bocoran admin agus

kartu hitam

Jokowi Dijadwalkan Uji Coba Kereta Cepat 13 September******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).

"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.

Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.

Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :

- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.

- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.

- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.

- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.

Lihat Juga : Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India

Berasal dari negeri asing

Staf Erick Buka Suara soal Rencana Permohonan Kembali PKPU Waskita******

Staf Khusus III Menteri BUMNArya Sinulingga buka suara soal rencana permohonan kembali penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Ya dihadapi saja. Artinya ini kan semua berproses," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Arya menegaskan negosiasi dilakukan untuk mencapai titik seadil-adilnya. Meski begitu, anak buah Erick Thohir ini sudah memprediksi hasil putusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang tidak mempailitkan Waskita.

"Kan memang sudah seperti itu (Waskita tidak akan pailit) diperkirakan, pasti seperti itu. Seperti yang saya katakan, aset Waskita itu sebenarnya cukup untuk menanggulangi semua. Jadi, kalau untuk pailit ya enggak lah," tandasnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Lihat Juga : Blusukan ke Pasar Brahrang Binjai, Jokowi Akui Harga Beras Naik

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar. 

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadimenyebut uji coba gratis Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) bakal dihelat selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pulang dari India.

"Nanti setelah Presiden (Jokowi), setelah mungkin Presiden pulang dari India," katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Budi memang tidak merinci kapan kepulangan Jokowi dari India dan berapa hari jarak menuju uji coba gratis KCJB. Namun, berdasarkan informasi dari Sekretariat Kabinet, Jokowi akan terbang dan menghadiri KTT G20 di India pada 9 September dan 10 September 2023.

"Insyaallah akan kita proses (izin operasional KCJB), dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan," tandasnya.

Senada, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal juga meminta masyarakat sabar. Ia menekankan izin operasional kereta cepat akan segera terbit.

Ia pun yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan digelar pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," jelas Risal.

"Belum ada perubahan (target penumpang KCJB), masih 30 ribu (per hari). Kan dari 60 ribu ke 30 ribu, belum ada penurunan lagi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba

Tujuh kehidupan pagoda

Jokowi Dijadwalkan Uji Coba Kereta Cepat 13 September******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).

"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.

Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.

Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :

- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.

- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.

- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.

- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.

Lihat Juga : Menhub: Uji Coba Gratis Kereta Cepat Tunggu Presiden Pulang dari India

Kelahiran kembali modern setiap hari

Cara Naik LRT Jabodebek Usai Diresmikan Jokowi Akhir Agustus Nanti******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAI merinci tahapan naik LRT Jabodebekjelang diresmikan Presiden Joko Widodopada 28 Agustus 2023 mendatang.

"Nantinya, pada saat beroperasi penuh, waktu operasional LRT Jabodebek akan dimulai pukul 05.00 WIB hingga 23.30 WIB," ujar EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangan resmi, Jumat (25/8).

Agus menyebut ada dualineperjalanan, yakni Cibubur yang melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan lineBekasi yang melintasi Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total, LRT tersedia di 18 stasiun yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Ada 31trainsetalias rangkaian yang disiapkan. Dari jumlah itu, 27 trainsetuntuk operasional dan 4 rangkaian lainnya sebagai cadangan. Setiap trainset LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

Berikut cara naik LRT Jabodebek:

1. Siapkan kartu elektronik

Pembayaran LRT Jabodebek menggunakan sistem cashless, yakni via kartu elektronik, seperti kartu multi trip (KMT) KAI hingga berbagai e-moneyperbankan lain. Anda juga bisa menggunakan scan QRIS Link Aja dan KAI PAY.

"Bagi masyarakat yang kehabisan saldo ataupun belum membawa kartu uang elektronik, LRT Jabodebek menyediakan 2 unit ticket vending machineuntuk top up kartu uang elektronik dan loket penjualan kartu uang elektronik di setiap stasiun," tutur Agus.

2. Tap in di gate

Setelah memiliki kartu uang elektronik atau dompet digital, Anda bisa menuju gateuntuk melakukan tap in di stasiun keberangkatan. Setelah sukses, pelanggan bisa menuju peron sesuai dengan tujuan perjalanan.

3. Tertib di LRT Jabodebek

Saat kereta tiba, penumpang bisa masuk ke gerbong dengan tertib. Agus berpesan, dahulukan penumpang yang turun.

4. Tap outdi stasiun tujuan

Setibanya di stasiun tujuan, Anda bisa langsung melakukan tap outdigateyang tersedia. Setelah itu, saldo kartu uang elektronik atau dompet digital otomatis terpotong.

Agus mengatakan KAI telah memasang 14 gatetipeturnstiledan 2 gatetipe wideuntuk pelanggan disabilitas di masing-masing stasiun LRT Jabodebek. Khusus di Stasiun Halim, KAI menggunakan gate tipe flap demi memudahkan pelanggan yang akan atau telah menggunakan pesawat.

"Stasiun LRT Jabodebek terkoneksi dengan transportasi lain, seperticommuterline,MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Trans Patriot, angkutan kota, dan angkutan umum swasta," tutup Agus.