nusawin88

Invasi Tao

Sandiaga Uno Optimis Kunjungan Wisatawan Mancanegara Capai Target******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pemerintah menargetkan kunjungan wisata mancanegara asal Malaysia sebanyak 2,7 juta tercapai pada 2023. Hal ini menyusul dibukanya penerbangan langsung Indonesia-Malaysia.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (17/3).

Dalam kesempatan ini Sandiaga mengungkapkan, penerbangan langsung tengah disusun di sejumlah rute penerbangan. Antara lain Pekanbaru dengan Kuala Lumpur, Pekanbaru dengan Malaka, Penang dengan Medan, Pontianak dengan Kuching.

Selain itu, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya kini tengah mendorong promosi Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo.

Sebab, Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah KTT Asean dengan target kunjungan 1 juta wisatawan, baik wisatawan mancanegara dan Nusantara di Labuan Bajo pada 2023.

"Presiden memberikan arahan untuk mengangkat Labuan Bajo sebagai fokus daripada promosi kita, karena Labuan Bajo ini akan menjadi tuan rumah KTT Asean dan Labuan Bajo sudah dibangun infrastrukturnya," kata Sandiaga Uno.

"Ini perlu dipromosikan secara totalitas karena ini Destinasi Super Prioritas," jelasnya.

Lewat pameran yang digelar MATTA, dirinya berharap kolaborasi yang positif dengan dunia usaha dapat meningkatkan kunjungan sebesar 3.000 pax dengan target lebih dari Rp 10 miliar.

"Total untuk wisatawan mancanegara itu 7,4 juta di tahun ini dan dari Malaysia sendiri 2,7 juta, jadi kita harapkan kita akan menuju angka itu, makanya kita kembali di sini dengan penuh antusiasme dan semangat," kata Sandiaga Uno.

"Jadi ini potensi-potensi yang perlu kita wujudkan dan saya sangat yakin tahun ini target pencapaian wisatawan mancanegara dari Malaysia akan tercapai untuk akhirnya menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024," jelasnya.

Curang dan memasuki dunia lain

MAKMUR PKT Jadi Kunci Jaga Ketahanan Pangan Nasional******

Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keseimbangan stok pangan global yang sempat terganggu tentu berdampak langsung pada kenaikan harga pangan global.

Harga-harga komoditas, terlebih energi dan pangan cenderung mengalami kenaikan dan menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan tekanan inflasi di berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian menjadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2022, yakni mencapai 12,91 persen.

"Diinisiasi sejak 2020 lalu oleh PKT, program MAKMUR sendiri merupakan salah satu fokus PKT bersama Pupuk Indonesia melalui sinergi BUMN, mendorong pengembangan sektor pertanian dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman dikutip Kamis, (2/3).

"Dalam program ini, petani binaan kami berhasil meningkatkan produktivitas hasil panen padi dan jagung mereka rata-rata hingga 35 persen, sehingga kesejahteraan petani juga turut meningkat lewat keuntungan hasil panen padi dan jagung yang meningkat rata-rata 52 persen," kata Qomaruzzaman.

Pada Desember 2022, lewat program MAKMUR ini, PKT tercatat telah berhasil merealisasikan 66.136 hektar lahan dengan jumlah petani yang tergabung 30.577 orang.

Target tahun lalu berhasil dicapai dengan kenaikan target petani yang telah bergabung sebesar 122,3 persen dari target awal sebesar 25.000, dan juga kenaikan lahan sebesar 110,2 persen dari target 60.000.

PKT Siapkan Stok Pupuk untuk Musim Tanam Maret 2023

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis PKT, Wisnu Ramadhani mengungkapkan, bahwa kualitas dan kuantitas pelaku sektor pertanian nasional harus selalu ditingkatkan karena menjadi salah satu faktor dalam menjaga ketahanan pangan nasional, selain jaminan pemenuhan kebutuhan dan stok pupuk bagi para petani.

"Menjelang musim tanam Maret 2023, PKT akan mendukung penuh ketercukupan pupuk di gudang-gudang distribusi dan memastikan bahwa pupuk-pupuk tersedia bagi para petani yang membutuhkan," kata Wisnu.

Adapun stok pupuk yang dipersiapkan PKT untuk musim tanam Maret 2023 ini adalah sebesar 172.433 ton, stok pupuk urea bersubsidi dan 7.320 ton NPK formula khusus, serta 342.553 ton pupuk urea non subsidi dan 36.056 NPK non subsidi (Per 28 Februari 2023).

"Seluruh stok ini terjamin tersedia di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT," ujar Wisnu.

Dengan harapan bisa terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang cakap mengelola pertanian Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang utama tentu terletak di pelaku industri pupuk Tanah Air, termasuk PKT.

Karena dengan komitmen penuh dalam edukasi pengelolaan lahan pertanian yang efektif adalah salah satu kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan sekaligus sebagai penyumbang besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena itu, bersama dengan holding Pupuk Indonesia, program MAKMUR pun digagas di banyak wilayah di Indonesia agar pemerataan proses edukasi ini bisa berjalan dengan baik.

Hingga saat ini program MAKMUR telah berkembang di berbagai wilayah Indonesia, dan pada tahun 2023 PKT diamanatkan untuk mengelola program MAKMUR di seluruh Sulawesi, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, NTT dan Papua Barat.

Project Manager Program MAKMUR, PKT Adrian RD Putera mengatakan, program MAKMUR akan terus dikembangkan ke komoditas unggulan di tiap daerah. Salah satunya dengan menggali potensi komoditas unggulan alternatif, yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih bagi para petani.

Kemudin, terus bekerja sama dan melakukan kolaborasi bersama petani, maka petani yang tergabung dalam program MAKMUR dapat terus bertambah, sehingga petani yang mendapatkan pendampingan terarah tentang pengelolaan dan pemaksimalan lahan pertanian juga semakin banyak.

"Kami berharap kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian melalui Program MAKMUR akan semakin bertumbuh secara pesat di tahun 2023 ini," ujar dia.

Dewa perang terkuat

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Kemenperin Usut Penyelundupan Sepatu Bekas Untuk Donasi dari Singapura******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusut kasus maraknyaimpor ilegalsepatu bekas lantaran menjadi kendala industrialas kaki untuk tumbuh optimal. Kasus terbaru yang disoal adalah penyelundupan sepatu bekasuntuk didonasikan dalam program daur ulang sepatu di Singapura melalui Batam.

Dari hasil investigasi seorang jurnalis di Singapura, terungkap bahwa sepatu bekas yang disumbangkan pemiliknya untuk proyek daur ulang seperti untuk alas taman bermain hingga trek lari. Namun ternyata, sepatu-sepatu donasi tersebut berakhir di pasar-pasar loak di Indonesia.

"Praktik impor ilegal sepatu bekas ini harus dihentikan karena berdampak buruk bagi industri alas kaki dalam negeri," katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/3).

Menanggapi penyelundupan tersebut, Agus menyebut impor ilegal sepatu bekas dilakukan secara terorganisasi dan menyalahgunakan proyek sosial. Ia akan menggandeng pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Kemenperin tidak bisa sendirian bertindak memerangi aktivitas impor ilegal ini. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan dengan tegas," ujarnya.

Saat ini, Agus mengatakan pihaknya telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait masalah impor ilegal, serta peningkatan pengawasan barang impor sampai ke pelabuhan terkecil.

Selain itu, Kemenperin juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka penyusunan larangan dan pembatasan (lartas) untuk produk  tekstil dan produk tekstil (TPT).

Agus mengusulkan agar impor produk alas kaki tetap dilakukan di border dan mengusulkan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap impor bahan baku dan bahan penolong bagi produk alas kaki merek lokal.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Petani Sebut Wilmar Untung Rp14 T, Musim Mas Rp1 T dari Program B35******

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebut program B35menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi, di mana Wilmar menjadi yang paling banyak meraup cuan hinga Rp14,42 triliun.

Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

Berikut rincian hitung-hitungan SPKS terhadap 12 raksasa yang diklaim diuntungkan proyek B35:

1. Wilmar (untung Rp14,42 triliun)
Subsidi: Rp22,14 triliun
Pungutan ekspor: Rp7,71 triliun

2. Musim Mas (untung Rp920 miliar)
Subsidi: Rp11,15 triliun
Pungutan ekspor: Rp10,23 triliun

3. Royal Golden Eagle (minus Rp8,25 triliun)
Subsidi: Rp6,28 triliun
Pungutan ekspor: Rp14,53 triliun

4. Sinar Mas (untung Rp130 miliar)
Subsidi: Rp5,42 triliun
Pungutan ekspor: Rp5,29 triliun

5. Permata Hijau (untung Rp1,94 triliun)
Subsidi: Rp5,4 triliun
Pungutan ekspor: Rp3,46 triliun

6. Darmex Agro (untung Rp5,15 triliun)
Subsidi: Rp5,34 triliun
Pungutan ekspor: Rp188 miliar

7. Louis Deyfus (untung Rp1,24 triliun)
Subsidi: Rp2,85 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,61 triliun

8. Sungai Budi (untung Rp2,21 triliun)
Subsidi: Rp2,5 triliun
Pungutan ekspor: Rp283 miliar

9. Best Industry (untung Rp880 miliar)
Subsidi: Rp1,96 triliun
Pungutan ekspor: Rp1,08 triliun

10. First Resources
Subsidi: Rp1,87 triliun
Pungutan ekspor: tidak diketahui

11. KPN Corp (minus Rp810 miliar)
Subsidi: Rp1,6 triliun
Pungutan ekspor: Rp2,41 triliun

12. Johnlin
Subsidi: Rp189 miliar
Pungutan ekspor: tidak diketahui

CNNIndonesia.com masih mencoba menghubungi Direktur PT Wilmar Nabati Indonesia Erik Tjia dan sejumlah pihak yang disebut oleh petani tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]