petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot tergacor terbaru

rtp dafatoto 441Jutaan kata 318347Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot tergacor terbaru》

Jubir Menteri sebut tak tahu soal dugaan suap perusahaan Jerman ke KKP******

Jubir Menteri sebut tak tahu soal dugaan suap perusahaan Jerman ke KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan) didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo (kiri), Stafsus Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady (kedua kiri) dan Stafsus Bidang Komunikasi Publik Wahyu Muryadi (kanan) memberikan keterangan terkait kebijakan diizinkannya kembali ekspor pasir laut di Jakarta, Rabu (31/5/2023). . ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)
kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Berdasarkan artikel tersebut, lanjut dia, perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namun demikian, Wahyu mengungkapkan, pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan. “Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.

Baca juga: KKP mengamankan 269 kapal pelaku IUU fishing sepanjang 2023

Baca juga: Trenggono targetkan ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar dolar AS Diketahui, dalam rilis yang disampaikan United State Department of Justice U.S DOJ atau Departmen Kehakiman Amerika Serikat (10/1)menyebutkan sebuah perusahaan perangkat lunak global berbasis di Jerman yakni SAP, akan membayar lebih dari 220 juta dolar AS untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA). Dalam rilis itu, disebutkan pada 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP, departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain KKP, Departemen Kehakiman AS turut menyebut adanya dugaan suap yang melibatkan dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo). “Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui tindakan perbaikan jangka panjang,” keterangan Departemen Kehakiman AS.

Baca juga: Menteri KP: Dampak pembuangan limbah nuklir di laut bersifat lokal

Baca juga: KKP siapkan program SFV genjot produksi ikan patin di Kalsel

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Ratusan TPS di Karawang berlokasi di daerah rawan banjir******

Ratusan TPS di Karawang berlokasi di daerah rawan banjir
Ilustrasi - Warga memberikan hak suaranya di TPS 16 yang terdampak banjir di Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww
Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ratusan tempat pemungutan suara Pemilu 2024 berada pada titik rawan bencana banjir saat musim hujan sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi.

Ketua KPU Karawang Mari Fitriana saat dihubungi di Karawang, Senin, mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana banjir itu.

Selain itu, KPU Karawang juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari lokasi alternatif pendirian TPS jika saat pemungutan suara terjadi hujan deras.

Menurut dia, pemindahan titik TPS yang rawan bencana ke lokasi yang aman akan menjadi bagian utama dalam upaya mengantisipasi bencana alam.

"Secara keseluruhan terdapat 313 TPS yang rawan bencana saat musim hujan," katanya.

Baca juga: KPU Karawang siapkan ratusan TPS cadangan antisipasi bencana banjir

Ratusan TPS yang rawan bencana itu tersebar pada 17 kecamatan, meliputi Kecamatan Karawang Barat, Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Rengasdengklok, Batujaya, dan Pedes, Pakisjaya, Cikampek, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tirtamulya, Rawamerta, Tempuran, Jayakerta, Kotabaru, Purwasari, dan Cilebar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang meminta KPU setempat segera melakukan langkah antisipasi terhadap TPS yang berlokasi di daerah rawan banjir.

"Kami telah menggelar rapat kordinasi persiapan pemilu bersama KPU dan pihak terkait, di antaranya membahas tentang langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam pada hari pemungutan suara nanti," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang Eka Sanatha.

Ia mengatakan bahwa rapat koordinasi itu difokuskan pada pengelolaan manajemen distribusi logistik dan langkah-langkah antisipasi terhadap TPS yang berada di lokasi rawan bencana.

Pada Pemilu 2024, KPU Karawang menyiapkan sebanyak 6.890 TPS yang tersebar di 309 desa/kelurahan untuk tempat penyaluran hak suara bagi 1.779.207 orang yang masuk daftar pemilih tetap. Mereka terdiri atas 893.869 orang pemilih laki-laki dan 885.338 orang perempuan.

Baca juga: KPU Karawang sebut pemilih dari kalangan disabilitas capai 6.697 orang
Baca juga: KPU Karawang: 18 parpol sudah sampaikan laporan awal dana kampanye

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Erick imbau netizen bisa saling menghargai saat berkomentar ke timnas******

Erick imbau netizen bisa saling menghargai saat berkomentar ke timnas
Ketua Umum PSSI Erick Thohir seusai menghadiri MOU Groundbreaking PSSI dan rumah sakit Abdi Waluyo di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Fajar Satriyo/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengimbau kepada netizen untuk bisa saling menghargai saat berkomentar ke tim nasional Indonesia.

"Untuk warga negara Indonesia yang mencintai tim nasional Indonesia, tolong dengan segala kerendahan hati saya berharap, ingat lho para pemain ini manusia juga. Para netizen itu yang cinta Indonesia juga manusia. Saya rasa kita harus bisa saling menghargai di dunia sosial media ini," kata Erick Thohir seusai menghadiri MoU Groundbreaking PSSI dan Rumah Sakit Abdi Waluyo di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya pemain timnas Indonesia, Elkan Baggot sempat menutup kolom komentar di media sosialnya. Hal tersebut menurut Erick menjadi sebuah resiko karena menjadi pemain bintang dan merupakan proses untuk menjadi lebih baik.

"Ya gini, itu yang saya bilang, itu risiko menjadi bintang. Kalau tidak siap, jangan. Ya memang itulah yang terjadi. Saya juga punya sosial media sering di caci-maki. Seakan-akan saya dengan Exco, dengan Wakil Ketua Umum ini bobo-bobo saja.Tetapi ada di sosial media yang bilang, oh PSSI lahir tahun 2023. Ada juga yang apresiasi. Tapi yang saya selalu bilang, antara kritik dan pujian ini, ya itu adalah komplementari kita menjadi lebih baik," ungkap Mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick juga berpesan agar para pemain timnas Indonesia yang saat ini tengah bertanding di Piala Asia 2023 Qatar untuk gokus dan tidak usah bermain sosial media.

"Tapi saya berharap para pemain juga bisa fokus. Apalagi dalam pertandingan besar seperti ini (Piala Asia 2023) ya enggak usah sosial media dulu," kata Erick.

Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat (19/1) pukul 21.30 WIB.

Baca juga: PSSI janjikan kucuran bonus ke timnas jika tampil apik di Piala Asia

Baca juga: Jordi tak mau menyerah meski hadapi Vietnam yang menyulitkan

 

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:agen slot paling gacor

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
slot gacor canada
tafsir mimpi motor
slot lama gacor
super88bet
agen gacor 898
jp paus hk
cara dapat uang 1 miliar
judi slot online paling gacor
pinjol aman cepat cair
Daftar isi semua bab
Bab 1 voucher axis gratis hari ini
Bab 2 rtp omtogel
Bab 3 gerai offline kredivo
Bab 4 situs slot paling lama dan terpercaya
Bab 5 syarat kredit barang
Bab 6 rtp slot88 resmi
Bab 7 slot casino
Bab 8 fortuna777
Bab 9 daftar situs judi slot online bonus new member
Bab 10 pinjol legal terbaru 2022
Bab 11 bdslot88
Bab 12 imba gacor slot
Bab 13 link situs slot terbaru
Bab 14 bareng88
Bab 15 bo gacor anti rungkad
Bab 16 slot up
Bab 17 maxwin jp slot
Bab 18 master slot 55
Bab 19 rog777
Bab 20 slot gacor paling gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9286bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Bintang Xianwu

paitosd
Propam periksa anggota Polri penabrak siswa di Lubuklinggau
Wadirlantas Polda Sumsel AKBP Sigit Adi Wuryanto. ANTARA/ M IMAM PRAMANA.
"Saat ini kasus Bripka Alexander yang menabrak dua pelajar di Lubuklinggau hingga salah satu korban tewas masih didalami kepolisian
Palembang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan Divisi Propam tetap memproses personel yang menabrak dua pelajar di Kota Lubuklinggau sesuai aturan yang ada.
 "Saat ini kasus Bripka Alexander yang menabrak dua pelajar di Lubuklinggau hingga salah satu korban tewas masih didalami kepolisian. Meski berprofesi sebagai polisi, namun Bripka Alex tetap diproses sesuai aturan yang ada," kata Wadirlantas Polda Sumsel AKBP Sigit Adi Wuryanto dikonfirmasi, Sabtu.Tabrakan antara personel Polres Kota Lubuk linggau dengan dua orang korban yang merupakan pelajar siswa SMP itu terjadi pada Kamis 18 Januari 2024. Kecelakaan tersebut hingga menyebabkan Reffi yang mengendarai motor tewas. Sedangkan pelajar Syahril yang diboncengnya hanya mengalami luka-luka.
Ia menegaskan Bripka Alex yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan menewaskan satu pelajar di Lubuklinggau sudah diperiksa sesuai aturan sebagaimana penegasannya bahwa pihaknya tidak memihak kepada oknum polisi tersebut. "Betul ada (kecelakaan maut) terjadi lakalantas bisa dikatakan laka menonjol karena melibatkan anggota Polri," katanya. Ia menuturkan, saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak penyidik dari Satlantas Polres Lubuklinggau. Ia juga menekan bahwa korban nanti akan mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. "Kasus ini akan disidik secara profesional, tidak karena anggota polisi, nanti kita tidak akan membela polisi, nanti akan sesuai dengan hasil dari pada olah TKP hasil penyelidikan" ujarnya. Dia menjelaskan, hasil dari penyelidikan akan menentukan pihak yang bersalah dan akan diproses sesuai aturan. "Siapa yang terbukti bersalah akan dikenakan pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas," katanya. Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Lubuklinggau AKP Agus Gunawan mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jogo Boyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, pada Kamis (18/1/2023) pagi, sekitar pukul 07.00 WIB. Adapun kendaraan yang terlibat laka yakni mobil Jazz putih BG 1373 EM yang dikemudikan Bripka Alexander dan satu unit motor yang dikemudikan kedua korban, Reffi Junerzi (13) warga Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Syahril Ockta Aditya (13) warga Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara II. "Saat kejadian itu pengemudi motor diduga hendak berangkat sekolah bersama rekannya berboncengan, sementara pengemudi mobil hendak berangkat kerja ke Polres Muratara (Musi Rawas Utara)," katanya. Ia menerangkan kecelakaan itu terjadi ketika kedua kendaraan itu melaju dari arah berlawanan dan tengah melintas di TKP. Tiba-tiba, keduanya terlibat tabrakan hebat sehingga korban pemotor pun terpental. "Korban pemotor itu meninggal dunia, sementara rekan yang berboncengan dengan dia mengalami luka ringan dan masih dirawat di RS AR Bunda," ungkapnya. Akibat kejadian itu, mobil Jazz tersebut ringsek parah di bagian kanan depan dan motor korban ringsek. Reffi pun dilaporkan tewas dan rekannya, Syahril hanya luka ringan. Ia memastikan, saat ini Bripka Alexander sudah diamankan di Polres Lubuklinggau untuk diperiksa lebih lanjut terkait kecelakaan itu.

Menurutnya, hingga kini penyelidikan terkait kasus tersebut juga masih diselidiki.  

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Nona seksiku

trik cara main slot olympus
Jubir Menteri sebut tak tahu soal dugaan suap perusahaan Jerman ke KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan) didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo (kiri), Stafsus Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady (kedua kiri) dan Stafsus Bidang Komunikasi Publik Wahyu Muryadi (kanan) memberikan keterangan terkait kebijakan diizinkannya kembali ekspor pasir laut di Jakarta, Rabu (31/5/2023). . ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)
kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Berdasarkan artikel tersebut, lanjut dia, perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namun demikian, Wahyu mengungkapkan, pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan. “Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.

Baca juga: KKP mengamankan 269 kapal pelaku IUU fishing sepanjang 2023

Baca juga: Trenggono targetkan ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar dolar AS Diketahui, dalam rilis yang disampaikan United State Department of Justice U.S DOJ atau Departmen Kehakiman Amerika Serikat (10/1)menyebutkan sebuah perusahaan perangkat lunak global berbasis di Jerman yakni SAP, akan membayar lebih dari 220 juta dolar AS untuk penyelidikan yang dilakukan Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap pelanggaran UU Praktik korupsi Asing (FCPA). Dalam rilis itu, disebutkan pada 2015-2018, SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas bagi SAP sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP, departemen dan lembaga-lembaga di Indonesia termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain KKP, Departemen Kehakiman AS turut menyebut adanya dugaan suap yang melibatkan dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo). “Pemeriksa pos, bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman, mengikuti jejak suap dan korupsi yang tersebar luas dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Upaya bersama ini mengakibatkan perusahaan terdakwa membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui tindakan perbaikan jangka panjang,” keterangan Departemen Kehakiman AS.

Baca juga: Menteri KP: Dampak pembuangan limbah nuklir di laut bersifat lokal

Baca juga: KKP siapkan program SFV genjot produksi ikan patin di Kalsel

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

bro slot
Jaksa Agung usul pensiunan TNI dapat bantuan usai kasus ASABRI rampung
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/1/2024). (ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung)
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas bisa mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri rampung. "Setelah penanganan perkara Asabri selesai agar diberikan kontribusi kepada TNI, terutama para pensiunan dan rekan-rekan TNI yang gugur dalam tugas untuk bisa mendapatkan bantuan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam rangka penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum.

Burhanuddin membuka diri untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan pendampingan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait perkara aset-aset TNI yang dilakukan gugatan oleh masyarakat dan pengembang, termasuk kasus Asabri. Mengenai wacana bantuan itu, Burhanuddin menyebutkan institusinya siap membantu dalam memfasilitasi TNI dan Kementerian BUMN. "Kejaksaan akan siap membantu untuk memfasilitasi hal tersebut bersama dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Baca juga: Kejagung pelajari vonis 2 tahun 9 bulan Edward Seky terkait Asabri Dalam pertemuan dengan Panglima TNI terkait penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum oleh kedua lembaga, Burhanuddin juga menyampaikan peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer. Kejaksaan Agung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang sudah dua tahun berdiri. Keberadaan Jampidmil menunjukkan pentingnya penanganan perkara dengan kolaborasi dan sinergi antarpenegak hukum, mulai dari penyidikan sampai tahap upaya hukum dengan proses penanganan koneksitas.

Hal itu sebagaimana perkara yang sudah berhasil ditangani secara bersama-sama, yaitu perkara pengadaan Satelit Orbit 123° Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) tahun 2013 sampai 2020 yang perkaranya sedang bergulir dalam tingkat upaya hukum. "Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut tidak lepas dari kerja sama atau kolaborasi yang baik antara kedua lembaga,” ujarnya.

Baca juga: PT ASABRI catatkan perbaikan kinerja keuangan 2022 Burhanuddin juga menyampaikan jajaran Jampidmil tidak saja ada di Kejaksaan Agung, tetapi juga di kejaksaan tinggi yang dijabat oleh asisten pidana militer (Aspidmil) dan diisi oleh unsur dari TNI. Bahkan, pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) tanggal 8 Januari 2024, seluruh jajaran pidana militer, baik di pusat maupun daerah, telah diberikan keanggotaan kehormatan Persaja oleh Ketua Umum Amir Yanto yang didampingi Pelindung Organisasi Persaja S.T. Burhanuddin. "Keanggotaan tersebut dinobatkan karena mereka sudah menjadi bagian dari warga Adhyaksa," ujarnya.

Baca juga: Terdakwa korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro divonis nihil Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan hal terkait kejahatan-kejahatan yang melibatkan penyidik dari TNI, seperti kejahatan kemaritiman, pelanggaran wilayah udara, dan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dirasa semakin kompleks dan modern. "Ke depannya tentu akan dilakukan pendidikan pelatihan bersama dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan membangun mindsetserta sinergi antarpenegak hukum," ujarnya. Sementara itu, dalam kunjungan perdananya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengucapkan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Jaksa Agung Burhanuddin beserta jajarannya. Panglima TNI menyampaikan dalam penegakan hukum, TNI tidak bisa lepas dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan mutlak dalam penuntutan terhadap semua tindak pidana perkara, termasuk wilayah udara dan wilayah laut yang hampir 70 persen jumlahnya, termasuk juga dalam hal penanganan perkara koneksitas.

Baca juga: Hakim kembali tak setuju hukuman mati untuk terdakwa korupsi Asabri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wanita muda terkemuka

bocoran admin jarwo slot hari ini
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Agen Perjalanan Xuanjie

situs paling gacor hari ini
Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram @luhut,pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Rabu (17/1/2024). (ANTARA/Ade Irma Junida)
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menghormati

situs slot gacor terbaru
Menpan RB minta KASN tindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menindaklanjuti seluruh laporan yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024.

"Kami telah meminta pada KASN untuk menindaklanjuti terhadap seluruh laporan yang terkait dengan netralitas ASN," kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Azwar mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melanggar aturan netralitas karena mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

Dari laporan tersebut, KASN kemudian memberikan rekomendasi dan menggolongkan jenis pelanggaran tersebut, dari kategori ringan sampai berat, dengan sanksi administratif hingga pemberhentian maupun sanksi pidana.

Baca juga: Jaga netralitas, Satgas Pemilu Kemenkumham DKI awasi medsos ASN

Namun demikian, Azwar mengatakan laporan atau pengaduan tersebut tidak bisa seluruhnya diverifikasi.

"Kami akan verifikasi terkait pengaduan-pengaduan, tetapi sekali lagi, pengaduan ada yang bisa diverifikasi, ada juga yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan," jelasnya.

Menurut Azwar, jumlah pengaduan atau laporan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan jauh lebih banyak karena berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif.

Kemenpan RB pun sudah berkoordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi pelanggaran berkaitan netralitas ASN.

Baca juga: BBPPMPV Bispar sosialisasikan pentingnya netralitas ASN di Pemilu

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024 akan mencapai 10.000 kasus atau naik lima kali lipat dibandingkan pelanggaran pada Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020, KASN mencatat pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah mencapai 2.304 kasus.

Angka pelanggaran ASN itu diprediksi meningkat tajam hingga lima kali lipat, mengingat Pemilu 2024 berlangsung di 548 daerah dengan berbagai tingkatan pemilihan, mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPD RI, hingga presiden dan wakil presiden.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.Baca juga: Kemenkominfo dukung KASN kawal netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024