pinjaman kredivo

slot maxwin malam ini 425Jutaan kata 771387Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman kredivo》

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT******

Medan (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin

Ia mengatakan seluruh komisoner KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum.

"Yang jelas dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan," kata dia.

Pada Sabtu (27/1), Tim Saber Pungli Polda Sumut menciduk oknum KPU Padang Sidempuan atas dugaan pemerasan kepada salah satu calon legislatif di daerah itu.

Dalam hal itu, Parsadaan Harahap mengatakan KPU RI menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

"Sampai hari ini, kami belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut, kami serahkan ke pihak berwajib," sebutnya.

Dalam upaya pencegahan, kata dia, KPU RI meminta seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk menaati peraturan yang berlaku jangan sampai terjerat masalah hukum.

"Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum," tegasnya.
Baca juga: KPU: Semua hambatan distribusi logistik dapat tertangani dengan baik
Baca juga: KPU RI monitoring ke Sorong pastikan kesiapan distribusi logistik aman
Baca juga: KPU sebut diseminasi informasi Pemilu 2024 lebih baik 

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Kabinet Indonesia Maju solid di tengah mundurnya Mahfud******

Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud

Karawang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid di tengah pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

"Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud," kata Airlangga usai acara Konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Ia memastikan kalau saat ini kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid.

Sampai saat ini, kata dia, para menteri masih terus bekerja dan menjalankan program yang diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md

"Masih solid. Saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet sampai saat sekarang juga kita masih bekerja dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), misalnya, berbagai program terus kita jaga," ujar Airlangga.

Pada kesempatan itu, ia juga membantah desas-desus adanya sejumlah menteri yang juga akan mengikuti jejak Mahfud Md melepas jabatannya.

Airlangga memastikan pemerintahan masih terus berjalan dan masih bekerja untuk rakyat.

Mahfud Md yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan setelah dirinya mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Ia memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot game slot、pinjaman online yang cepat cair dan tidak ribet、erek erek 66 2d

Terkait：wangi4d、slot banyak jp、ninjaslot77、slot gacor no tipu、jitu server thailand vip、hajar 4d slot、kelebihan akulaku、https slot gacor、slot good、rtp fajartoto

---

---

bab terbaru：qq289（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08