rasa4d

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Anak Usaha Uber PHK Ratusan Karyawan******

Uber Freight, bisnis logistikmilik Uber, mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) kemarin.

Uber Freight merupakan lini bisnis Uber di sektor layanan kargo untuk pengiriman barang dengan truk, yang diluncurkan pada 2017.

Dikutip dari Reuters,manajemen berdalih PHK dilakukan lantaran ketidakpastian ekonomi yang mengakibatkan penurunan permintaan untuk layanan pengiriman.

Ia mengatakan ini merupakan PHK yang pertama kali dilakukan sejak 2020, di awal-awal pembatasan aktivitas karena covid-19.

"Seperti yang Anda ketahui, pasar logistik saat ini menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada basis pelanggan, serta industri secara keseluruhan, tulis Ron, dikutip dari CNBC.com, Rabu (25/1).

Sebelum Uber Freight, perusahaan logistik serupa, C.H. Robinson Worldwide, sudah lebih dulu melakukan pemangkasan karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

Nilai Transaksi Business Matching PaDi UMKM Capai Rp30 Miliar Lebih******

PT Telkom Indonesia (Telkom) terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap kemajuan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja.

Dukungan Telkom dilakukan melalui platform digital PaDi UMKM dengan mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (19/1).

Kehadiran PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital, merupakan langkah nyata Telkom dalam menjawab arahan Presiden dan Menteri BUMN RI untuk menghubungkan BUMN dan UMKM melalui ekosistem digital.

"Ini semakin penting untuk diperhatikan di tahun 2023 untuk menghindari isu resesi dunia. Meskipun banyak pihak juga yang mengatakan Indonesia masih akan kuat dan ekonomi nasional tetap akan tumbuh. Untuk itu, diharapkan masyarakat terutama BUMN dapat meningkatkan transaksi kepada UMKM," ujar Fajrin dalam keterangannya, Jumat (27/1).

Lebih lanjut Fajrin menyampaikan, sebagai upaya dalam mengakselerasi transaksi antara BUMN dan UMKM, PaDi UMKM telah mengadakan banyak kegiatan, salah satunya melalui Business Matching.

Selain itu, PaDi UMKM telah menyelenggarakan tujuh kegiatan Business Matching di tujuh kota berbeda di Indonesia dengan nilai transaksi terbesar di Kota Balikpapan dengan jumlah lebih dari Rp12 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengingatkan kepada para BUMN untuk selalu menjaga proses pengadaan masing-masing perusahaan.

Hal itu sebagaimana imbauan yang disampaikan KPK serta arahan Menteri BUMN kepada Direksi BUMN beberapa waktu lalu, bahwa salah satu yang rawan akan penyelewengan adalah proses pengadaan.

"Untuk itu dengan hadirnya PaDi UMKM harapannya meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi tersebut," kata Loto.

Selain itu itu Loto juga turut mengajak para Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya untuk memprioritaskan produk UMKM dalam negeri dengan memanfaatkan platform PaDi UMKM.

Sementara bagi UMKM, kata dia, terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi TKDN gratis.

"Rencananya, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan terkait hal ini. UMKM harus semangat terus untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya," ujar Loto.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, menuturkan kegiatan Business Matching dari PaDi UMKM selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.

Sejak diluncurkan pada pertengahan 2020, nilai transaksi yang dihasilkan antara BUMN dan UMKM lewat PaDi UMKM mencapai lebih dari Rp5,1 triliun dari 240 ribu jumlah transaksi.

Hingga saat ini, sudah ada 92 BUMN yang tergabung di PaDi UMKM dan lebih dari 55 ribu UMKM yang terdaftar sebagai pengguna.

PaDi UMKM juga terintegrasi dengan produk digital lain yang berada di bawah payung Leap, sebagai upaya dalam akselerasi digital yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia serta mewujudkan kedaulatan digital nasional. Untuk informasi lebih lengkap terkait PaDi UMKM dapat diakses di sini.

legenda kosong

DPR Akan Panggil Bos Lippo dan Pengembang Meikarta 13 Februari Besok******

DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta, sekaligus memanggil bosLippo Group James Riady untuk hadir ke DPR pada 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu ini (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Andre meradang saat RDPU di Komisi VI tersebut dimulai tanpa kehadiran pihak Meikarta. Menurutnya, mangkirnya pihak Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia.

Bahkan, Andre mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Ia menegaskan tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Lihat Juga : Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

DPR Bakal Panggil James Riady Buntut Kisruh Kasus Meikarta******

DPR bakal memanggil bos Lippo Group James Riady terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta. Selain James, perwakilan anak perusahaannya yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang juga akan dipanggil pada 13 Februari mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Komisi VI DPR usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Rabu (25/1) lalu. Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Bahkan, Andre melempar usul dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Menurutnya, tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholder atau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

RDPU ini digelar usai sidang perdana gugatan PT MSU ke 18 konsumen Meikarta yang meminta pengembalian dana (refund) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Elon Musk Beberkan Cuitan Lawas Soal Investasi Tesla di Sidang******

Elon Musk pada Senin (23/1) menyatakan cuitan tentang investasi Teslapada 2018 bukan guyonan. Ia menegaskan kala itu serius mengatakan saham Tesla bakal tembus US0 per lembar.

Dalam persidangan terbaru, ia menegaskan kekayaan kedaulatan Arab Saudi serius membantunya merealisasikan itu.

Lihat Juga : Elon Musk Disidang Gegara Cuitan Lama soal Investasi Tesla

Mengutip CNN Business, saham Tesla bahkan tak pernah menyentuh US0 per lembar seperti yang dijanjikan Musk. Capaian tertingginya hanya US7,46 per lembar.

Setelah cuitan secured funding tersebut, harga saham Tesla malah turun ke US4 per bulan, lalu merosot lagi ke harga US3,24 per lembar sebulan kemudian.

Hal itu membuktikan investasi di Tesla sebenarnya kurang aman atau tak semanis cuitan Musk. Cuitan tersebut juga mendorong munculnya gugatan dari pemegang saham Tesla, yang baru saja mencapai persidangan setelah lebih dari empat tahun.

Kini, Musk dalam persidangan mengungkapkan kebenciannya pada short sellers dengan menyebut mereka "jahat."

"Sulit sekarang untuk menghargai betapa banyak serangan yang dialami Tesla karena short sellers ingin Tesla mati," kata Musk kepada juri.

[Gambas:Video CNN]

Kepada penggugat, Musk mengatakan dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi "tegas, tanpa dipertanyakan" dalam mendukung proyeknya. Ia menambahkan Putra Mahkota Arab Saudi juga ikut di dalamnya.

"Jadi pada dasarnya, saya menganggap itu sebuah kesepakatan," ucap Musk.

Dalam persidangan pekan lalu, profesor Harvard hadir sebagai saksi ahli dari tim penggugat. Ia kemudian mengatakan cuitan Musk merupakan "ilusi" dan sangat menyimpang dari kesepakatan besar pada umumnya.

Namun, pengacara Elon Musk Alex Spiro menyangkal hal itu. Ia menilai cuitan itu sama sekali bukan penipuan meski ada kemungkinan "pemilihan kata yang sembrono."

Lihat Juga : Karyawan Twitter yang Dipecat Elon Musk Ditawari Pesangon 1 Bulan Gaji

Kendalikan dunia

Kemendagri ke Kepala Daerah: Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali. Acara ini dibuka langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada Kamis (19/1).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara ini pada Jumat (20/1).

Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.

"Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Adapun manfaat yang diterima dari lima program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

"Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek," tuturnya.

Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57 persen), dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04 persen (5.590.724 jiwa).

Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0 persen.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa.

Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55 persen dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55 persen.

Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.

"Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah," papar Teguh.

Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.

"Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa," ujarnya.

Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. Seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," pungkas Teguh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.