situs slot gampang maxwin 2022

apakah aku tuhan

Harga Bahan Pokok Kompak Menanjak, Cabai Rawit Melesat******

Harga bahan pokok kompak menanjak pada awal pekan ini. Salah satunya, beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras pada Senin (9/10) ini di angka Rp14.550 per kg.

Harga tersebut naik Rp50 dibandingkan Senin (2/10) yang masih Rp14.400 per kg. Tak hanya beras, kenaikan juga dialami oleh bahan pokok lain.

Kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Pekan lalu, bawang merah harganya masih Rp26.900 per kg. 

Tapi awal pekan ini, harganya sudah naik jadi Rp27.100 per kg.

Cabai merah harganya juga naik dari Rp44.250 menjadi Rp45.200 per kg. Sementara itu cabai rawit harganya melesat dari Rp45.500 menjadi Rp50.800 per kg.

Meski demikian, ada juga bahan pokok yang turun. Salah satunya adalah harga daging sapi yang turun dari Rp134.850 menjadi Rp134.800 per kg.

Penurunan juga dialami harga bawang putih. Pasalnya, pada awal pekan ini harga bawang putih hanya Rp38.400, lebih mudah dibandingkan pekan lalu yang Rp38.600.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Kubu Pontjo Sutowo Ancam Gugat dan Laporkan Bahlil ke Jokowi******

PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo bakal melaporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai membekukan izin usaha Hotel Sultan. Bahkan, Bahlil terancam digugat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda mengaku belum mengetahui pembekuan izin usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan. Yosef mengatakan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM.

"Iya dong (gugat Menteri Investasi/Kepala BKPM). Kan kalau tindakan menteri yang salah, gimana upaya hukumnya? Pasti kami harus gugat dong," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/10).

Ia mengkritik keras tindakan Bahlil tersebut. Yosef menegaskan pembatalan izin kelolaan Hotel Sultan dengan alasan hak guna bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora berakhir adalah perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, langkah Bahlil keliru dan sewenang-wenang. Yosef lantas merinci 3 alasan bahwa tindakan Bahlil tidak tepat.

Pertama,HGB 26 dan 27 milik PT Indobuildco diklaim masih belum berakhir karena ada pembaruan hak sesuai undang-undang.

Kedua,Yosef menilai keabsahan hak pengelolaan atas tanah (HPL) milik pemerintah itu sedang digugat. Ia mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Ketiga,ia menegaskan kepemilikan lahan atas HGB 26 dan 27 masih dalam proses digugat ke pengadilan negeri.

"Semestinya semua pihak harus menghormati hukum, terlebih due process of law yang sedang berlangsung. Ini namanya tidak taat hukum dan pelanggaran hak asasi," kritik Yosef ke Bahlil.

Yosef mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pembaruan hak-hak tersebut disetujui. Ia menegaskan ini hanya masalah administrasi, tetapi mereka mengklaim hak Pontjo Sutowo masih tetap ada serta harus dilindungi negara.

Ancaman gugatan kepada Bahlil juga dipertegas oleh kuasa hukum kubu Pontjo Sutowo lainnya, yakni Hamdan Zoelva.

"Saya masih mengecek ke klien (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan). Kami sedang pelajari. Pasti kami gugat (Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil), dengan menelaah dulu surat itu (pembekuan izin usaha di Hotel Sultan," ungkap Hamdan.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bertugas mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk di Hotel Sultan. Syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha adalah alas hak alias sertifikat.

Ia lalu menyebut HGB perusahaan Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," ujar Bahlil hari ini di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan.

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. (Apakah akan langsung dicabut?) kamu kok cabut cepat sekali ya? Kamu cocok jadi menteri investasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Plt Mentan Ungkap Setumpuk PR dari Jokowi: Beras hingga Pupuk******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengungkapkan setumpuk tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya yang menggantikanSyahrul Yasin Limpo (SYL).

"Ada banyak. Segini (menunjukkan gesture mengangkat tangan tinggi mendekati atas kepala). Beras kan sudah. Jadi, (impor) 2 juta ton November (2023) paling lambat. Kemudian penambahan 1,5 juta ton, berapa pun yang bisa masuk untuk mem-backuplebih baik," katanya di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (9/10).

"Kemudian berikutnya lagi persiapan musim tanam 1. Jadi, nomor satu pupuk, sekarang saya lagi detailkan pupuk. Ada 26 ribu titik outlet lebih punya Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) akan saya kontrol, semuanya harus ada pupuk, baik komersial maupun subsidi," sambung Arief.

Di lain sisi, ia mengklaim selama ini ada kendala di bongkar muat yang membutuhkan waktu agak lama. Oleh karena itu, Arief meminta Pelindo dan Bulog turun tangan untuk membenahinya.

"Kalau khusus kayak port (pelabuhan) bayangin 270 ribu ton satu shipment bongkarnya 6 hari. Saya sudah minta tolong Direktur Utama Bulog (Budi Waseso) dan saya telpon Direktur Utama Pelindo (Arif Suhartono) untuk siapkan ekstra waktu bongkar kapal secepatnya, unload kapal. Itu secepatnya menggunakan 8 port yang ada di Indonesia, atas bawah sampai Indonesia timur," jelasnya.

Ini adalah kali pertama Arief memimpin rapat pimpinan (rapim) di Kementan usai ditunjuk Jokowi menggantikan SYL pada Kamis (5/10) lalu.

Dijadwalkan tiba pada pukul 11.00 WIB di Gedung A Kementan, Arief baru sampai sekitar pukul 11.57 WIB.

Ia telat karena ada agenda lain terlebih dahulu. Plt Mentan Arief tiba menggunakan mobil Toyota Alphard berpelat RI 37.

"Ini semua eselon 1, 2, ada dirjen pun semua. Saya lagi minta quick windalam 3 bulan. Jadi, dalam 2 hari terakhir ini saya minta beliau-beliau semua mempersiapkan. Saya mau kawal eksekusinya detail satu per satu," rinci Arief soal isi rapim hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

Syed Mokhtar Albukhary, Berharta Rp23 T Tapi Teguh Pegang Ajaran Ibu******

Putus sekolahkarena kondisi ekonomiyang sulit bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang putus sekolahdi masa kecilnya, tapi justru kemudian jadi orang kaya raya.

Salah satu lakon hidup itu dialami Tan Sri Syed Mokhtar Shah bin Syed Nor Albukhary atau yang tenar dengan sebutan Syed Mokhtar Albukhary. Pernah putus sekolah saat, kini justru ia menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Malaysia.

Berdasarkan catatan Forbes, ia memiliki kekayaan US,5 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.589 per dolar AS, total kekayaan tersebut tembus Rp23,39 triliun.

Lalu siapa sebenarnya Syed Mokhtar Albukhary dan bagaimana dia bisa menjelma dari seorang yang pernah putus sekolah kemudian menjadi  sekaya itu?

Mengutip berbagai sumber, Syed Mokhtar Albukhary merupakan salah satu taipan asal Malaysia. Ia lahir pada 12 Desember 1951 dari keluarga Syed Nor dan Sharifah Nor.

Masa kecil Syed Mochtar boleh dikatakan keras. Maklum, ia terlahir bukan dari golongan keluarga berada.

Karena kondisi itu, saat masih bersekolah, ia harus ikut mengurus peternakan ayahnya. Dan saat itulah, ia pernah mengalami kesulitan hidup.

Hal itu terjadi saat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku. Penyakit itu membuat usaha peternakan ayahnya hancur.

Imbas yang paling dirasakan oleh Syed Mokhtar imbas dari 'bencana' itu; ia harus putus sekolah selama beberapa bulan.

Pasalnya, orang tuanya kehabisan uang sehingga tidak bisa membayar biaya sekolahnya.

Namun, 'bencana' hidup itu justru menempa Syed Mokhtar. Ia mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman bisnis berharga dari kejatuhan usaha sang ayah.

Tak mau terpuruk dengan kegagalan usaha sang ayah, ia bangkit dengan mulai bisnis jualan daging di usia 19 tahun.

Ia berkeliling Alor Setar untuk membeli daging tak terjual. Daging itu dikemasnya dengan es.

Kemudian Syed Mokhtar muda  menjualnya kembali ke pengusaha Bumiputera dan restoran di sekitar Alor Setar. Ia sukses.

Kesuksesan itu tak lantas membuat Syed Mokhtar berpuas diri dalam membangun membangun bisnis. Ia mulai melirik bisnis lain; sektor transportasi.

Ia meminta bantuan Majlis Amanat Rakyat (MARA), salah satu departemen yang berada di bawah naungan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia pada  1970-an untuk memulai bisnis transportasi dengan membeli truk untuk mengangkut beras.

Ia menamai perusahaan transportasi tersebut 'Syarikat kenderaan Sentosa'. Bisnisnya angkutan truknya berkembang. Tapi ia belum puas dengan itu semua.

Melihat ada celah di sektor perberasan, Syed Mokhtar muda melebarkan sayap usahanya bisnis itu. Ia mendirikan perusahaan bernama Syarikat Shah dan mengurus izin perdagangan beras dari Lembaga Padi Negara atau BERNAS.

Kelincahan serta wataknya yang rendah hati meskipun sangat tertutup, membuat usaha perberasannya moncer. Dalam waktu singkat bahkan, ia perusahaannya sukses mendapatkan kontrak pasokan beras ke beberapa lembaga pemerintah Malaysia.

Salah satunya, The Federal Land Development Authority (FELDA), lembaga milik pemerintah Malaysia yang didirikan untuk menangani pemukiman dan masyarakat miskin pedesaan.

Sejak saat itu, bisnis Syed Mokhtar berkembang pesat. Ia mengatakan perkembangan itu tak terlepas dari kebijakan ekonomi biru (NEP) yang dijalankan pemerintah Malaysia pada periode 1971-1990 untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam negeri dan menghapus diskriminasi ras. 

Pasalnya karena program tersebut, ia mendapatkan banyak kontrak dari pemerintah untuk memasok makanan dan bahkan segala hal di sejumlah instansi, bahkan termasuk seragam militer. 

Syed Mokhtar melanjutkan petualangan bisnisnya ke sektor infrastruktur dan perkebunan. Ia berhasil mendapatkan 90 persen kendali proyek pelabuhan di Malaysia. 

Dengan kesuksesan itu, pada 2000, Syed Mokhtar berhasil mengakuisisi MMC Corp yang awalnya didirikan oleh Inggris dengan nama Malayan Tin Dredging yang pernah memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 8 miliar ringgit (US,48 miliar) dan terlibat dalam konstruksi, pembangkit listrik, pengolahan air, pengelolaan pelabuhan, dan distribusi gas.

Aset berharga lainnya yang dimiliki oleh taipan tersebut adalah DRB-Hicom. Syed Mokhtar mengambil alih bisnis yang terkait dengan pemerintah dan penuh utang itu pada 2005.

DRB-Hicom sejatinya memiliki tiga segmen inti; otomotif, jasa dan properti. Sejak diakuisisi oleh Syed Mokhtar, perusahaan tersebut telah memperoleh keuntungan yang besar.

Hal itu terjadi akibat monopoli perakitan kendaraan bersenjata, manajemen kantor pos dan layanan terminal bandara Bandara Malaysia. Pada 2012, DRB-Hicom mengambil alih Proton, produsen mobil nasional Malaysia yang merugi.

Pegang teguh ajaran dan pesan ibu

Meski hidup bergelimang harta, Syed Mokhtar bukan orang yang suka foya-foya. Salah satu contohnya bisa dilihat dari mobil yang dikendarainya.

Meskipun sudah menjadi pemilik Proton Company, ia tetap mengendarai Proton Perdana modal lama yang ia beli sebelum menguasai perusahaan tersebut. 

Kesederhanaan lain adalah kebiasaannya mengunjungi ibunya. Meskipun ia kaya dan mampu menggunakan pesawat pribadi, ia lebih memilih berkendara dengan mobilnya sendiri. Ia juga tak bergabung dengan anggota klub eksekutif seperti umumnya dilakukan oleh pengusaha sukses.

Ia juga tak suka tidur di ruangan ber-AC. Ia lebih suka memanfaatkan uang yang didapatnya untuk beramal.

Salah satunya dengan mensponsori 50 orang miskin untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Dia juga mengatur setengah dari pendapatannya sebesar RM1.500 untuk disumbangkan kepada 15 keluarga yang membutuhkan di desanya.

"Kekayaan harus beredar. Ketika Anda menghasilkan uang, Anda harus memberikannya. Ibuku mengajari kami bahwa tidak ada yang menjadi milikmu sampai kamu memberikannya dengan sepenuh hati dengan harapan itu akan membuat hidup seseorang lebih mudah," katanya seperti dikutip dari nardyseal.com.

Karena kedermawanan itu, Syed Mokhtar pernah diakui Forbes sebagai salah satu dermawan terkemuka di Asia. Pada 2008 lalu, ia juga pernah mendapatkan anugerah 'Tokoh Ma'al Hijrah 1429 H dari pemerintah Malaysia atas kontribusinya ke negara. 

70 Menit Menyeramkan Saat Bertemu Mahathir Mohamad

Siswa Lurus A

Cerita Amran soal Kronologi Jadi Mentan Lagi: Takdir Tak Tertukar******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanbercerita soal kronologi dirinya ditunjuk kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menuturkan baru diberitahu akan menjadi menteri pertanian pada Selasa (24/10) pukul 17.00 WIB oleh Jokowi.

"Baru kemarin sore jam 17.00. Baru aku tahu dan itu lah presiden kita," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10).

Amran menuturkan semua proses penunjukan dirinya itu serba cepat. Namun, ia yakin semua itu sudah menjadi takdir dirinya.

"Takdir tidak mungkin tertukar. Biarlah takdir berputar pada orbit sehingga kita menerima dengan baik apapun yang terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pernah dipanggil oleh Jokowi pada September lalu. Namun, Amran mengatakan pertemuan itu tidak membahas soal pencalonan dirinya jadi menteri.

Menurutnya, pertemuan itu hanya diskusi terkait kondisi ekonomi.

"Waktu itu kami membahas potensi sumber daya alam kita khususnya Indonesia timur," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.