slot mansion88

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

master slot 55

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi penulis di Azeroth

demo slot midas

RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadi akan membahas kerja sama pembangunanLRT Bali hingga kereta tanpa rel di IKN Nusantara saat kunjungan kerja ke Korea Selatan dan China.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada 9-13 Januari 2024 itu, Budi juga membahas kerja sama di sektor penerbangan.

"Beberapa hal yang kami bahas yaitu mulai dari rencana pembangunan LRT di Bali, Autonomous Rail Transit (ART) di Ibukota Nusantara (IKN), jaringan komunikasi dan persinyalan kereta api berteknologi tinggi, hingga menjajaki peluang kerja sama terkait pesawat komersial," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/1).

Ia juga akan bertemu sejumlah pihak lainnya, di antaranya pimpinan Korea National Railway (KNR) dan Eximbank. Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama pembangunan LRT di Bali untuk tahap 1 dari Bandara Ngurah Rai ke Central Park.

Menurut Budi, LRT Bali akan menjadi transportasi massal berbasis rel pertama di Pulau Dewata yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah kemacetan.

"Kami berharap feasibility study-nya yang sudah dimulai pada awal Januari 2023 lalu dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2024 ini," tuturnya.

Sementara itu, di China Budi akan menemui Menteri Transportasi Tiongkok Li Xiaopeng dan sejumlah pihak lainnya, di antaranya yaitu pimpinan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

Pertemuan ini dikhususkan membahas kelanjutan kerjasama pembangunan transportasi massal kereta api tanpa rel di IKN.

Budi juga akan bertemu dengan pimpinan Huawei untuk menjajaki peluang kerjasama terkait sistem perkeretaapian yang cerdas dan berteknologi tinggi. Huawei merupakan perusahaan yang menggarap pembangunan jaringan komunikasi untuk Kereta Cepat Whoosh.

Tak hanya itu, Budi juga akan bertemu dengan pimpinan dari Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) untuk menjajaki peluang kerjasama investasi di sektor penerbangan.

Saat ini COMAC merupakan perusahaan pemasok utama pesawat dari maskapai dalam negeri Transnusa.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Legenda Pahlawan yang Berakhir

jago88 slot

Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Panggil para pahlawan

daftar slot terpercaya dan gacor

Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak******

Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk secara serius merespons adanya kasus penipuan dengan modus pajak yang marak terjadi di tengah masyarakat. Ditjen Pajak atau DJP menurutnya perlu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dalam menelusuri dan menindaklanjuti dengan cara memblokir setiap email maupun nomor yang terindikasi melakukan penipuan atau kejahatan siber. "Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan DJP juga perlu terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, salah satunya dengan melakukan crosscheckapabila menerima pesan terkait perpajakan utamanya pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). "Mengingat peningkatan jumlah penipuan biasa terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan," ucapnya.

Baca juga: Waspada, ada modus penipuan berkedok "call center pajak" Di sisi lain, pemerintah melalui BSSN menurutnya harus terus berupaya memberantas kejahatan siber di Indonesia, dan meminimalisasi celah untuk dilakukannya kejahatan siber yakni di antaranya dengan menciptakan ruang aman siber bagi masyarakat. Selain menyiapkan langkah preventif untuk meminimalisasi dan mencegah ruang gerak terjadinya ancaman siber, dia mengatakan BSSN juga harus menyusun dan menyiapkan langkah penanganan apabila ada masyarakat yang terkena modus kejahatan siber tersebut guna memastikan data masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kerugian. "Mengimbau masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, agar segera menghubungi saluran resmi pengaduan DJP," tutur dia. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Rabu (28/2), meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima email pengingat laporan SPT Tahunan yang mengatasnamakan DJP. Pihaknya menjelaskan bahwa e-mail blastpengingat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh DJP tidak pernah mencantumkan dokumen, terutama dokumen APK. Selain tidak melampirkan dokumen, bahasa yang digunakan oleh DJP dalam email juga tidak mengandung sentimen intimidasi, termasuk soal penagihan pajak.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Abadi Perkotaan

pinjol murah tenor lama

Penyedia Mesin Gim Pokemon Go PHK 1.800 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Penyedia perangkat lunak gim video Unity Software bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.800 karyawan. Jumlah ini setara 25 persen dari total pekerja.

Setelah kabar pemangkasan karyawan menyebar, saham perusahaan penyedia mesin gim Pokemon Go ini naik hampir 5 persen.

Rencana PHK diumumkan melalui memo internal pada Senin (8/1) kemarin. Manajemen menyatakan PHK massal ini bakal berdampak pada semua tim, wilayah, dan area bisnis.

Ini merupakan PHK putaran keempat yang dilakukan perseroan sejak Juli 2022.

PHK kali ini merupakan pemangkasan terbanyak yang dilakukan Unity Software. Perusahaan yang berbasis di San Fracisco, Amerika Serikat tersebut menargetkan pemberhentian pekerja selesai pada akhir Maret mendatang.

Di industri gim, ada lebih dari 1,1 juta developergim yang mengandalkan perangkat lunas Unity Software. Selain Pokemon Go, gim populer lainnya yang menjadi konsumen mereka adalah Beat Sabre dan Hearthstone.

Unity didirikan hampir dua dekade lalu oleh tiga insinyur asal Denmark, dan mendapatkan popularitas di kalangan pengembang game karena mesin gimnya yang mempermudah pengembangan dan penerbitan gim di berbagai platform, seperti melalui seluler atau realitas virtual (VR).

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

Superstar Xuankai

cara kredit hp online

LPS bayarkan klaim nasabah BPR EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) EDC Cash tahap I senilai Rp4,3 miliar, dengan jumlah rekening sebanyak 278 rekening.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR EDC Cash yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

“LPS langsung bergerak melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Tidak sampai seminggu setelah BPR EDC Cash ditutup, LPS telah selesai melakukan verifikasi nasabah dan langsung melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap 1,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Dimas menjelaskan, bagi para nasabah penyimpan yang telah ditetapkan statusnya sebagai simpanan layak bayar dan dijamin LPS, agar dapat mengajukan pembayaran simpanannya melalui Bank Pembayar yang ditunjuk oleh LPS yaitu Bank Mandiri yang berlokasi di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

"Kepada para nasabah BPR EDC Cash yang belum masuk dalam pembayaran tahap I, agar tetap tenang, tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya," ujar Dimas.

Dimas menjelaskan, proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan usaha, namun, LPS optimistis dan menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya kurang dari 90 hari kerja.

"Penting diketahui, bagi para nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar, agar dapat menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu identitas diri dan bukti kepemilikan simpanan semisal buku tabungan atau bilyet deposito," ujar Dimas.

Dimas menekankan bahwa LPS menghimbau agar nasabah BPR EDC Cash dan nasabah bank di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir menabung di bank, karena LPS hadir untuk memberikan perlindungan dengan program penjaminan simpanan perbankan.

“Agar simpanan dijamin LPS, nasabah wajib memenuhi syarat 3T, yaitu Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, serta Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” ujar Dimas.

Dalam kesempatan ini, nasabah BPR EDC Cash yaitu Mariati Tanuwidjaja (70) tampak bahagia setelah simpanannya yang berbentuk deposito telah dijamin dan dibayarkan oleh LPS di Bank Pembayar yaitu Bank Mandiri di Jalan Mawaddah Raya, Kabupaten Tangerang.

“Sebenarnya saya menunggu sudah lama banget, karena bank ini bermasalah sejak dua tahun lalu, sampai akhirnya LPS datang dan menjamin. Informasi yang disampaikan dan segala prosesnya juga cepat, saya terima kasih banget,” ujar Mariati.

Maryati memiliki 2 bilyet deposito dari hasil usahanya sebagai supplier makanan, dan dari keduanya itulah Maryati menggunakan bunga yang disetorkan kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun, kedua bilyet deposito tersebut simpanannya masing- masing senilai Rp400 juta dan Rp150 juta.

“Saya kan hidup dari deposito saya, dan sejak beberapa bulan lalu saya tidak dapat mengambil deposito saya. Sekali lagi terima kasih LPS, saya pun tidak akan ragu untuk menyimpan kembali dana saya di bank,” ujar Mariati.

Baca juga: BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024