petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

daftar situs judi slot gacor

cash cash pro legal atau ilegal 678Jutaan kata 916598Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar situs judi slot gacor》

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel******

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)
"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat sebut salaman Sri Mulyani******

Pengamat sebut salaman Sri Mulyani-Prabowo tepis isu miring di publik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Afra Augesti/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa momen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, menepis isu miring di publik.

"Iya (menepis isu miring). Selama ini yang muncul di publik adalah Sri Mulyani menjadi orang yang tidak sejalan dengan Prabowo, dengan kebijakan Prabowo, dengan isu-isu atau kampanye yang diusung oleh Prabowo," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Cecep juga menyebut bahwa terdapat isu yang menyebutkan adanya perang dingin antara Sri Mulyani dengan Prabowo, seperti tercermin dalam debat pilpres beberapa waktu lalu.

"Bahkan pada acara debat itu, Menhan sempat menyebutkan nama Menkeu yang dianggap tidak mendukung kebijakan yang dibuat oleh Menhan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah tetapkan defisit APBN 2025 berkisar antara 2,45-2,8 persen

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI resilien di tengah gejolak perekonomian global

Walaupun demikian, Cecep menilai ada Sri Mulyani mulai berubah setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pemungutan suara Pemilu 2024. Menurut Cecep, terdapat peran Jokowi sehingga momen Sri Mulyani menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo dapat terjadi.

"Saya kira di sini ada pengaruh Jokowi ya. Jokowi mungkin memberi pandangannya terkait komunikasi politik yang muncul ke publik antara Sri Mulyani dan Prabowo," tuturnya.

Sementara itu, sebelum menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo, Sri Mulyani menyempatkan diri untuk berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, Sri Mulyani duduk dan berdiri untuk menyapa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sri Mulyani selanjutnya menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo Subianto.

Momen tersebut berlangsung selama lima detik sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dimulai. Sri Mulyani kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Adapun tempat duduk Sri Mulyani dan Prabowo hanya terpisah oleh Tito.

Baca juga: Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan

Baca juga: Wakil PM Australia akan kembali bertemu Prabowo bahas pertahanan

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan******

Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (kanan) dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (09/02/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan exit pollsaat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem terbaik pemerintahan.

Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.

Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.

Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.

"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.

Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot pasti jackpot

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
4d paito warna hk
mazdabet
maxwin rtp slot
rtp ollo4d
beli hp dengan cicilan
kredit plus legal atau ilegal
tradisibet
jenis slot gacor
situs slot play
Daftar isi semua bab
Bab 1 wso138
Bab 2 daftar id baru jokerwin123
Bab 3 pinjaman online aman ojk 2022
Bab 4 game slot online terpercaya
Bab 5 teslatoto
Bab 6 buku mimpi kuburan
Bab 7 cheat pragmatic play
Bab 8 cinta777
Bab 9 niko 77 slot
Bab 10 danaslot77
Bab 11 angka ikan gabus togel
Bab 12 pola mahjong ways hari ini
Bab 13 judi onlen slot terpercaya
Bab 14 rtp bibit4d
Bab 15 cara daftar judi bola parlay
Bab 16 pola slot gacor mahjong ways 2
Bab 17 slot5000
Bab 18 buku mimpi 2 angka bergambar lengkap
Bab 19 gajian123 slot
Bab 20 game slot terbaik 2023
Klik untuk melihattersembunyi di tengah314bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Pembunuhan tanpa batas

epictoto
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

pragamatic
APJII: Pengguna internet Indonesia tahun 2024 capai 79,5 persen
APJII dan Adhouse Clarion Events menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung penyelenggaraan acara DTI-CX 2024 pada 31 Juli–1 Agustus 2024 di Jakarta. ANTARA/HO-APJII.
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 79,5 persen menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan penetrasi internet di luar Jawa, khususnya di daerah rural, menjadi fokus utama kami. Dengan upaya bersama, kami yakin dapat mencapai percepatan dalam pemerataan akses internet di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Arif saat APJII dan Adhouse Clarion Events menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung penyelenggaraan acara DTI-CX 2024 pada 31 Juli–1 Agustus 2024 di Jakarta.

Menurut dia, DTI-CX2024 akan menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara penyedia jasa internet dan pelaku industri lainnya dalam memperluas akses internet di Indonesia.

Baca juga: APJII:program pemerintah ikut tingkatkan peneterasi internet daerah 3T

"Seiring dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam transformasi digital, DTI-CX 2024  menjadi langkah nyata dalam mendukung visi pemerintah dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan digital di kawasan Asia Tenggara," kata Arif.

APJII adalah asosiasi yang berkomitmen untuk memajukan pengembangan dan penyelenggaraan layanan internet di Indonesia.

Sebagai organisasi terdepan dalam industri digital Indonesia, APJII memainkan peran penting dalam meningkatkan penetrasi internet dan memperluas akses digital diseluruh negeri.

Presiden Direktur Adhouse Clarion Events, Toerangga Putra menambahkan, pihaknya menghargai dapat terus berkolaborasi dengan APJII sebagai organisasi digital terbesardan terdepan di Indonesia.

Baca juga: APJII sebut penetrasi internet Indonesia naik jadi 79,5 persen di 2024

"Ini bukan hanya tentang acara tapi ini tentang membentuk masa depan digital Indonesia. Dengan penandatanganan ini, DTI-CX 2024 semakin kuat sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdialog dan menciptakan langkah-langkah menuju masa depan digital yang lebih baik," katanya

DTI-CX, sebagai platform bagi bisnis dan lembaga untuk menemukan teknologi, produk, dan solusi terkini yang mendukung perjalanan transformasi digital mereka, akan menampilkan ratusan penyedia teknologi yang memamerkan solusi terkini.

Acara ini juga akan menyelenggarakan konferensi dua hari dengan lebih 200 pembicara terkemuka yang membahas solusi teknologi, tantangan industri, dan tren perkembangan.

DTI-CX telah menjadi ajang tahunan para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

mantul138
Kemenhub sampaikan lima kebijakan tangani perlintasan sebidang
Plt Direktur Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub Yuwono Wiarco saat acara Ngobrol Bareng Media dan Komunitas (Ngobras) dengan topik "Upaya Peningkatan Keselamatan di Sektor Perkeretaapian" di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan lima kebijakan untuk menangani perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Salah satu kebijakannya adalah tidak ada penambahan perlintasan sebidang baru, harapan kita seperti itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub Yuwono Wiarco saat acara Ngobrol Bareng Media dan Komunitas (Ngobras) dengan topik "Upaya Peningkatan Keselamatan di Sektor Perkeretaapian" di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Jadi, lanjut dia, kalau yang ada sudah ditutup tapi ada perlintasan baru lagi maka upaya yang dilakukan kurang maksimal. "Kami tutup satu yang muncul dua berarti kan makin banyak lagi risikonya."

Kebijakan kedua, yakni menutup perlintasan sebidang jalur kereta api (KA) yang berjarak kurang dari 800 meter dan liar.

Kemudian kebijakan ketiga, yaitu membuat tidak sebidang pada perlintasan melalui pembangunanflyover atau underpassdengan prioritas padadouble trackdan single trackpada jalur yang memiliki volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) lebih dari 2.500 kendaraan/jam.

"Kami harapkan juga pembuatan perlintasan tidak sebidang. Memang kami harapkan ini bisa dilaksanakan jika memang jalan rayanya ramai di atas 2.500 kendaraan/jam," ucap Yuwono.

Selanjutnya kebijakan keempat, yakni membangun frontage roadsesuai dengan rencana jaringan jalan dan terakhir, membangun jembatan penyeberangan orang (JPO)/jembatan penyeberangan orang dan motor (JPOM) untuk akses masyarakat serta sterilisasi jalur KA.

Ia mengatakan DJKA juga sudah melakukan penutupan-penutupan perlintasan sebidang dari Daop 1 Jakarta sampai dengan Daop 9 Jember serta dari Divre I Sumatera Selatan sampai dengan Divre IV Tanjungkarang.

"Tahun 2023, ada 125 titik dan untuk di 2024 kami programkan 123 titik, kita mohon doanya mudah-mudahan program ini bisa tercapai semuanya karena hampir di tiap daop/divre kami ada program (penutupan perlintasan sebidang)," ujar Yuwono.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan data kecelakaan di perlintasan sebidang.

DJKA mencatat ada 1.959 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang selama 2018 sampai dengan Januari 2024. Dari total tersebut, 1.688 di antaranya terjadi di perlintasan sebidang yang tidak terjaga dan 271 sisanya terjadi di perlintasan sebidang yang terjaga.

DJKA juga mencatat data korban kecelakaan di perlintasan sebidang selama 2018 sampai dengan Januari 2024. Terdapat 1.412 jumlah korban selama periode tersebut dengan rincian 504 korban meninggal dunia, 458 korban luka berat, dan 450 korban luka ringan.

Baca juga: Bupati Klaten akan evaluasi keberadaan perlintasan KA tanpa palang

Baca juga: KAI minta masyarakat tingkatkan disiplin melintas di jalur kereta api

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

uang pintek terdaftar di ojk
Gol Victor Osimhen buat laga Napoli vs Barcelona berakhir imbang 1-1
Arsip foto - Pemain Napoli Victor Osimhen berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Udinese dalam pertandingan sepak bola Liga Italia di Dacia Arena, Udine, Italia, Jumat (5/5/2023). ANTARA FOTO/Reuters/Jennifer Lorenzini/nym.
Jakarta (ANTARA) - Laga Napoli kontra Barcelona berakhir imbang 1-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona, Rabu waktu setempat (Kamis dini hari WIB). Dua gol dalam pertandingan ini terjadi pada babak kedua. Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Robert Lewandowski sebelum Victor Osimhen menyamakan kedudukan untuk Napoli. Barcelona langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick-off. Peluang pertama tim tamu terjadi lewat tembakan Lamine Yamal dari luar kotak penalti, tetapi Alex Meret masih bisa menepisnya. Pada menit ke-22, Barcelona lagi-lagi mendapatkan peluang matang. Joao Cancelo menusuk ke kotak penalti dari sisi kiri dan melepas umpan tarik yang disambar Lewandowski.

Namun, tembakannya masih bisa ditepis Meret, bola rebound kemudian ditendang Gundogan yang kembali digagalkan kiper Italia itu.

Baca juga: Di Lorenzo nilai laga kontra Barcelona bisa jadi titik balik Napoli Barca lebih sering menguasai bola hingga menjelang akhir babak pertama. Napoli sempat keluar dari tekanan, tetapi mereka gagal membangun serangan. Babak pertama berakhir tanpa gol. Barca kembali mengambil inisiatif serangan di babak kedua dan mendapat peluang pada menit ke-49. Umpan Yamal diterima Gundogan di tengah kotak penalti, tetapi sepakan gelandang asal Jerman itu masih bisa diamankan Meret. Barcelona akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-60. Pedri mengontrol bola di tepi kotak penalti Napoli dan memberikan kepada Lewandowski. Meski dihalangi dua pemain Napoli, Lewandowski mampu melepaskan tendangan akurat ke kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0 untuk tim tamu. Keunggulan itu hanya bertahan 16 menit setelah Napoli menyamakan kedudukan. Anguissa mendapatkan bola di luar kotak penalti dan meneruskannya kepada Osimhen. Penyerang Nigeria ini kemudian melepaskan diri dari kawalan Inigo dan menembak bola, mengecoh Ter Stegen, membuat kedudukan menjadi 1-1. Memasuki 10 menit akhir, Napoli mencoba memaksimalkan momentum mereka dengan terus menyerang. Xavi merespons dengan beberapa pergantian pemain. Barcelona nyaris mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+4, tembakan Gundogan di depan kotak penalti hanya melenceng tipis ke sisi kiri gawang Napoli. Laga berakhir imbang 1-1 untuk Napoli dan Barcelona. Laga leg kedua dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys pada 13 Maret mendatang.

Baca juga: Borussia Dortmund bermain imbang 1-1 lawan PSV Eindhoven
Baca juga: Gol Marko Arnautovic menangkan Inter Milan atas Atletico Madrid

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Tangkap Alam Abadi

wd jackpot
AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket
Tangkapan layar - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN. ANTARA/Rangga Pandu/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi seorang putri

cara pasang togel bbfs
AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024