kredit hp tanpa 66Jutaan kata 955488Orang-orang telah membaca serialisasi
《ovodewa》
Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.
Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.
Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.
Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.
Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.
Lihat Juga :Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi |
Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.
Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.
"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Perbandingan Upah di Kota******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah Daerah di berbagai provinsi telah menetapkan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 di wilayahnya masing-masing. Besaran rata-rata kenaikannya pun berbeda-beda.
Beberapa provinsi yang menetapkan UMK adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, provinsi lainnya masih belum menetapkan besaran UMK nya.
Kenaikan upah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur masing-masing wilayah. Terbaru, kenaikan UMK diumumkan oleh Jateng yang rata-rata sebesar 6,4 persen.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, upah di kota-kota besar relatif tinggi dibandingkan kabupaten. Bahkan, upah di kawasan industri bisa lebih tinggi lagi terpaut jauh hingga nyaris Rp4 juta dengan kabupaten/kota di provinsi yang sama.
Berikut besaran upah 2023 di kota-kota besar di Indonesia:
1. DKI Jakarta Rp4.901.798
2. Bandung Rp4.048.462,69
3. Semarang Rp3.060.348,78
4. Surabaya Rp4.525.479,19
Berikut besaran upah 2023 di kabupaten/kota di kawasan industri:
1. Kota Bekasi Rp5.158.248,20
2. Kabupaten Karawang Rp5.176.179,07
3. Kabupaten Bekasi Rp5.137.575, 44
4. Kabupaten Purwakarta Rp4.464.675,02
5. Kabupaten Gresik Rp4.522.030,51
6. Kabupaten Batang Rp2.282.025,72
7. Kota Serang Rp4.090.799,01
8. Kabupaten Serang Rp4.492.961,28.
[Gambas:Video CNN]
Label:wakhoki99、situs slot server thailand、main slot gacor
Terkait:kodokmas99、slot kakek zeus hari ini、situs download game pc bajakan aman、game slot gacor terbaru、prediksi togel roma night、jp jp adalah、cara meminjam di shopee、gunung slot 88、judi slot online jackpot terbesar、sepatu 2d togel
bab terbaru:idxplay(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
《ovodewa》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot8800Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ovodewa》bab terbaru。