masterkiu

Perburuan protagonis tanpa batas

Pedagang Dilarang Jual Rokok Batangan Mulai 2023******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokokper batang alias ketengan mulai tahun depan. 

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Adapun aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari Keppres itu, Senin (26/12). 

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Daftar Harga Acuan 6 Komoditas Pangan, Kedelai hingga Daging Sapi******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis daftar harga acuan enam komoditas pangan antara lain kedelai, bawang merah, cabai rawitmerah, cabai merahkeriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan peraturan ini bertujuan untuk mengatur harga acuan pembelian dan penjualan (HAP).

Dengan acuan ini, kata Arief, kepastian harga pembelian hasil panen para petani dan peternak bisa terwujud. Aturan ini juga diharapkan bisa mengurangi potensi gejolak dan fluktuasi harga komoditas pangan di tingkat konsumen.

Peraturan ini melengkapi peraturan sebelumnya, yakni Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, yang telah ditetapkan 5 Oktober 2022.

Dengan diundangkannya Perbadan Nomor 11 Tahun 2022, saat ini Bapanas memiliki instrumen untuk mengatur harga acuan 8 komoditas pangan strategis. Komoditas tersebut adalah jagung, kedelai, bawang, telur ayam, daging ruminansia, daging ayam, cabai, gula, dan day old chicken(DOC).

Arief mengatakan Bapenas telah melibatkan seluruhstakeholderdalam proses penyusunannya, termasuk tahap konsultasi publik.

"Semua yang tertuang dalam peraturan ini telah menjadi kesepakatan bersama, sehingga harus dijalankan dan menjadi perhatian seluruh pihak terkait," jelas Arief.

Perbadan tersebut merinci harga acuan tingkat produsen ditetapkan berdasarkan dua instrumen utama, yaitu struktur biaya produksi dan keuntungan.

Jika harga di produsen berada di bawah harga acuan, pemerintah akan menugaskan BUMN pangan untuk melakukan penyerapan sesuai dengan harga acuan tingkat produsen.

Sementara itu, harga acuan tingkat konsumen ditetapkan berdasarkan tiga instrumen utama, mulai dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan keuntungan.

Apabila harga di konsumen berada di atas harga acuan, BUMN pangan juga akan melakukan penjualan kepada masyarakat sesuai dengan harga acuan di tingkat konsumen.

Perbadan Nomor 11 Tahun 2022 ini juga mengamanatkan pengelolaan komoditas kedelai khusus diberikan kepada Perum Bulog. Sedangkan komoditas bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula pasir konsumsi dikelola oleh Bulog dan BUMN pangan.

"Dalam menjaga terlaksananya harga acuan ini, Bulog dan BUMN pangan dapat bekerja sama dengan pihak lainnya, seperti Pemda, BUMD, koperasi, dan swasta," pungkas Arief.

Berikut daftar harga acuan 6 komoditas pangan yang diatur dalam Perbadan Nomor 11 Tahun 2022:

Harga acuan produsen:
1. Kedelai lokal: Rp10.775 per kg
2. Bawang merah konde basah: Rp18.500-Rp20.000 per kg
  - Bawang merah rogol kering panen: Rp25.000-Rp30.000 per kg
  - Bawang merah konde kering askip: Rp32.000 per kg
3. Cabai rawit merah: Rp25.000-Rp31.500 per kg
4. Cabai merah keriting: Rp22.000-Rp29.600 per kg
5. Daging sapi hidup: Rp56.000-Rp58.000 per kg
6. Gula konsumsi: Rp11.500 (untuk kemasan karung 50 kg)

Harga acuan konsumen:
1. Kedelai lokal: Rp11.400 per kg, impor: Rp12.000 per kg
2. Bawang merah rogol kering panen: Rp36.500-Rp41.500 per kg
3. Cabai rawit merah: Rp40.000-Rp57.000 per kg
4. Cabai merah keriting: Rp37.000-Rp55.000 per kg
5. Daging sapi segar paha depan: Rp130.000 per kg
  - Paha belakang: Rp140.000 per kg
  - Paha depan beku: Rp105.000 per kg
  - Daging kerbau beku: Rp80.000 per kg
6. Gula konsumsi: Rp13.500-Rp14.500 per kg

Tuan Tianqi

Erick Klaim Penggabungan Damri dan PPD Untuk Sehatkan Perusahaan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penggabungan Perum Damri dan Perum PPD sebagai upaya strategis menyehatkan kedua perusahaan.

Ia mengatakan merger tersebut merupakan aksi korporasi yang didasari oleh kondisi bisnis keduanya yang ekuivalen.

Menurutnya, penyatuan menjadi langkah terbaik agar kedua Perum tersebut tidak tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama. Ia yakin penggabungan tersebut akan memperkuat kondisi perusahaan.

"Kebetulan keduanya terdampak oleh pandemi covid-19. Penggabungannya nanti lebih memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan," ujar Erick melalui keterangan resmi, Selasa (27/12).

Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengusulkan agar Damri mendapat PMN pada 2023 sebesar Rp870 miliar.

Damri akan menjalankan penugasan dan pengembangan usaha dalam penyediaan armada untuk jalur perintis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service, serta untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan melakukan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," kata Tiko.

Penggabungan Damri dan PPD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

"Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip pokok materi muatan rancangan PP, sebagaimana tertulis dalam Keppres tersebut.

Alas hukumnya adalah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Erick Thohir sendiri merupakan penggagas merger dua BUMN angkutan umum tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Selain Low Tuck Kwong, Dewi Kam Juga Raup Cuan Luber dari Batu Bara******

Dewi Kam dinobatkan sebagai wanita terkaya di Indonesia oleh Forbes, dan menjadi pendatang baru dalam daftar konglomerat Indonesia. 

Mengutip Forbes, Rabu (28/12), Dewi Kam menduduki urutan ke-21 dalam daftar 50 konglomerat Indonesia pada 2022 ini. Hartanya mencapai US miliar atau setara Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.774 per dolar AS).

Sama seperti Low Tuck Kwong, wanita 72 tahun itu mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia tercatat memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Mengutip RTI, saham BYAN dalam setahun terakhir meroket hingga 731,11 persen secarayear on year(yoy). Harga saham BYAN masih Rp2.580 pada 28 Desember 2021 sebelum melonjak ke Rp24.800 per Rabu (28/12).

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.

Ia adalah pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, Dewi Kam juga terlibat dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Fenghuang

Akhir Tahun, Mendag Pastikan Stok dan Harga Bapok di Lampung Stabil******

Jelang momen akhir tahun, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Provinsi Lampung terpantau stabil, dengan pasokan yang dipastikan cukup.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (28/12). Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat menyambut tahun baru dengan tenang.

"Kami meninjau Pasar Natar hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia. Kami harap masyarakat bisa berbelanja dengan tenang menyambut tahun baru," kata Zulkifli.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan, dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung Etik Yulianti mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Natal dan Tahun Baru di Semarang pada awal Desember lalu mencatat bahwa harga bapok secara umum stabil dan pasokan tersedia cukup.

Dari hasil pemantauan di Pasar Natar, stok dan harga bapok di Lampung terpantau cukup dan stabil menjelang tahun baru 2023. Hasil pantauan harga di Pasar Natar hari ini menunjukkan, mayoritas harga bapok terpantau stabil dibanding minggu lalu (20/12), seperti beras Bulog Rp9.400/kg, beras premium Rp13.500/kg, MINYAKITA Rp14.000/liter, minyak goreng kemasan Rp15.000/liter, tepung terigu Rp12.500/kg, daging sapi Rp130.000/kg, daging ayam ras Rp37.000/kg, telur ayam ras Rp28.000/kg, dan bawang merah Rp30.000/kg.

Sementara itu, komoditas yang turun harga antara lain adalah beras medium dari Rp10.500/kg ke Rp10.000/kg dan gula pasir dari Rp15.000/kg ke Rp14.000/kg. Zulkifli menyebut, kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai, meski sudah mulai mengalami tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir ini.

Era Abadi

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan