erek paku

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Jalan spiritual yang kekal

Profil 10 Konglomerat Bantu Jokowi Garap IKN, Aguan hingga Boy Thohir******

Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengucapkan terima kasih kepada 10investorIndonesia yang rela mengucurkan Rp20 triliun demi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kesepuluh taipan itu adalah konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN.

Jokowi menilai kucuran duit tersebut membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan. Ia paham betul Aguan Cs juga mengincar keuntungan dalam investasi ini.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," sambungnya.

Lantas, siapa sebenarnya 10 konglomerat tersebut dan bagaimana latar belakang mereka?

Berikut profil singkat 10 pengusaha lokal yang investasi di IKN seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group)

Wajar jika Aguan didapuk sebagai pimpinan konsorsium nusantara, namanya memang kesohor sebagai pebisnis ulung tanah air. Ia adalah pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti Indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel, hingga industrial estate.

Aguan juga pernah menjadi wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha 1990-1999. Usai penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakomut PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Ia dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Terlepas dari portofolio bisnisnya yang mentereng, Aguan pernah terjerat kasus korupsi berupa suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pada 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Aguan memberi fee Rp50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat raperda tersebut.

Aguan sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun, dirinya tak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

2. Anthony Salim (Bos Indofood dan Salim Group)

Anthony Salim masyhur sebagai raja perusahaan mie instan di Indonesia. Bahkan, produknya dalam bendera Indofood terkenal hingga mancanegara, mulai dari Nigeria hingga Amerika Serikat.

Cuan Salim juga datang dari kelapa sawit via Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis, seperti pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya.

Namun, Salim pernah terseret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana kala itu dirinya masih menjadi pengendali PT Bank Central Asia (BCA). Saat krisis keuangan 1997-1998, BCA mendapat dana bailout Rp53 triliun dari pemerintah.

Pada 2007 lalu, Kejagung sempat beberapa kali memanggil Anthony Salim terkait dugaan penyelewengan dana BLBI tersebut. Akar masalahnya adalah jumlah utang Salim Group dengan yang dibayarkan ke pemerintah tidak sesuai alias lebih sedikit.

Utang Salim Group dibayar dengan penyerahan 92,8 persen saham BCA dan saham 108 perusahaan kelompok usaha Salim lain kepada pemerintah. Jumlah jaminan kewajiban pemegang saham itu ditaksir senilai Rp52,7 triliun.

"Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan nilai aset yang diserahkan obligor hanya Rp19 triliun, tim tidak menemukan unsur korupsi," kata pihak Kejagung kala itu, dikutip dari situs Kementerian Keuangan.

3. Franky Wijaya (Sinar Mas)

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.

Berdasarkan situs Sinar Mas, Franky merupakan CEO Golden Agri-Resources Ltd, yang merupakan anak usaha grup tersebut. Ia bersama dua saudaranya, Indra dan Muktar Widjaja saling mengisi posisi tertinggi di Sinar Mas Group.

Namun, konflik internal menyulut keluarga Eka Tjipta pada 2020 lalu, di mana salah satu anaknya Freddy Widjaja menggugat kelima kakak tirinya terkait hak waris senilai Rp672,61 triliun. Bahkan, pengacara Freddy melaporkan Franky Cs dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun lalu.

Mengutip CNBC Indonesia, Sinar Mas diduga melawan hukum dengan menghindari pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Selain merugikan Freddy Widjaja, para terlapor diklaim berpotensi menipu atau menggelapkan uang Rp1 triliun dan pajak Rp40 triliun.

4. Pui Sudarto (Pulauintan)

Pui Sudarto merupakan salah satu raja konstruksi di Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi yang berdiri sejak 1990 lalu.

Mengutip detikcom, Pui sempat sulit orderan di masa krisis moneter 1998. Namun, perusahaannya kala itu masih sanggup menerima proyek pembangunan gedung parkir di Pasaraya Blok M.

Ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak 2004. Pui mengantongi saham di berbagai proyeknya, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen, hotel hingga rumah sakit.

5. Prajogo Pangestu (Barito Pacific)

Prajogo Pangestu adalah orang terkaya keempat di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US,5 miliar yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.

Terlepas dari pundi-pundi hartanya, Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatra Selatan senilai Rp331 miliar.

Bahkan, Prajogo sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garibaldi Thohir hingga Djoko Susanto

Mengguncang langit

Tika dan Kesan Naik WHOOSH yang Serasa di Korea******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang kini bernama WHOOSHsegera beroperasi. Saat ini, PT KCIC tengah menguji coba kereta tersebut.

Uji coba dilakukan secara gratis. Pada tahap awal, PT Kereta Cepat Indonesia China membuka uji coba untuk masyarakat sekitar jalur kereta.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyebut 4.200 orang telah mendaftar ikut menjajal uji coba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara gratis pada tahap awal.

Selama masa uji coba terbatas, KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan Kereta Cepat pulang pergi. Dengan kata lain, total terdapat delapan perjalanan kereta yang beroperasi setiap harinya.

Setelah uji coba, jika tidak ada hambatan, Kereta Cepat akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Oktober mendatang.

Setelah operasi, Jokowi mengatakan tarif moda transportasi tersebut tidak akan disubsidi.

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, KCIC mengusulkan paket tarif (bundling) sebesar Rp300 ribu per penumpang. Harga tiket itu untuk naik kereta ringan LRT, Kereta Cepat dan kereta api pengumpan (feeder).

Sedangkan, tarif kereta cepat saja tanpa feeder dan LRT, mereka usul sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

Selain dua kategori tiket itu, KCIC juga mengusulkan tarif dinamis (dynamic pricing) untuk kelas utama dan kelas bisnis.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) berselebrasi saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyentuh kecepatan 351 kilometer per jam pada uji coba rute Bandung-Jakarta, Rabu (13/9). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).

Atas kehadiran segala skema harga tiket itu, bagaimana pendapat masyarakat?

Sejatinya masyarakat menyambut positif kehadiran WHOOSH. Tika misalnya.

Salah satu warga yang sudah menjajal WHOOSH ini menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung cukup nyaman. Selain nyaman, waktu yang diperlukan untuk melesat dari Jakarta-Bandung yang hanya 45 menit-1 jam juga terlalu cepat. 

Waktu tempuh itu jelas unggul jauh jika dibandingkan naik moda transportasi lain; mobil, bus maupun motor yang bisa mencapai 3 jam-an bergantung tingkat kepadatan arus lalu lintas.

"Enak sih, cepat banget 45 menit sudah sampai Bandung. Interiornya juga bagus banget, mirip-mirip sama KTX (Korean Train eXpress) Korea. Kayaknya agak bagusan KCJB juga," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Meski terkesan, ada harapan yang disampaikan Tika; tiket. Ia memandang tarif tiket yang diusulkan KAI masih belum bersahabat di kantong.

Harusnya kata Tika, tarif KCJB hanya Rp200 ribu, sudah termasuk LRT dan feeder.

"Harapannya semoga tarif yang ditetapkan lebihaffordable, dan bisa sampai Surabaya juga kalau bisa dilanjutkan proyek pembangunannya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Tika, salah satu warga Jakarta bernama Mathilda menyambut baik KCJB meski ia belum mencoba moda transportasi itu. Ia pun bersemangat mengikuti uji coba.

"Menurut saya transportasi ini pasti memudahkan mobilisasi orang-orang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya," katanya.

Sama dengan Tika, ia juga menilai tarif KCJB yang diusulkan masih terlalu mahal. Ia berharap pemerintah akan memberikan subsidi terhadap tarif tiket WHOOSH supaya bisa lebih murah.

Ke depan, ia ingin proyek kereta cepat juga bisa dilanjutkan ke kota lain sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalanan.

"Harapannya harga tiketnya bisa lebih murah dan bisa dilanjutkan ke kota-kota lain seperti ke Jogja dan Surabaya," katanya.

Sementara itu, warga Bandung bernama Idham mengatakan KCJB cukup membantu terutama bagi ia yang bekerja di Jakarta. Namun, ia berniat menggunakan KCJB hanya dalam situasi penting atau mendesak.

Pasalnya, tarif yang sedang digodok sekarang terlalu mahal.

"Soalnya kalau dari segi biaya masih cukup mahal ya untuk pekerja dengan gaji yang masih tidak terlalu jauh dari UMR," kata Idham.

Ia mengatakan jika tarif KCJB di bawah Rp250 ribu, maka ia mau saja menggunakan moda transportasi itu. Pasalnya ia biasanya mengeluarkan tidak lebih dari Rp100 ribu untuk biaya bus ditambah ojek online dari Jakarta ke Bandung.

"Kalau biaya perjalanan KCJB lebih murah, mungkin saja kepadatan di Jakarta juga bisa berkurang karena bisa jadi banyak warga Bandung dan sekitarnya yang bekerja di Jakarta bisa lebih sering pulang," kata Idham.

Ada juga warga Jakarta bernama Alfaddillah yang mengatakan sangat menantikan KCJB karena bisa memangkas waktu tempuh. Sehingga moda transportasi ini dinilai cocok untuk pekerja yang dinas serta anak rantau.

Kendati, ia menilai tarif Rp250 masih terlalu mahal karena penumpang harus merogoh kocek lagi agar bisa sampai ke Bandung.

Di sisi lain, ia berharap seluruh infrastruktur KCJB bisa segera selesai sebelum beroperasi total.

"Karena bakal menyusahkan banget kalau ini semua belum siap," katanya.

Sementara itu, warga Bandung yang bekerja di Jakarta bernama Riani mengatakan ada dua hal yang ia pertimbangkan untuk naik Kereta Cepat; akses dan tarif. Terkait akses, ia menilai KCJB kurang membantu karena hanya sampai Tegalluar, bukan Bandung.

"Saya juga belum tahu penghubungnya dari Tegalluar ke tempat saya di pusat Kota Bandung semudah apa. Apakah lebih mudah dari transportasi biasanya yang pakai travel," kata Riani.

Kemudian terkait tarif Rp250 ribu hingga Rp300 ribu, ia menilai tidak bisa disebut kemahalan karena fasilitas yang diberikan KCJB. Namun, ia menilai fasilitas-fasilitas tersebut tidak dibutuhkan selama perjalanan ke Bandung

Dibanding KCJB, Riani lebih memilih menggunakan travel ke Bandung. Pasalnya harga travel ke Bandung tidak sampai setengah tarif KCJB dan agen pemesanannya tersedia di banyak tempat.

"Jadi sejauh ini saya masih prefer naik travel," katanya.

Ke depan, ia berharap akses KCJB hingga ke pusat Kota Bandung bisa dipersiapkan dengan baik. Ia juga berharap jadwal KCJB juga diperjelas.

Warga Bandung lainnya, Dadan, menilai KCJB bisa membantu mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya dengan waktu yang cepat. Ia pun menilai wajar jika tarif KCJB dibanderol R250 ribu.

"Karena tiket kereta lainnya seperti Argo Parahyangan untuk Jakarta - Bandung ataupun sebaliknya hampir sama. Mungkin bedanya di waktunya saja tiba dan datang lebih cepat," katanya.

Ke depan, ia berharap KCJB bisa menjadi transportasi publik yang beroperasi tanpa ada kendala apapun. Apalagi KCJB sangat dibutuhkan bagi mereka yang berkepentingan mendesak sehingga tidak perlu menghadapi macetnya perjalanan di jalan raya.

Merespons harapan masyarakat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyempurnakan Kereta Cepat.

Termasuk mempersiapkan segala macam pendukung mobilitas masyarakat yang memakai moda itu. Salah satunya, menyiapkan feeder atau kereta penumpang yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung.

Ia bahkan turun langsung demi mengetes kenyamanan fasilitas itu. Hal itu ia lakukan lakukan demi memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses.

Sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder.

Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan Flyover Ciroyom dan Pusdikpom. Semuanya ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Selain kereta feeder, terdapat pula sejumlah akses penghubung dari dan ke Stasiun Padalarang, di antaranya BTS Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun KBP, Bus Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB.

Selain itu jug ada angkutan perkotaan (angkot) Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

Sementara itu berkaitan dengan tiket, Budi mengatakan kemungkinan tarifnya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Ia mengatakan tak ada subsidi dari pemerintah terkait tiket itu.

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Plt Mentan Batalkan Kontrak Proyek Alsintan Buntut Dugaan Korupsi SYL******

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menegaskan membatalkan semua proyek di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)Kementan imbas dugaan kasus korupsiyang menyeret eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Pernyataan ini Arief sampaikan saat memberikan arahan khusus kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil yang mengepalai Direktorat Alsintan. Ia meminta Ali untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.

"Saya Per 6 Oktober (2023) kemarin memang membatalkan semua kontrak yang tidak beres. Bukan berarti semua kontrak dibatalkan begitu, tapi saya bersama Pak Wamen (Harvick Hasnul Qolbi) meminta kontrak-kontrak itu direview dengan benar," kata Arief dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10).

Selain itu, Arief menegaskan kini tidak ada ekslusivitas di Kementerian Pertanian dalam komandonya. Ia menyebut semua pejabat di Kementan bisa dihubungi langsung oleh para kepala daerah.

Sebelumnya, Direktur Alsintan Kementan Muhammad Hatta ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hatta bersama dengan eks Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menjadi kaki tangan SYL dalam tindak dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Syahrul dan Hatta ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (13/10). Keduanya tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye dan terlihat diborgol.

Sedangkan Kasdi langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/10). Ia ditahan selama 20 hari pertama hingga 30 Oktober 2023.

SYL bersama Kasdi dan Hatta disebut telah menikmati uang sekitar Rp13,9 miliar. Uang itu di antaranya digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard.

[Gambas:Video CNN]