rtp prada188

pewaris keluarga

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Luhut Bersuara soal Kecelakaan di Proyek Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan buka suara soal kasus kecelakaan kereta teknis di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia tetap percaya diri proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) selesai tepat waktu meskipun pada Minggu (18/12) kemarin pembangunannya sempat terganggu kasus kecelakaan keretateknis.

Ia yakin masalah itu tak mengganggu proyek Kereta Cepat.

"Tetep (sesuai target). Kamu jangan mau lambat," ujar Luhut kepada wartawan, Kamis (20/12).

PT KCIC menegaskan kereta yang anjlok di proyek kereta cepat bukan bagian rangkaian KCJB.

"Kereta yang keluar jalur bukanlah rangkaian kereta cepat, tetapi rangkaian kereta kerja berupa lokomotif kerja dan mesin pemasangan rel," tegas Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/12).

Sementara itu menanggapi kasus kecelakaan, Kementerian Perhubungan menghentikan sementara pembangunan proyek Kereta Cepat jakarta-Bandung.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok yang terjadi pada lokasi Track Laying KCJB pada ruas jalur DK 102+309.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan pembangunan akan dihentikan sementara untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut," ujar Adita dalam keterangan resmi, Senin (19/12).

Adita menambahkan usai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melakukan identifikasi dan investigasi, temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian akan dilaporkan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Komite Keselamatan Konstruksi Bersuara soal Kecelakaan di Kereta Cepat******

Komite Keselamatan Konstruksi(K2K) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal kecelakaan di proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kementerian PUPR sekaligus Sekretaris K2K Kimron Manik mengatakan pihaknya tidak dilibatkan langsung dalam investigasi kecelakaan tersebut sehingga belum bisa berbicara banyak.

"Baiknya kita tunggu saja hasil pemeriksaan tim KNKT atau Kemenhub. Jika mereka nanti merasa perlu melibatkan K2K, jika ada kaitan dengan keselamatan konstruksi, maka kami akan turun," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

Meski tak bisa berbicara banyak soal keamanan konstruksi rel, Kimron mengatakan konstruksi layang kereta cepat sudah aman.

"Kalau dari konstruksi layangnya memang didesain sangat aman karena desainnya didobel. Saat pemasangan girder dilakukan sistem estafet di atas girder yang sudah terpasang. Jadi beban saat pemindahan girder menjadi double sehingga konstruksi dan tiangnya dibuat lebih kokoh," jelasnya.

Insiden kecelakaan kereta teknis dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terjadi di daerah Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (18/12).

Namun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan kereta yang anjlok di proyek kereta cepat bukan bagian rangkaian KCJB, melainkan kereta teknis.

Kemenhub lantas menghentikan sementara pembangunan proyek kereta cepat usai anjloknya kereta teknis proyek tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penghentian dilakukan di ruas jalur terdampak insiden kereta anjlok pada lokasi Track Laying KCJB di ruas jalur DK 102+309.

[Gambas:Video CNN]

Sarana tersebut oleh PT KCIC dan digunakan untuk pembangunan jalur rel, bukan sarana atau kereta yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan pembangunan akan dihentikan sementara untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut," ujar Adita dalam keterangan resmi, Senin (19/12).

Adita menambahkan usai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melakukan identifikasi dan investigasi, temuan dan hasil rekomendasi yang bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan aspek keselamatan pada proyek pembangunan perkeretaapian akan dilaporkan.

Saat ini, Adita menyampaikan korban insiden tersebut mencapai 6 orang yang mencakup 2 korban jiwa, 2 korban luka berat, dan 2 korban luka ringan.

Reinkarnasi terlarang

Pelatihan Kartu Prakerja Bakal Tatap Muka di Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program pelatihan Kartu Prakerja bakal berlangsung hybrid dengan menggabungkan skema offline dan online pada kuartal I 2023.

Kebijakan itu merupakan hal baru sebab Kartu Prakerja selama ini dijalankan 100 persen online.

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12).

Airlangga pun mengatakan bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta. Namun, para peserta harus menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling untuk mendapatkan insentif tersebut.

Untuk menyiapkan skema normal, pemerintah telah merevisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu, Airlangga juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]