sharing prediksi togel

slot88 gaming 269Jutaan kata 292798Orang-orang telah membaca serialisasi

《sharing prediksi togel》

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Masyarakat yang mau membeli rumah secara KPR sebaiknya jeli dengan meneliti status tanah sebelum akad agar tak timbul masalah di kemudian hari. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi).

Jakarta, CNN Indonesia--

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Lihat Juga :

Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

9,49 Juta Turis Asing Masuk ke RI Sepanjang Januari******

BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia mencapai 9,49 juta kunjungan pada periode Januari hingga Oktober 2023. — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Indonesia mencapai 9,49 juta kunjungan pada periode Januari hingga Oktober 2023. ( CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara(wisman) yang masuk Indonesia mencapai 9,49 juta kunjungan pada periode Januari hingga Oktober 2023.

Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan periode sama pada 2019 yang sebanyak 13,4 juta kunjungan.

Meski demikian, Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik Moh Edy Mahmud mengatakan data tersebut menunjukkan kondisi pariwisata mulai pulih setelah covid-19.

Lebih rinci, ia mengatakan pada Oktober 2023 wisman masuk mencapai 978 ribu kunjungan, turun 8,57 persen secara bulanan dan naik 33,27 secara tahunan.

Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 845,15 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 133,35 ribu kunjungan

Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 14,2 persen atau 138 ribu kunjungan, dan disusul dari Australia sebesar 13,1 persen atau sebanyak 129 ribu kunjungan.

Kemudian dari Singapura sebesar 9,2 persen atau sebanyak 89,8 ribu kunjungan, dan dari Tiongkok 7 persen atau sebanyak 73,5 ribu kunjungan, serta dari Timor Leste sebesar 6 persen atau sebanyak 58,9 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)