asli777

fungsi limit akulaku 885Jutaan kata 690185Orang-orang telah membaca serialisasi

《asli777》

Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian******

saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.

Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.

“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024

Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001

Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.

Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Inhu Riau perpanjang status siaga darurat banjir******

Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjir

Rengat, Riau, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir karena curah hujan masih tinggi dengan 11 kecamatan terdampak masih perlu penanganan dan perhatian secara optimal.

"Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjir," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Inhu, Syahruddin di Rengat, Kamis.

Baca juga: Kunjungi air terjun, sejumlah wisman terjebak banjir lahar Semeru

Dia mengatakan, antisipasi banjir sangat penting dilakukan semua pihak yang ada sehingga semua program berjalan lancar. Berbagai persiapan penangan banjir kembali diupayakan agar warga terdampak, khususnya di sepanjang wilayah aliran sungai dalam kondisi aman.

"Untuk itu, pemerintah kecamatan agar selalu memperbaharui kondisi perkembangan banjir di wilayah masing - masing," ujarnya.

Menurut salah satu warga Kota Lama, Rengat Barat, Sondang (50), sejumlah desa di Rengat Barat masih tergenang air. Dampaknya, bukan saja ekonomi keluarga terganggu akibat tidak bisa beraktivitas.

"Banyak ternak dan lahan pertanian produksi menurun," ungkapnya.

Baca juga: BNPB tinjau lokasi banjir bandang Jatim minta perkuat mitigasi bencana

Sementara itu, Kepala Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Meterologi Bandara Japura, Lirik, Nengsi Damanik mengatakan terkait perkiraan curah hujan di Indragiri Hulu pada Februari 2024 masih dalam kondisi menengah ke tinggi.

"Dan, diperkirakan akan berangsur surut di Maret mendatang," ujarnya.

Banjir di Inhu bahkan sempat membuat jalan amblas pada pertengahan Januari lalu. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) menyiagakan ekskavator ke ruas Jalan Rengat Kuala Cenaku yang dilanda banjir.

"Ruas Jalan Rengat Kuala Cenaku digenangi air hingga 70 sentimeter dan kami siagakan alat berat untuk menangani banjir di daerah itu," kata Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Ludfi Hardi.

Piihaknya melakukan penambahan material di ruas jalan tersebut agar arus air yang melintasi berkurang, sehingga kendaraan dapat lewat dan tidak membahayakan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua.

Baca juga: BPBD DKI distribusikan bantuan logistik kepada korban banjir di Jakut

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Asripiyaldi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sinislot 4d、slot138 bonus 100、slot maxwin terbaru

Terkait：viral bet88 slot、goltogel slot、duniabet、slot 69 gacor、rtp dragon222、raja bet slot、wedebola、liga play slot88、aplikasi yang sama seperti akulaku、slot303

---

---

bab terbaru：bonus freewhell（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10