69 erek erek togel

Istri saya adalah seorang kepala suku

Baju Bekas Impor, Antara Sahabat Kantong Wanda Vs Amarah Jokowi******

"Dipilih-dipilih, 3 biji Rp50 ribu."

"Serba Rp20 ribu."

"Mulai dari Rp5.000."

Ia khusus menjajakan jaket bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita mengeluarkan modal Rp6 juta untuk membeli satu bal berisi 250 jaket tipis dari sebuah agen di Pasar Senen.

Ia jual dengan harga yang bervariasi bergantung kualitas dan kondisi jaket. Yang pasti, dari modal itu, ia mengklaim berhasil mendapatkan penghasilan Rp1,5 juta per hari dengan keuntungan di kisaran Rp300 ribu-Rp400 ribu per hari.

Penghasilan tersebut ia rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Segendang sepenarian dengan Ahmad Dahlan, teriakan nyaring menjajakan pakaian bekas juga terdengar dari mulut Marpus. Ia berteriak menjajakan atasan, blazer wanita, bra, celana dalam bekas impor asal Korea dan Jepang. Ia bercerita sudah menggeluti pekerjaan itu sejak 1995 lalu.

Berjualan pakaian bekas impor ia pilih karena memang banyak penggemar dan peminatnya. Ia bilang untuk memenuhi minat itu, ia biasa belanja baju bekas impor dalam satuan per bal dengan berat 100 kilogram.

Modal yang ia keluarkan untuk membeli pakaian bekas itu bervariasi. Untuk modal atasan bekas impor berisi 400 lembar, modal yang ia keluarkan Rp5 juta per bal. 

Sementara untuk pakaian dalam bra dan celana dalam, modal yang harus ia keluarkan Rp17 juta dan Rp11 juta dengan jumlah yang lebih banyak dari atasan.

Ia mengatakan pembelian barang dengan sistem per bal sebenarnya membawa risiko; tidak semua barang dalam keadaan baik dan layak dijual. Risiko  itu mau tak mau diambilnya dan semua pedagang pakaian bekas impor.

Ia menolak memberi tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan pakaian bekas impor tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pakaian bekas yang ia jual dibanderol dengan harga Rp20 ribu untuk atasan dan Rp50 ribu untuk blazer.

"Yang penting cukup untuk makan lah," katanya.

Hal senada juga disampaikan pedagang lain, Dica. Pria yang masih berusia 18 tahun ini spesialis pedagang celana impor bekas. Pelbagai jenis bahan, ukuran, dan model celana ia gantung rapi sesuai kategori agar memudahkan pembeli memilih.

Dica mengatakan barang yang dia jual berasal dari Korea dan Jepang. Harga modal yang mesti dikeluarkan untuk celana bahan Rp5 juta dengan isi 150-200 buah.

Celana bahan dan jeans ia jual dengan harga Rp35 ribu. Lalu, celana corduroy ia jual dengan harga di atas Rp100 ribu.

Kehadiran penjual pakaian impor bekas itu pun cukup diminati oleh Wanda.

Baginya, thriftatau pakaian bekas impor merupakan opsi terbaik dalam memenuhi kebutuhan sandang. Pasalnya, meski bekas, tapi secara kualitas tak kalah dan bahkan kalau teliti mencari, kualitasnya lebih bagus dari barang baru. 

Tak hanya itu, untuk urusan harga, pakaian impor bekas cukup bersahabat di kantong. Kisaran harga produk yang kerap dibeli Wanda berkisar pada Rp50 ribu per 3 buah dan Rp100 ribu per 3 buah. Untuk produk jaket, Wanda biasa membeli dengan harga Rp50 ribu ke atas.

Karena kondisi itulah, ia menjadi salah satu pemburu pakaian impor bekas sejak 2020. Ia biasa membeli langsung di Pasar Senen Blok III.

Intensitas pembeliannya pun termasuk cukup sering.

"Saya suka beli bajuthriftdibanding beli baju baru karena harganya yang murah tapi bisa dapat banyak dan tetap bagus kualitasnya. Terus juga kalau beli thrift kan mengurangi limbah fashion. Jadi itu kenapa saya suka thrift," terang Wanda.

Kegemaran sama juga dimiliki Asep Rosidin (30), karyawan swasta. Ia sudah berbelanja produk pakaian impor bekas sejak 2005-2006.

Kala itu, dia masih duduk di bangku SMA. Aros biasa membeli pakaian impor bekas secara langsung di Pasar Senen atau di salah satu toko di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Aros menilai lebih baik membeli pakaian impor bekas tapi original ketimbang pakaian baru tapi tiruan.

Musuh UKM RI

Mendekonstruksi dunia lain

Anggaran Kereta Cepat Rp110 T Bisa Biayai Hampir 1 Juta Rumah Subsidi******

Indonesia dan China menyepakati besaran cost overrunalias pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai US,2 miliar atau setara dengan Rp18 triliun. Artinya, total anggaran kini bengkak menjadi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS). 

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan. Jadi memang ada beberapa item yang mereka (China) ingin lakukan kajian terkait pajak, clearing frequency, dan sebagainya, tapi sudah sepakat angkanya," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan besaran tersebut, anggaran proyek KCJB rupanya setara dengan membangun hampir 1 juta unit rumah subsidi. 

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Di lain sisi, pemerintah juga menganggarkan Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dalam bentuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan Rp3,64 triliun untuk 754.004 unit rumah dalam skema bantuan subsidi selisih bunga (SBB).

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tuturnya.

Membandingkan anggaran kereta cepat dengan rumah subsidi adalah dua hal yang berbeda. Namun, dengan asumsi Rp30,38 triliun bisa membiayai 230 ribu rumah subsidi, maka anggaran bisa dipergunakan untuk hampir 1 juta rumah, tepatnya 832 ribu unit.

Apalagi, pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholder perumahan," pungkas Fitrah.

Sementara itu, pembengkakan anggaran kereta cepat bisa menyedot duit negara alias anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Janji awal proyek KCJB tidak akan memakai APBN pun dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Dengan begitu, diselesaikan melalui skemabusiness to business(B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Padacost overrunyang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikancost overrunjuga harus ditanggung 60:40," katanya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Perppu Ciptaker******

Sebanyak 5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerjanasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota.

"Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi," kata Said Iqbal.

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI.

"Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM," tegas Said.

Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

"500 ribu buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Partai Buruh akan menginstruksikan seluruh kepengurusannya. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung oleh ratusan ribu buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Pekan Gajian, Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Aja******

Para pekerja yang sudah gajian dan mau isi stok kebutuhan rumah, yuk belanja di Transmart aja! Soalnya, ada promo 'Harga Murah, Produk Meriah' untuk akhir bulan ini selama 24-28 Februari 2023.

Promo dari Transmart ini masuk dalam promo bulanan Belanja Ekstra Akhir Pekan alias Beken! Dengan promo ini, harganya dijamin murah dan produknya meriah alias aneka produk ada.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari

Buat ibu-ibu, ada juga nih harga spesial untuk pembelian minyak goreng SunCo 2 liter seharga Rp33.900 dari Rp39.900 per kemasan.

Begitu juga dengan Rinso Anti Noda 1,8 kg dari Rp65.900 jadi Rp49.900 per kemasan.

Sampo Zinc 340 ml juga diskon dari Rp46.300 jadi Rp27.900 per kemasan dan Garnier Micellar Water 125 ml turun harga dari Rp38.100 jadi Rp27.500 per kemasan.

Jadi murah banget, kan? Yuk tunggu apalagi, segera belanja di Transmart akhir pekan ini biar enggak ketinggalan dengan promonya!

gen dewa super

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]