situs terbaik 2023

Wukong membaca obrolan pribadi

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Pelabuhan Ciwandan Siapkan Lahan Parkir 800 Motor untuk Hadapi Mudik******

PTPelindo II selaku operator Pelabuhan Ciwandan bersiap menyambut pemudik sepeda motor dan truk saat arus mudikIdul Fitri 1444H. Mereka menyiapkan lahan parkir kendaraan seluas 8.000 meter persegi yang mampu menampung 800 sepeda motor dan 100 truk.

Lokasi penampungan sepeda motor sudah dipasangi barier warna oranye yang menjadi pembatas antrian kendaraan pemudik.

"Kita siapkan untuk lahan parkir untuk motor seluas 8.000 meter persegi yang dapat menampung sekitar 800 unit motor," ujar Manajer Komersial PT Pelindo II Regional 2 Banten Irtanto Armawan, Rabu (5/4).

Sedangkan untuk nama kapal serta jadwal keberangkatan, menunggu instruksi dari BPTD Wilayah VIII Banten, sebagai kepanjangan tangan dari Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Khusus untuk Dermaga 5A nantinya untuk logistik. Kemudian Dermaga 3 dan Dermaga 7 adalah untuk motor," terangnya.

Dari tiga dermaga yang disiapkan Pelindo, mereka tidak memungut biaya standar kapal. Sedangkan untuk pemesanan tiket penyeberangan di Dekat Sunda, ia mengatakan bahwa itu semua akan mengikuti tarif yang ditetapkan PT ASDP Indie dia Ferry dan bisa dibeli melalui aplikasi Ferizy.

"Mengenai sistemnya di Ferizy ya, kalau dari kami hanya menyiapkan fasilitas tempat saja untuk di Ciwandan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Pedagang Pasar di Surabaya Mengeluh Sulit Dapat Beras Medium Bulog******

Beras medium dari Badan Urusan Logistik (Bulog) di pasar Surabaya dilaporkan kosong, meski harga eceran tertinggi (HET) telah dinaikkan oleh pemerintah.

Kekosongan diungkap oleh sejumlah pedagang di pasar Surabaya. Sejumlah pedagang beras di pasar tradisional Surabaya mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan beras dari Bulog.

"Sudah hampir 3 pekan ini stok beras medium dari Bulog tidak pernah muncul di pasar. Padahal, banyak pembeli yang mencari karena kualitasnya bagus dan harganya relatif murah," kata Bambang, salah satu pedagang beras di Pasar Pabean, Surabaya, Selasa (14/4).

"[Beras medium] Bulog, dua bulan enggak ono (tidak ada). Yang biasa harganya Rp36 ribu per tiga kilogram, beras biasa. Dari pemerintah enggak tau ono (tidak pernah ada). Banyak yang nyari, soalnya harganya murah, beras lumayan enak," kata Putri, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Tambahrejo, Surabaya.

Namun, keluhan pedagang dibantah Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Ermin Tora. Ia mengklaim Bulog telah rutin melakukan distribusi beras ke pasar bersama pemerintah daerah.

Karena langkah itu, ia yakin pasokan beras ke pasar aman.

Ia menambahkan selain menggelontorkan beras ke pasar, Bulog kini fokus pada stabilisasi harga beras di tingkat petani yang sekarang ini sedang dalam masa panen raya. Hal ini dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga jual gabah yang menguntungkan bagi mereka.

Karena panen, Bulog tidak terlalu banyak memasok beras ke pasar.

"Bulan Maret 2023 kemarin itu kan bertepatan dengan panen raya di wilayah Jatim. Sehingga kami berharap pasar itu akan lebih banyak di pasok oleh beras yang merupakan hasil dari panen raya di Jatim," kata Tora.

[Gambas:Video CNN]

Tora menjelaskan pada saat panen raya, Bulog fokus pada stabilisasi di tingkat produsen bukan pada konsumen. Oleh karena itu, stok di pasar tidak dibiarkan kosong, melainkan diisi dari hasil panen petani.

Selama masa panen raya, kata dia Bulog juga lebih banyak menyerap dan membeli hasil produksi petani. Ia juga menambahkan bahwa Bulog tidak mengatur transaksi di luar beras merek Bulog di pasar.

"Stok beras di pasar akan dipasok dari hasil panen raya. Bulog pada kondisi panen raya banyak fokus menyerap bukan melepas ke pasar," ucapnya.

Yang terbaru, dia menyebut, beras hasil panen dari petani juga sudah didistribusikan kepada pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sehingga, nantinya juga akan didistribusikan ke pasar-pasar lainnya di Surabaya.

"Kemarin kami sudah memulai memasok beras hasil panen ke wonokromo dengan melihat kondisi yang ada," tandasnya. 

Nona Junhuan

Daftar 6 BUMN yang Ditutup Jokowi Sejak Awal Tahun******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal tahun.

Keenam perusahaan itu sudah dalam kondisi "sekarat" selama beberapa tahun terakhir seperti Merpati Airlines hingga Kertas Kraft Aceh.

Berikut daftar enam BUMN yang dibubarkan Jokowi sejak awal 2023:

Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Dalam beleid itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut seperti dikutip.

2. Kertas Leces

Jokowi resmi membubarkan PTKertas Leces (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowipada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Kertas Leces tidak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby tanggal 25 September 2018 yang menyatakan perseroan pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut seperti dikutip pada Rabu (22/2).

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat sembilan tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

3. Istaka Karya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkanBUMNPTIstaka Karya. Pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken 17 Maret lalu.

Dalam aturan tersebut, alasan Jokowi membubarkan Istaka Karya karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Penyelesaian pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Kertas Kraft Aceh hingga Iglas