kingdom slot 777

Menyerang! elang

slot gacor hari ini modal kecil

Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi.

Teten mengatakan e-commercebagian dari aplikasi TikTok itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.

Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.

Pilihan Redaksi Daftar Penyakit yang Tidak Di-cover BPJS Kesehatan Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo Prospek Cerah, Deutsche Bank Gandakan Modal Jadi Rp10 T di RI

"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia.

Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

cara dapat duit cepat dan banyak

Mentan Bantah Tuduhan Food Estate Pakai Pot untuk Tanam Jagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah tudingan yang menyebut ada tanaman jagung pada lahan food estate yang menggunakan dengan media tanam pot atau polybag.

"Ada informasi katanya jagung ditanam di pot. Saya minta coba tunjukkan potnya, katanya ada yang pakai pot di sebelah mana itu," ujar Mentan Amran saat menghadiri pembinaan penyuluh di Lampung, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/12).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Kondisi Kesehatan Terbaru

Andi mengatakan transformasi teknologi pertanian sudah demikian maju, sehingga cara berpikir pertanian tradisional harus dirubah apalagi teknologi ini diterapkan pada lahan marginal.

Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan fokus mengembangkan jagung pada lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat ini, jagung yang telah ditanam di lahan food estate tersebut sudah tumbuh setinggi orang dewasa.

"Jagungnya tumbuh subur dan pola tanamnya langsung di tanah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan penanaman di polybag. Mari hindari berpolemik," ucap Amran.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa lahan di Gunung Mas subur sehingga diperkirakan jagung dapat dipanen pada Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP Kementan), Fadjry Djufry mengungkapkan pertanaman jagung di lahan Food Estate Gunung Mas dilakukan sejak 25 Oktober 2023. Penanaman jagung di lahan seluas 4 ha tersebut ditanam langsung di tanah bukan dalam polybag.

Pilihan Redaksi Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan

"Tidak benar bahwa jagung ditanam di polybag. Pertanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang sesuai atau cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Itu jumlahnya beberapa lajur saja dan diawal pertanaman," ucap Fadjry seperti dikutip Antara.

Food estate Gunung Mas disebutnya merupakan kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan baru yang pengelolaannya harus dengan teknologi pertanian modern khususnya mekanisasi seperti di negara Taiwan, Jepang dan lainnya.

"Luas lahan food estate Gunung Mas ini kan 600 hektar, artinya luasnya terlalu kecil untuk kita ribut-kan dan polemik-kan kalau kita bandingkan luas lahan baku kita secara nasional 7,4 juta hektar. Itu hanya 0,008 persen. Kami optimis, enam bulan ke depan tiga bulan sampai enam bulan masalah ini selesai," tuturnya.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

cicil hp tanpa aplikasi

Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi meminta kader partainya untuk mengawal suara Pemilu 2024 sebagai respons atau menanggapi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta hal tersebut untuk menanggapi perkembangan angka "real count"atau hitung nyata yang ditampilkan dalam Sirekap.

"Dalam dua hari terakhir terjadi anomali di Sirekap yang sudah mencapai 65 persen. Anomali terlihat dari penurunan suara dari PPP, sementara jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang di-input bertambah," kata Awiek dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Awiek menjelaskan anomali di Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu turut mempengaruhi angka persentase suara PPP di Sirekap. Sementara itu, lanjut dia, ada satu partai politik yang mengalami kenaikan signifikan.

Padahal, kata dia, jika melihat hasil C salinan yang masuk di pangkalan data Bappilu DPP PPP, maka suara PPP sudah melebihi ambang batas 4 persen.

"Oleh karena itu, kami minta semua kader PPP seluruh tingkatan untuk mengawal suara PPP. Jangan sampai hilang ataupun migrasi ke partai tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Awiek mengingatkan para kader bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat diabaikan.

"Sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi partai politik," kata Awiek.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki sistem Daru

buku mimpi ikan

Rosalia Indah Buka Suara soal Viral iPad Penumpang Hilang di Bus******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Rosalia Indah Transport angkat bicara terkait keluhan penumpang yangviral karenakehilangan iPad saat menggunakan jasa bus tersebut. Namun, customer service (CS) tidak menanggapi kerugian yang dialami si penumpang.

Direktur PT Rosalia Indah Transport FX Adimas Rosdian mengungkapkan sudah meminta maaf secara langsung kepada penumpang, terutama karena keluhannya yang direspon tidak baik oleh CS.

"Sebetulnya ini semua berawal dari petugas contact center yang tidak merespons komplain dengan baik," ungkap Adimas yang dikutip daridetikcom, Rabu (20/11).

"Investigasi itu kita menelusuri betul tidak awak bus melakukan. Kalau iya, kami akan sanksi seberat-beratnya. Yang kami sayangkan ada tuduhan itu dan viral lalu banyak yang menggoreng. Tapi kalau dari manajemen kami sudah meminta maaf ke penumpang," jelasnya.

Pihak manajemen Rosalia juga mengungkapkan akan memberikan kompensasi kepada penumpang yang kehilangan barang tersebut. Namun, untuk besarannya masih dalam diskusi antara perusahaan dan korban.

Sebelumnya, geger di media sosial X penumpang bus Rosalia Indah kemalingan perangkat elektronik dan tasnya saat dalam perjalanan. Penumpang tersebut mengaku barang elektronik miliknya hilang dan diganti dengan buku yang berisikan keramik.

Kejadian tak menyenangkan ini dialami oleh Widino Arnoldy saat melakukan perjalanan dengan bus Rosalia Indah jurusan Wonosobo-Ciputat. Dino, begitu sapaannya, selaku penumpang mengatakan bahwa perangkat iPad Pro dan charger dalam satu tas hilang dalam kasus itu.

Dalam cuitannya, Dino menjelaskan bahwa tas berisi iPad tersebut terus dibawa dan tidak pernah ditinggal di dalam bus. Namun kecurigaan muncul saat sampai di pool atau tempat pemberhentian bus di Pool Ciputat.

"Tas padahal gue bawa-bawa terus enggak pernah ditinggal di bus, sampai Rest Area Kedung Roso masih ada. Curiga sampai Pool Ciputat kok resleting enggak bisa dibuka kaya dilem, gue cek masih ada, ternyata pas di rumah dibuka isinya diganti sama buku," tulisnya.

Yang jadi persoalan, Dino mengaku tak direspons dengan baik oleh customer service (CS) Rosalia Indah. Saat mengajukan keluhan, sang CS malah terus menerus mengatakan bahwa barang Dino yang hilang tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Itu aja terus diulang-ulang. Gue minta cek dulu crew bus 372 Wonosobo-Jakarta, lagi-lagi dijawab 'bukan tanggung jawab kami'. Gimana enggak emosi jadinya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Satu pukulan kawan

situs download apk mod aman

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke tahun 1978

daftar slot gampang maxwin

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)