、voucher ikuti toko shopee、ayojudi88

Terkait：kupon goride、indogacor369、8 slot dewa、metro77、situs lelang terpercaya、pinjaman online paylater、suria88、link judi slot gacor、j99slot、pgsoft

---

---

bab terbaru：petir 88 slot（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10