betingslot

Bajak Laut Dewa Super Druid

Pengembang Ungkap Bangun Properti Hijau Sedot Duit Lebih Banyak******

Sinar Mas Land selaku pengembangproperti di Indonesia mengungkapkan butuh biaya lebih untuk membangun properti hijau.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land Muhammad Reza Abdulmajid mengakui properti adalah salah satu sektor penyumbang karbon emisi terbesar. Oleh karena itu, ia mengklaim pihaknya melirik properti hijau.

"Sebenarnya justru green buildingada additional cost(biaya tambahan) di depan. Dari sisi pembangunan, developer, ada additional costyang harus kita tampung," katanya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).

Pernyataan tersebut diamini Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah. Ia mengingatkan pembangunan properti tidak hanya sebatas rumah atau bangunan kantor, tetapi juga lingkungannya.

Ia mengatakan pengembang harus bisa memanfaatkan energi hijau, yakni energi baru terbarukan (EBT) dalam mengembangkan properti dan lingkungannya.

"Awalnya yang mahal, tapi proses pemanfaatannya banyak memberikan efisiensi, lebih murah. Kalau para pengembang benar-benar secara aktif ikut mengembangkan properti seperti ini, memanfaatkan sumber EBT, akan sangat membantu kita," ungkapnya.

Piter lantas meminta pemerintah menciptakan ekosistem agar ekonomi hijau bisa terselenggara. Ia juga menyinggung soal bursa karbon yang bakal diluncurkan pemerintah bisa memberikan pembiayaan lebih murah untuk properti hijau.

"Dengan mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk pasar atau bursa karbon, ini menjadi peluang besar kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sumber pembiayaan yang murah," jelasnya.

"Masa depan kita ada di sana (bursa karbon). Saya kira dengan ekosistem pembiayaan yang baik dan murah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga properti yang lebih hijau itu bisa kita wujudkan," tutup Piter.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Erick Bersuara soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) atau Wika.

Ia mengungkapkan setiap tindakan manipulasi laporan keuangan di BUMN bakal ditindak tegas, termasuk membawa ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana.

Menurut Erick, dalam menghadapi masalah hukum tidak boleh pandang bulu. Pasalnya, hal itu akan membuat kepercayaan publik jatuh.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wika mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.'

Padahal,cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) lalu.

Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.

Di sisi lain, VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK," ungkap Ermy.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Ermy menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Waskita Karya.

"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.

Segendang sepenarian, Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Luhut Belum Terima Laporan BPKP soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengaku selama ini dirinya belum pernah mendapatkan laporan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal rencana impor KRL bekas dari Jepang.

"KRL (impor KRL bekas Jepang) kita tunggu saja hasil audit dari BPKP. Nanti malam merekabriefsaya. Nanti kita bikin rapat, kita umumkan, gampang kok. Gini ya, satu yang saya minta, saya belum pernah dilaporin(laporan hasil audit BPKP)," ungkapnya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Luhut menegaskan tidak ada permintaan audit ulang soal impor KRL kepada BPKP. Ia hanya mengatakan malam ini baru akan mendengar detail hasil kajian BPKP tersebut.

"Nggak. Dia (BPKP) audit, saya mau dengar detail laporannya. Jadi semua yang kita lakukan basisnya data. Saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data tuh katakan begitu, ya begitu," tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim sempat mengatakan pihaknya hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari hasil kajian rencana impor KRL tersebut. Kendati demikian, ia tidak menegaskan apakah benar laporan tersebut belum sampai di tangan Luhut langsung.

Azwad hanya menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Reviewkami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5) lalu.

Hasil kajian rencana impor KRL ini pernah disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto pada Kamis (6/4) lalu. Berdasarkan data BPKP itu, Seto menyebut jajaran eselon 1 Kemenko Marves langsung menggelar pertemuan.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," kata Seto.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

7 Jawaban Lion Air Atas Kritik Petinggi Muhammadiyah soal Sering Delay******

Lion AirGroup akhirnya buka suara soal keluhan masyarakat atas seringnya penerbanganmereka mengalami delay atau keterlambatan.

Jawaban tersebut salah satunya, diberikan terkait keluhan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti baru-baru ini. Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mereka meminta maaf atas masalah tersebut.

Mereka berdalih sejatinya tak mau mengecewakan penumpang.

Namun kata Danang, betapapun keterlambatan tidak diinginkan terkadang masalah itu sulit dihindari. 

"Dan ini merupakan bagian dari industri ini," katanya.

Ia menambahkan keterlambatan penerbangan bisa terjadi karena berbagai variabel.

Pertama, cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

Kedua,kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

Itu katanya dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan.

[Gambas:Video CNN]

"Tindakan bercanda bom dianggap serius dan mengancam keselamatan, sehingga maskapai akan menurunkan penumpang dan melakukan pengecekan tambahan pada pesawat," katanya.

Ketiga,keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan. 

Ia menambahan , jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

Keempat, barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boardingpesawat dapat menjadi lebih lambat.

"Apabila terlalu banyak barang bawaan, dapat memperlambat proses ini. Awak kabin harus membantu penumpang untuk menyusun barang bawaan mereka dengan aman dan efisien. Proses boarding bisa membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapka," katanya.

Kelima,Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

Keenam, gangguan teknis.

"Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan adalah masalah teknis. Maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan," katanya.

Ketujuh, faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.

"Maskapai (sebenarnya) memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai keterlambatan. Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya.

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

Ia menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group.

Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

Kota super terapung

Impor KRL Bekas 12 Trainset Tahun Ini Tunggu Restu Luhut******

Wakil Menteri BUMNKartika Wirjoatmodjo mengatakan bakal mengimpor 12 trainset KRL bekas tahun ini. Namun, izin impor sedang diajukan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Tiko mengatakan impor ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap pemenuhan KRL dalam negeri.

"Pertama kita akan impor KRL bekas sebesar 12 trainset yang sedang kami ajukan kepada Kemenkomarves," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

Lalu tahap ketiga adalah PT Industri Kereta Api (INKA) akan memproduksi fasilitas kereta api listrik secara penuh pada 2025. Untuk itu, INKA akan diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun.

"Pada 2025 INKA sudah berproduksi penuh. PMN yang kita ajukan untuk INKA adalah untuk barang-barang modal yang akan kita gunakan untuk produksi kereta listrik," kata Tiko

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rangkaian kereta api perlu ditambah karena pertumbuhan penumpang pasca pandemi covid-19 yang jauh dari prediksi KAI . Menurutnya, jika produksi INKA tidak bisa mencukupi, maka harus dilakukan impor gerbong kereta api, namun harus dalam jumlah yang terbatas.

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," kata Erick.

Terkait dengan impor kereta, Erick berharap INKA dan KAI bisa duduk bersama agar bisa menyesuaikan data kebutuhan kereta dengan produksi INKA. Dengan begitu polemik impor yang sejak beberapa bulan telah dibahas bisa menemui kejelasan.

"Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]