cara pasang judi togel

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Flip Akhirnya Akui PHK Karyawan Imbas Gejolak Ekonomi Global******

Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.

"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).

Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.

"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.

"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.

Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.

Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Dongeng dunia yang berbeda

Erick Thohir Lantik 15 Pejabat Tinggi Kementerian BUMN Baru******

Menteri BUMNErick Thohir melantik 15 anak buah baru yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Kementerian BUMN, Selasa (9/1).

Erick mengatakan pelantikan pejabat itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Ia pun lantas mengingatkan pejabat dan para direksi yang hadir untuk dapat mencapai target key performance indicator(KPI). Adapun KPI itu diantaranya mengenai target penyelesaian 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang kini tersisa 9 proyek yang harus dicapai.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan mengenai penerapan core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang harus terus dilakukan.

Di sisi lain, Erick pun mengapresiasi pencapaian target keterwakilan wanita dan generasi muda melalui pelantikan kali ini.

"Tentu saya senang dalam pelantikan ini dan ingin terus terjaga target-targetnya di mana saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen diantaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," kata Erick.

"Lalu untuk generasi penerus di bawah 42 tahun ada 2 orang, yaitu ada Mas Anas dan Mba Galuh yang bahkan usianya Mba Galuh ini masih 35 tahun yang termuda di antara Pejabat Eselon II," imbuhnya.

Berikut daftar 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik Erick:

1. Chairia sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

2. Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

3. Liliek Mayasari sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian

4. Bin Nahadi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

5. Muhammad Khoerur Roziqin sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batu bara

6. Rachman Ferry lsfianto sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

7. Anindita Eka Wibisono sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

8. Edi Eko Cahyono sebagai Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

9. Endra Gunawan sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

10. Faturohman sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

11. Muhammad Rizal Kamal Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN

12. Fadjar Judisiawan sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

13. Rainoc sebagai Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi

Selanjutnya, Erick melantik dua orang Pelaksana Tugas, yaitu Anas Puji Istanto yang baru diangkat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang peraturan Perundang-Undangan, dan Galuh Nuraddinda Herningtyas sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Keuangan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-07/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

[Gambas:Video CNN]

Fenghuang

Harga Sewa Mal di Jabodetabek******

Konsultan properti Colliers Indonesia memperkirakan harga sewa mal naik tahun ini. Pasalnya, pengelola lelah 'berdarah-darah' setelah pandemi covid-19.

Colliers menyoroti rencana kenaikan harga sewa mal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, Jawa Timur.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan rata-rata tarif dasar sewa tenant atau gerai di mal Jakarta pada kuartal IV 2023 sebesar Rp563 ribu. Sedangkan di kawasan Bodetabek disewakan senilai Rp388 ribu pada rentang waktu yang sama.

"Ada beberapa mal yang kemungkinan dia akan terus menyesuaikan tarif sewa. Kami perkirakan di tahun ini tarif sewa akan naik, walaupun naiknya tidak terlalu banyak," sambung Ferry.

Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Ferry mengatakan rata-rata tarif dasar lahan mal di kota ini sekarang menyentuh Rp445 ribu per meter persegi.

Berdasarkan data Colliers, sudah ada beberapa mal di Surabaya yang ancang-ancang menaikkan tarif sewa. Salah satu alasan menaikkan tarif adalah tingkat hunian dan traffic mal.

"Secara umum, pengelola mal ini merasa bahwa mereka sudah cukup berkorban selama pandemi, dalam arti lebih fleksibel untuk tempo sewa, negotiabledalam menurunkan tarif sewa. Selama 2 tahun-3 tahun pandemi itu mereka merasa sudah banyak yang dikompromikan," jelas Ferry.

Meski begitu, Ferry menyarankan para pemilik mal tetap fokus memikirkan cara agar pusat perbelanjaan modern itu tetap hidup di masa sekarang ini.

Jika trafficsudah bagus, baru akan lebih masuk akal mereka menawarkan tarif tenant baru.

Sampai kuartal IV 2023, tingkat hunian atau keterisian mal di Jakarta menyentuh 74,4 persen, Bodetabek 69,5 persen, dan Surabaya 73,1 persen.

Colliers mencatat beberapa penyewa yang cukup ekspansif di mal-mal Jabodetabek meliputi sektor pakaian olahraga, multi brand, aksesoris, kue, dan mainan anak. Tak jauh beda, sektorfood and beverage(FnB) juga menguasai sejumlah gerai di mal Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Bau Aneh dan 'Bagong' di Balik Rencana Impor Beras 3 Juta Ton 2024******

Pemerintah berencana kembali mengimpor 3 juta ton beras tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor berassebesar 1 juta ton dari India.

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 lalu.

Menurutnya, dengan keputusan impor tersebut cadangan pangan Indonesia aman.

"Iya sudah disetujui tahun lalu bulan Februari," ucap Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/1).

Airlangga pun menargetkan impor 3 juta ton beras itu sudah bisa mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang.

"Sekarang sampai Maret diharapkan bisa masuk, sisanya kita lihat lagi kuartal per kuartal," ujarnya.

Lantas wajar kah keputusan impor beras tahun ini sudah ditetapkan sejak tahun lalu?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan keputusan impor tahun ini yang diputuskan sejak awal tahun lalu tidak lah wajar. Menurutnya, proses impor sebenarnya tidak selama itu.

Ia mencontohkan yang terjadi saat akhir 2022 lalu, keputusan impor beras tergolong sangat cepat ketika Direktur Utama Bulog Budi Waseso pada November lalu mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman.

Secara cepat, sambungnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan langsung memberikan izin impor 500 ribu ton beras.

"Jadi keputusan impor beras untuk tahun ini memang terbilang aneh, apalagi jumlahnya sampai 3 juta ton. Padahal, target stok aman CBP untuk tahun lalu hanya sekitar 1,2 juta ton, yang mana stok saat ini saja sebenarnya sudah lebih mencukupi yakni 1,4 juta ton. Jadi dengan target 6,5 juta ton untuk awal tahun ini nilainya cukup membagongkan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Andri menyayangkan keputusan pemerintah yang mantap untuk mengimpor beras alih-alih melanjutkan swasembada pangan. Apalagi kesepakatan membeli 2 juta ton beras dari Thailand terjadi tidak sampai satu bulan yang lalu tepatnya saat KTT Asean-Jepang di mana saat itu stok CBP sebenarnya tidak memerlukan tambahan impor.

Karenanya, Andri melihat tidak heran jika ada anggapan bahwa keputusan impor beras bersifat politis dibandingkan keperluan sesungguhnya.

"Entah untuk membuat harga beras jadi lebih murah dan terkendali di tahun politik ini, atau bahkan digunakan untuk bagian dari pemasifan bantuan sosial. Dengan penjelasan pemerintah yang sekarang, asumsi tersebut tidak bisa terelakkan," katanya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai keputusan impor beras tahun ini tidak sesuai kebutuhan data. Pasalnya kebutuhan di awal 2024 masih dapat dipenuhi dari sisa impor tahun lalu.

"Per Desember kemarin stok Bulog 1,6 juta ton, di ID Food kurang lebih 2 jutaan ton beras, di level daerah itu 6,7 juta. Per bulan kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton," katanya.

Eliza mengatakan puncak panen raya memang akan mundur sekitar tiga minggu hingga satu bulan. Namun, panen biasanya akan mulai sejak Maret. Sehingga dengan cadangan beras yang masih cukup, ia menilai seharusnya tidak perlu dilakukan impor di awal tahun.

"Jika impor memang tujuannya karena untuk memenuhi akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan impor diambil setelah panen raya. Ini justru impor diputuskan sebelum panen," katanya.

Eliza mengatakan proses impor beras biasanya memakan waktu dua hingga empat bulan. Ia mengatakan biasanya defisit beras seolah terjadi di akhir tahun dan awal tahun sebelum panen raya. Namun menurutnya jika produksi dan konsumsi beras dihitung, yang terjadi sebenarnya justru surplus.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Eliza mengatakan produksi pada 2022 mencapai 31,54 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30,2 juta ton. Kemudian pada 2023 produksi beras 30,9 juta ton sedangkan konsumsi hanya 30 juta ton.

"Berarti yang menjadi soal bukan hanya di produksi, tapi manajemen stok dan distribusi. Karena 90 persen distribusi beras dikendalikan swasta (masyarakat, penggilingan beras, korporasi)," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Aneh Harga Naik Kencang di Tengah Banjir Beras Impor

Gelombang naga di zaman makmur

Direktur ANRI apresiasi pengeloaan kearsipan Pemkab Bangka******

Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen penting

Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024