data taiwan paito warna

Nian Jingui

Profil Bendungan Tamblang Buleleng yang Baru Diresmikan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Bendungan Tamblang di Buleleng,Bali, pada Kamis (2/2). Nilai proyeknya mencapai Rp820 miliar. Pengerjaan bendungan dimulai sejak 2018 dan ditargetkan beres pada akhir 2022.

Saat meresmikan, Jokowi malah menyebut infrastruktur sumber daya air itu sebagai Bendungan Danu Kerti alih-alih Bendungan Tamblang. 

"Bendungan Danu Kerti ini dibangun sejak 2018 dan hari ini akan segera kita resmikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk membangun bendungan ini adalah sebesar Rp820 miliar," ujar Jokowi yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (2/2).

"Semula dalam proyek dinamakan Bendungan Tamblang, kami mohon menggunakan kearifan lokal, berkenan Bapak nama yang kami usulkan adalah Bendungan Danu Kerti Buleleng," kata Wayan Koster. Permintaan sang gubernur pun mendapat restu Jokowi.

Lokasi bendungan mencakup Desa Sawan, Desa Bila dan Desa Tamblang, Kecamatan, Buleleng. Bendungan Danu Kerti merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Jokowi menjelaskan bendungan ini memiliki kapasitas tampung mencapai 5,1 juta meter kubik, dengan luas genangan kurang lebih 29,8 hektare.

Fungsi bendungan untuk menambah ketersediaan air baku bagi masyarakat Bali sebesar 510 liter per detik. Selain itu, bendungan ini dibuat untuk penyediaan air irigasi di Kabupaten Buleleng, yang bisa mengairi area sawah seluas 588 hektare.

kegunaan lainnya, untuk pengendalian banjir, serta objek wisata baru di wilayah Bali Utara.

Danu Kerta merupakan bendungan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menggunakan teknologi inti aspal sebagai inti atau core bendungan. Umumnya, bendungan menggunakan inti clay.

Pemilihan inti aspal agar bendungan ini kedap air, tahan gempa, dan memiliki efisiensi yang relatif lebih tinggi terhadap penggunaan material urugan.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Keppres Ibu Kota RI Pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara Terbit 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) perpindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/2). Bambang mengatakan sampai Keppres dikeluarkan pihaknya akan terus menyiapkan IKN agar bisa layak huni pada tahun tersebut.

Adapun tugas Badan Otorita IKN mencakup persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menyebut sejak saat ini pihaknya akan secara bertahap menyiapkan pemindahan termasuk untuk layanan publik.

Merujuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), status ibu kota negara masih dipegang DKI Jakarta hingga presiden mengeluarkan Keppres pemindahan secara resmi.

"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal 39 ayat (1) UU IKN, dikutip dari salinan resmi yang telah dikonfirmasi Panitia Khusus IKN.

[Gambas:Video CNN]

Terkait pemindahan ibu kota ke IKN pada 2024, Jokowi pun optimistis upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun tersebut.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

"Ya kalau kerjanya seperti ini, saya kira insya Allah bisa (HUT RI 2024 di IKN), harus optimistis," kata Jokowi melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Nasib Pekerja di Jepang, Tak Naik Gaji 30 Tahun Meski Kebutuhan Naik******

Hideya Tokiyshi memulai karir sebagai gurubahasa Inggrisdi Tokyosekitar 30 tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Pasalnya, ia tidak tahan dengan gaji yang tidak naik sementara kebutuhan terus meningkat.

Sebagai gantinya, ia pun memilih untuk menulis buku.

"Saya merasa beruntung, karena menulis dan menjual buku memberi saya aliran pendapatan tambahan. Jika bukan karena itu, saya akan tetap terjebak dalam lingkaran upah yang sama," ucap Tokiyoshi seperti dikutip dari CNN Business, Senin (6/2).

Hal ini pun membuat standar hidup masyarakat jepang mengalami kejatuhan. Terlebih saat inflasi di Negeri Sakura terus melambung.

Tercatat, inflasi Jepang mencapai 4 persen (yoy) pada Desember 2022 lalu. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 41 tahun terakhir.

Pemerintah pun tak tinggal diam untuk mengatasi kesulitan yang dialami para pekerja. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendesak pengusaha untuk membantu para pekerja memenuhi biaya hidup yang lebih tinggi.

Bulan lalu, ia meminta perusahaan untuk menaikkan gaji pada tingkat di atas inflasi. Beberapa perusahaan pun telah menuruti perintah ini.

Gaji karyawan di Jepang memang tidak mengalami kenaikan secara signifikan dalam 30 tahun terakhir.

Data dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan pada 2021 gaji rata-rata di Jepang mencapai US.711. Sementara, gaji rata-rata pada 1991 mencapai US.866.

Para ahli telah menunjukkan serangkaian alasan upah yang stagnan tersebut. Pertama, Jepang telah lama menikmati harga-harga kebutuhan yang rendah. Deflasi dimulai pada pertengahan 1990-an.

Hal tersebut terjadi karena yen yang kuat sehingga menekan biaya impor.

"Selama 20 tahun terakhir, pada dasarnya, tidak ada perubahan dalam inflasi harga konsumen," kata Ekonom Senior OECD Müge Adalet McGowan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Seni Bela Diri

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Bantu Daerah Terdampak Gempa Cianjur, Telkom Bangun Sekolah Sementara******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membangun sekolah sementara SDN Cibulakan, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu.

Bangunan pun telah diserahkan secara simbolis oleh Executive Vice President Telkom Jawa Barat Syaifudin kepada Camat Cugenang Komariah, pada Rabu (25/1).

Menurut Syaifudin, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Telkom terhadap pendidikan siswa-siswi sekolah dasar yang terdampak gempa beberapa waktu lalu.

Camat Cugenang, Komariah, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Telkom terhadap masyarakat yang terdampak gempa Cianjur.

"Kami merasa bahagia dan bersyukur atas kepedulian Telkom kepada kami. Bantuan yang diberikan Telkom tentunya akan memberikan semangat bagi para siswa dan tenaga pendidik dalam melanjutkan proses belajar mengajar, terutama di tengah kondisi masyarakat terdampak yang serba mengalami keterbatasan," ujar Komariah.

Sebelumnya, pada masa tanggap darurat bencana Telkom telah menyalurkan 1000 paket sembako serta menjadikan kantor Datel Cianjur dan STO Sukaresmi sebagai posko penampungan sementara.

Di samping itu, perseroan juga telah menyalurkan bantuan berupa ambulans, makanan siap saji, air mineral, bahan pokok, obat-obatan, peralatan sanitasi, alat belajar, hingga trauma healing ke 42 desa dan 4.850 warga terdampak.

Tentunya, telkom juga langsung melakukan perbaikan fasilitas dan bantuan telekomunikasi untuk mempermudah koordinasi penyaluran bantuan dan evakuasi korban.

Toko dunia lain

DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan domestic market obligation/DMO untuk kelapa sawitditingkatkan 50 persen. Sementara itu, hak ekspor bakal dideposito.

Luhut mengatakan peningkatan DMO sebesar 50 persen dari 300 ribu ton ke 450 ribu ton demi menyambut Idul Fitri 2023 mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pasokan dalam negeri dan harganya tetap stabil.

"Pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini. Jadi eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda," kata Luhut usai rakor, dikutip dari Instagram resminya, Senin (6/2).

Selain itu, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat berbasiskan data sistem informasi minyak goreng curah (simirah) dan menindak berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Di lain sisi, Kementerian Perdagangan juga akan membuka kembali hotline pengaduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran. Hal ini dilakukan demi menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung.

"Semoga upaya ini bisa membantu menstabilkan harga minyak goreng pada posisi semula sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan terjangkau harganya," kata Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menegaskan sejak 1 Februari pasokan DMO untuk Minyakita dinaikkan 50 persen menjadi 450 ribu ton per bulan sampai April 2023.

"Mudah-mudahan ke depan sudah ada lonjakan (pasokan Minyakita) yang signifikan, seperti yang disampaikan Pak Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan). Saya tidak bisa pastikan waktunya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]