login kredivo di pc

trik bermain slot game online 973Jutaan kata 973736Orang-orang telah membaca serialisasi

《login kredivo di pc》

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras******

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Israel larang masuk pelapor khusus PBB untuk Palestina******

London (ANTARA) - Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese pada Senin (12/2) menegur keras Israel karena melarangnya masuk ke negara Zionis itu.

Albanese menyebut hal itu sebagai contoh terbaru pelarangan pelapor khusus PBB sejak 2008 dan upaya untuk mengalihkan perhatian dari meningkatnya kekejaman di Gaza.

Pernyataan Albanese muncul di tengah laporan meningkatnya kekerasan di Gaza, terutama di kota bagian selatan, Rafah, di mana para warga sipil mencari perlindungan di tempat yang seharusnya aman, tetapi mereka mengalami pemboman yang menghancurkan.

"Israel melarangku masuk bukan berita baru: Israel melarang masuk semua pelapor khusus/oPt sejak 2008! Ini tidak boleh menjadi pengalihan dari kekejaman Israel di Gaza, yang mengalami tingkat kengerian baru dengan pemboman terhadap orang-orang di 'daerah aman' di Rafah," kata dia melalui platform X.
Baca juga: Platform politik Partai Likud dan standar ganda terhadap Palestina

Mantan pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia Craig Mokhiber mendukung Albanese dengan membuat pernyataan di X: “Serangan tanpa henti terhadap pembela hak asasi manusia Francesca Albanese, Pelapor Hak Asasi Manusia PBB yang berani dan berprinsip di Palestina, terlihat jelas dan menjengkelkan."

"Sungguh memalukan bagi mereka yang ‘menembak pembawa pesan’ untuk mengalihkan perhatian dunia dari kejahatan Israel. Hal ini tidak akan berhasil," lanjut Mokhiber.

Israel telah memberi peringatan akan melakukan serangan darat di Rafah, tempat tinggal bagi lebih dari satu juta orang yang mencari perlindungan dari perang, untuk mengalahkan apa yang Israel katakan sebagai “batalion Hamas” yang tersisa.

Serangan yang direncanakan itu memicu kekhawatiran akan bencana kemanusiaan di Rafah.
Baca juga: Hamas sebut serangan di Rafah lanjutan tindakan genosida Israel

Warga Palestina mencari perlindungan di Rafah ketika Israel menggempur wilayah kantong lainnya sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan lebih dari 28.000 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Mesir: Kami akan tegakkan perjanjian perdamaian dengan Israel

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cair138、daftar link slot terbaik、maksud jp paus

Terkait：tafsir mimpi berkelahi、slot gacor to、voucher xxi、game server thailand、raja99 demo、slot indojoker88、belegendwin、agen judi slot gacor、induk303、dunia88

---

---

bab terbaru：speed 77 slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03